Presiden Perlu Tangani Kasus KPK – Polri

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu turun tangan untuk menangani gesekan antara KPK dan Polri.

“Menurut saya, presiden perlu turun tangan,” kata Erry ketika ditemui setelah aksi dukungan terhadap KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa [15/09] .

Erry mengatakan, keterlibatan presiden bisa dilakukan tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan Polri.

Polri kini sedang memeriksa pimpinan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pencabutan status pencegahan terhadap pengusaha Djoko Tjandra, serta penerbitan cegah terhadap pengusaha Anggoro Widjojo.

Erry menegaskan, presiden bisa campur tangan agar gesekan antara KPK dan Polri tidak diwarnai kepentingan individu tertentu. “Yang perlu dilakukan presiden adalah mengapa konflik kepentingan oknum kecil dibiarkan,” kata Erry.

Erry menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Polisi. Namun dia berharap proses itu dilakukan berdasar pertimbangan yang obyektif dan tidak terkesan mencari-cari kesalahan. “Memang proses hukum harus dihargai, tapi kalau dengan alasan yang kesannya diada-adakan itu aneh,” katanya. Dia menilai, publik akan menduga telah ada sesuatu yang dirahasiakan jika presiden tidak segera bertindak. “Ini bisa jadi skandal politik yang akan berdampak pada presiden sendiri,” Erry manambahkan.

Menurut Erry, upaya pelemahan terhadap KPK sebenarnya sudah berlangsung sejak dirinya aktif di lembaga pembasmi koruptor itu. Dia menganggap masalah yang dihadapi KPK saat ini adalah buah dari sejumlah upaya pelemahan yang sudah terjadi sejak lama. “Kami sadar kami diintip,” kata Erry tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Desakan serupa juga datang dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho menganggap alasan pemanggilan terhadap KPK tidak jelas karena selalu berubah-ubah, dari isu penyadapan, suap, hingga penyalahgunaan wewenang.

Dia menganggap presiden perlu mempertanyakan kepada polisi untuk memperjelas langkah hukum yang sedang berlangsung. “Presiden harus aktif dalam hal ini,” kata Emerson. Desakan serupa juga datang dari ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Putih Antikorupsi.

Dalam aksinya di depan gedung KPK, mereka mendesak presiden untuk membuat perubahan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. “Mr. President, You can make a difference now. Save KPK, Fight Corruption,” demikian pesan yang tertulis dalam sejumlah poster dalam aksi itu. (sihc/sbsc) ***