Presiden Gunakan Uang Negara untuk Sumbang Gempa

* PRESIDENTIAL *
-BOGOR - Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyumbang korban gempa Jawa Barat bukan dari uang pribadinya. Presiden mengambil anggaran negara sejumlah Rp 5 miliar untuk korban gempa 2 September lalu.

"Bukan dana pribadi Presiden. Itu uang dari APBN yang dialokasikan di Departemen Sosial," kata Andi Mallarangeng di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (7/9).



Presiden Yudhoyono menyumbang Rp 5 miliar untuk korban gempa. Padahal, kekayaan Presiden yang dilaporkan menjelang pemilu presiden hanya sekitar Rp 7 miliar.



Menurut Andi, Presiden menyumbang menggunakan dana tanggap darurat. Dana itu diserahkan ke pemerintah daerah dan pelaksana penanganan tanggap darurat di lapangan. "Termasuk SAR (search and rescue), logistik, perawatan luka. Itu di luar yang ditentukan undang-undang," ujarnya.



Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan makanan dan obat-obatan untuk korban gempa cukup. Dia membantah korban kekurangan obat dan makanan. Menurut dia, pendistribusian makanan dan obat-obatan dilakukan secara bertahap tiga hari sekali.



"Memang ada kekurangan di sana-sini, tapi saat terjadinya gempa telah berjalan baik. Ada beberapa keluhan yang menyatakan jumlah makanan kurang, padahal tidak," katanya.



Pemerintah juga menjamin fasilitas mandi, cuci, kakus untuk korban gempa. Bahkan, Departemen Pekerjaan Umum telah mengirim sejumlah tenda lapangan. "Yang berada di depan adalah pemerintah daerah: gubernur dan bupati, dan itu mendapat apresiasi dari Presiden," katanya.



Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan dana dari pemerintah Jawa Barat senilai Rp 90 miliar tak cukup untuk mengongkosi penanganan gempa.



Kelompok masyarakat pun ada yang berniat membantu, misalnya membangun sekolah yang rusak. Dana pembangunan berasal dari kelompok masyarakat dicatat oleh pemerintah Jawa Barat. Namun, hingga kini tak ada dana asing yang masuk ke kas pemerintah daerah.



Ahmad berharap kekurangan dana bisa ditutup dari APBD perubahan. Namun, pemerintah Jawa Barat berharap pemerintah pusat mampu menambal kekurangan itu. "Total tumpuan harapan utamanya dari APBN," ujarnya.



Dia mengaku belum tahu persis anggaran yang dimiliki tiap kabupaten/kota untuk penanganan gempa. Pemerintah memprioritaskan pembangunan rumah terutama di Tasikmalaya. "Masyarakat mendesak pembangunan rumah diprioritaskan," katanya.



Hingga 6 September 2009 sekitar pukul 18.00, ujar Ical, korban meninggal 73 orang. Kerusakan terjadi di sejumlah kabupaten, misalnya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Korban luka 900 orang. Sekitar 81 ribu orang mengungsi. Namun, saat ini sejumlah pengungsi kembali ke rumahnya. Bahkan, 9.000 pengungsi di Cilacap tak ada lagi.



Sekitar 54 ribu rumah rusak berat dan hancur. Rumah yang rusak ringan di Bekasi sekitar 114 ribu. Pembangunan kembali rumah korban meniru model penanganan gempa di Yogyakarta.



Masyarakat, kata Ical, akan merencanakan dan membangun sendiri rumahnya. Pemerintah dan civitas akademika di Jawa Barat akan mengawasi pembangunan itu. (sihc/stic) ***