Pilkada Ditunda, Lahirkan Banyak Kepala Daerah Berstatus Plt

KCI - SURABAYA: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bila ditunda lagi pelaksanaannya maka akan berdampak pada kondisi daerah yang semakin parah dibanding imbas pandemi Covid-19. Penundaan Pilkada dari tanggal pelaksanaan 9 Desember 2020 akan melahirkan kepala daerah berstatus Plt yang kewenangannya terbatas.
"Banyak kepala daerah yang jabatannya akan berakhir Pebruari 2021. Kalau pilkada ditunda, bakal banyak daerah dipimpin Plt," ujar Koordinator
Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur,  Yudo Adianto Salim, Kamis (18/6/2020).

Untuk itulah sejumlah Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Jawa Timur menuntut Pilkada Serentak agar tetap digelar 9 Desember 2020.
Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur itu menuntut pilkada digelar dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

Dia mengingatkan, kepala daerah berstatus Plt memiliki kewenangan terbatas dan tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Padahal saat berbagai daerah sedang terimbas Covid-19 seperti sekarang, kebijakan-kebijakan penting justru sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka itulah, aliansi gabungan dari elemen mahasiswa, kelompok masyarakat, dan pemuda ini berusaha mendorong kelanjutan proses memajukan demokrasi di Indonesia. Mereka mengaku siap untuk terus mengawal kebijakan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada di masa pandemi ini.

Kelompok yang mewakili 20 OKP itu mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi. Poin pernyataan itu berisi tuntutan agar pemerintah tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada.

Mereka mendukung KPU menerapkan prosedure seperti aga jarak saat berinteraksi, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitiser. Mereka juga meminta agar dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Aliansi juga mendukung pemkab/pemkot agar meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Pemkab/pemkot diminta bersikap tegas terhadap siapapun yang tidak patuh.

Keduapuluh OKP ini berjanji akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR, dan KPU untuk tegas dalam menerapakan aturan. Mulai dari meniadakan kampanye yang melibatkan orang orang di daerah zona merah, dan menggantinua dengan model virtual.

Mereka juga minta dibuatkan aturan bahwauntuk zona hijau diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Aliansi yang menyuarakan seruan pelaksanaan pilkada di saat pandemi itu diantaranya Jatim Institute, Surabaya Institute,   Blitar Institute,Permahi DPC Surabaya dan Sahabat Polisi Jatim. Termasuk Tulungagung Institute, Gerakan Pemuda Anti Narkoba Nasional Jatim dan Aliansi Pedagang dan Pengusaha Ekonomi Kreatif Indonesia Jawa Timur.***