Jimmy Demianus Minta Wapres Fasilitasi Dialog Kebangsaan

* PRESIDENTIAL *
-MAKASSAR - Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.
"Kami minta Wapres Jusuf Kalla memfasilitasi dan memediasi penyelesaian Papua," kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu HM Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl Haji Bau, Makasar, Sulsel, Kamis [10/09] .

Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.



Menurut dia, hal itu dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otonomi khusus.



Jimmy menilai, Wapres Jusuf Kalla selama ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, Wapres juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik.



Namun, katanya, jadi tidaknya dialog kebangsaan tersebut masih tergantung dua hal yakni; pertama, berkenaan UU 21 tahun 2001 tentang otsus baru ada satu PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Padahal masih ada sekitar delapan sampai sembilan PP lainnya tentang pengelolaan kekayaan alam, pengaturan tanah, proteksi, adat istiadat dan sebagainya yang ditunggu.



“Kedua, jangan lupa rakyat Papua telah memberikan suara yang signifikan kepada pasangan SBY-Boediono, sehingga pemerintahan baru harus buat terobosan untuk segera menyelesaikan masalah Papua,” katanya.



Menurut Jimmy, jika kedua hal tersebut bisa segera diselesaikan pemerintah baru ada kemungkinan dialog tidak diperlukan lagi.



Jimmy juga menjelaskan, jika harus dilakukan dialog maka para pihak yang dilibatkan setidaknya ada empat komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Papua dan Papua Barat), masyarakat yang secara idiologis mendukung NKRI dan masyarakat yang secara idiologis bertentangan dengan pemerintah.



“Kalaupun ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” kata Jimmy.



Desak KPK Periksa Penggunaan Dana Otsus



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Jimmy Demianus Itji mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penggunaan dana otonomi khusus sebesar Rp30 triliun di Papua dan Papua Barat.



“Kami minta KPK segera melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana otsus ini,” kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu Wapres HM Jusuf Kalla dikediaman Wapres Jl Haji Bau Makasar, Sulsel, Kamis.



Menurut Jimmy, tidak adil jika kegagalan pelaksanaan otonomi khusus hanya ditimpakan kepada pemerintah pusat saja.



Jimmy menambahkan bahwa kegagalan tersebut juga ada andil dari masyarakat Papua sendiri. “Menurut kami kegagalan otsus ini bukan hanya kesalahan pemerintah pusat Jakarta, tetapi juga para eksekutornya yakni orang-orang Papua sendiri,” kata Jimmy.



Ia menegaskan bahwa selama ini tidak pernah ada yang dengan tegas menunjuk gubernur atau bupati/walikota yang juga mempunyai andil dalam kegagalan ini. “Kita harus jujur ketika ada kesalahan dari orang Papua, kenapa tidak pernah ditunjuk hidungnya,” katanya.



Jimmy menjelaskan, saat ini dari gubernur hingga pegawai honorer bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa sementara rakyat tidak mendapatkan apa-apa, hanya melihat saja.



Jimmy juga menceritakan bahwa Gubernur Papua Barat Bram Atururi saat ini menganggarkan dana Rp100 miliar untuk pembelian kapal. “Kami minta KPK juga segera periksa pengadaan kapal Gubernur Papua Barat ini,” kata Jimmy.



Menurut Jimmy sepertinya Gubernur Papua Barat ingin membuat kapal pesiar, sementara disisi lain rakyat Papua Barat masih dalam kondisi miskin. (sihc/sbsc) ***