coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Jumat, 17 Juli 2020

Massa Bergerak Demo Tuntut RUU HIP, Omnibus Law Sampai Pemakzulan

KCI - JAKARTA: Jakarta bergolak lagi. Ribuan massa menyerbu dan mengepung Gedung DPR-MPR RI di kawasan Senayan, Kamis (16/7/2020). Mereka melontarkan tututan yang berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Omnibus Law, pemakzulan presiden, hingga virus corona.  


Para pendemo dengan bersemangat meneriakkan yel-yel perjuangan dan tuntutan mereka. Bertambah semarak lagi karena ada berbagai spanduk dibentangkan oleh sejumlah massa aksi.  Beragam tulisan dalam spanduk-spanduk tersebut, diantaranya ada yang bertuliskan ‘Ma’zulkan Jokowi’, ‘Bubarkan PDIP’, dan ‘Tolak RUU HIP dan Tangkap Inisiatornya’.

Sementara itu, nampak orator dalam mobil komando menyerukan yel-yel kepada massa yang sudah berkumpul disekitar pengeras suara. “Lawan lawan lawan PKI, lawan PKI NKRI Harga Mati,” ucap salah satu orator.

Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (Lumat). Berikut isi kelima tuntutan tersebut:
1. Makzulkan Jokowi
2. Bubarkan PDIP
3. Tolak RUU HIP & Tangkap Inisiator
4. Tolak RUU Omnibus Law
5. Batalkan UU Corona

Pihak petugas kepolisian nampak  berjaga di lokasi demo. Bahkan pihak kepolisian telah siap untuk mengatur lalu lintas. Dalam suasana germis, masa berusaha tetap bertahan di titik kumpul aksi.

Sebagai informasi bahwa demo hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa. Massa yang pertama datang dari PA 212 dan ormas Islam yang menolak RUU HIP. Sedangkan massa yang kedua merupakan aliansi buruh yang demo menolak omnibus law.

Agar tidak tercampur, pihak polisi juga melakukan pemisahan kedua massa. Dengan batas kawat berduri yang telah dipasang oleh polisi dibentangkan sebagai pemisah massa ormas Islam dan aliansi buruh. Massa ormas Islam berada di sisi jalan arah Slipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR.

Tidak Main-main

Menurut laporan CNN Indonesia, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya. Rizieq menyampaikan itu lewat rekaman yang diperdengarkan dari mobil komando aksi tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Kamis (16/7/2020). "Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat," kata Rizieq.

Ia mengatakan mantan wali kota Solo itu sudah tak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik. Selama Jokowi memimpin, kata Rizieq, oligarki merajalela dan berbuat semaunya. Sementara rakyat sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam.

"Pesan ini saya sampaikan secara tulus dan ikhlas untuk keselamatan negara untuk meraih rida Allah. Semoga hati jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini," ujarnya.

Dalam rekaman suara itu, Rizieq juga memberi pesan kepada seluruh anggota DPR dan DPD. Menurutnya, Indonesia sedang darurat kedaulatan di semua sektor. Rizieq pun meminta DPR mendorong MPR RI untuk menggelar sidang istimewa jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat.

Lebih lanjut, Rizieq menyatakan masyarakat harus berani melawan ketika akhirnya Jokowi tak mau memundurkan diri. "Serta berani melawan dan mendobrak untuk menuju perubahan ke arah yang baik dan berkah," ujarnya.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI  menggelar aksi demo untuk tolak pengesahan RUU HIP. Aliansi FPI, PA 212, dan GNPF itu meminta DPR dan pemerintah mengentikan pembahasan RUU HIP tersebut.

Mediaindonesia.com melansir, Ketua  Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Slamet Maarif menegaskan pihaknya menolak dan mengecam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut," ungkap Ma'arif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/7). Diketahui, ANAK NKRI terdiri dari ratusan ormas, di antaranya ada Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI).

Ma'arif pun mengancam demo tersebut tidak main-main. Mereka mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU. "Puluhan ribu orang yang datang. Kalau mereka ngotot, kami lebih ngotot," kata Ma'arif

Selain mendesak untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, PA 212 meminta ada proses secara hukum pidana bagi pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. "Tidak boleh terbuka peluang ingin mengganti Pancasila," pungkas Ma'arif.

Gedung DPR/MPR dikepung aksi demo yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satu elemen dari Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri 174 ormas yang tiga diantaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Sekelompok massa juga melakukan aksi demonstrasi di belakang gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akibatnya, lalu lintas di lokasi macet. Pantauan di jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020), pukul 13.20 WIB, kendaraan yang melintas tersendat. Massa aksi yang menamakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berorasi di depan gerbang belakang DPR. Dua mobil komando juga terlihat di lokasi. Salah seorang massa berorasi di atas mobil komando. Petugas kepolisian juga terlihat berjaga. Mereka mengatur dan mengurangi kemacetan di lokasi.

Untuk diketahui, demo hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa. Massa pertama dari PA 212 dan ormas Islam yang menolak RUU HIP. Massa kedua merupakan aliansi buruh yang menolak omnibus law. Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa. Polisi tampak memasang dua pagar kawat berduri untuk memisahkan massa ormas Islam dan aliansi buruh.

Banner dan poster tuntutan bertuliskan, "Buruh Tidak Butuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja" hingga "Omnibus Law RUU Cipta Kerja Lebih Jahat Dari Virus Corona" mewarnai aksi damai buruh tersebut.

Selain itu, sejumlah buruh saling bergantian melakukan orasi. Pada orasi salah satu buruh menyebut, Omnibus Law RUU cipta lapangan kerja merupakan regulasi yang mengancam para buruh. Serta lebih jahat dari virus Corona.

Menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini dianggap perlu oleh para buruh. Pasalnya, para buruh menilai Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja tidak berpihak pada mereka. ***
 ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda