Jokowi Jangan Mentok Marah-marah Saja, Harus Ada Tindak Lanjut

KCI - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menindaklanjuti kemarahan kepada para menteri dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Kalau mentok sampai marah-marah saja seperti dalam tayangan video yang  dirilis   28 Juni 2020, maka bisa diterjemahkan banyak orang sebagai gimmick saja. 

Demikian suara wakil rakyat Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? Kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2/2020). Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M. Ali, dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan Mukhamad Misbakhun.

 

Seperti dilansir dpr.go.id, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video tersebut beredar luas setelah diunggah sekretariat kabinet sepuluh hari setelahnya atau pada 28 Juni 2020. 

“Saya berharap Pak Jokowi tidak mentok sampai marah kemarin saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada implementasinya. Kalau hanya mentok sampai kemarahan itu saja, maka bisa jadi orang menyimpulkan hal itu gimmick. Namun, jika kemarahan tersebut ada tindak lanjutnya, ada implementasinya, maka pasti dugaan gimmick tersebut akan terbantahkan,” ujar Jazuli

Jazuli menilai Presiden serius memarahi menterinya. Menurutnya, isi marah Presiden tersebut sejatinya sudah disuarakan pihaknya (Fraksi PKS) jauh sebelumnya. Namun jika kemudian hal tersebut menjadi entry point akan adanya reshuffle dalam kabinet saat ini, ia menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Fraksi kami, PKS, tidak elok ikut-ikutan karena oposisi. Resuffle hak sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Siapapun yang diganti, yang penting kabinet ini bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat terhadap masalah Covid-19 dan masalah kebutuhan dasar lainnya,” pungkasnya. 

Sementara itu  Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa video tersebut dibuat pada tanggal 18 Juni 2020 dan baru dirilis pada tanggal 28 Juni 2020. Itu artinya ada jeda waktu sekitar 10 hari. 

“Kita tidak tahu sebetulnya apa yang dilakukan Presiden bersama dengan orang-orang dekatnya setelah 10 hari itu. Beranjak dari situ, menurut saya ada semacam pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa Presiden sedang marah dengan mengungkapkan beberapa fakta-fakta dan keberatan-keberatan, yang mungkin dalam bahasa saya target-target Presiden tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden,” ucap Saleh.

Kalau melihat apa yang disampaikan Presiden apakah benar-benar marah, setengah marah, atau hanya gimmick politik, menurut Saleh, pilihan-pilihan itu boleh saja. “Karena bagi saya itu adalah hak Presiden. Kalau bagi saya (dalam video itu) Presiden saat itu betul-betul sedang marah.  (Presiden) wajar marah, karena pengelolaan atau penanganan Covid-19 di Indonesia memang belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden dan juga oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dari semua yang terjadi dan apa yang dievaluasi oleh Presiden, serta kekhawatiran Presiden itu dengan fakta yang terlihat di lapangan, maka kalau ada yang bertanya layakkah dilakukan reshuffle kabinet seperti yang di-‘ancam’ oleh Presiden di dalam video itu, menurutnya hal itu adalah kewenangan Presiden secara mutlak.

“Hak Prerogatif Presiden untuk mengatakan atau mengambil kebijakan mau me-reshuffle atau tidak me-reshuffle kabinet. Tetapi dalam konteks ini Presiden juga harus melihat aspirasi yang terjadi di masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan terjadi perubahan-perubahan di kabinet Presiden harus mendengarkannya,” imbuhnya.

Dikatakannya, kalau tidak ada tindaklanjut dari video itu maka tidak ada maknanya video (yang beredar) dan dipublikasikan kepada masyarakat. “Apa maksud dibalik rilis video itu kalau tidak ada maksud yang macam-macam. Kalau santai saja dan tidak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya (video itu). Kita minta Presiden melakukan tindaklanjut,” pungkasnya. ***

 ***