JK Nilai Tidak Wajar Bank Century Diberi Rp 6 Triliun

* Menkeu Mengaku tak Tahu Soal Deposan Century
* PRESIDENTIAL *
-MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sangat tidak wajar jika bank kecil seperti Bank Century diberikan dana suntikan sebesar Rp 6 triliun.

Hal tersebut diungkapkan JK, panggilan populer Jusuf Kalla, Selasa (8/9) malam, usai shalat tarawih di Makassar. JK mengatakan bahwa (kasus) ini tidak ada hubungannya dengan JK melainkan fakta, dimana masyarakat bisa melihat sendiri kenapa banyak bank yang kolaps yang ditalangi oleh pemerintah menggunakan uang publik, meski menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi itu uang masyarakat. "Jadi yang demo itu hanya merupakan sikap masyarakat yang tidak ingin melihat bank yang dirampok oleh pemiliknya, harus ditalangi pemerintah," katanya.

JK menilai dalam kasus ini, ada prinsip kehati-hatian yang tidak diambil dan tidak teliti. Tadinya diperkirakan Rp 600 miliar menjadi Rp 1 triliun, tetapi ternyata Rp 6 triliun, dimana jumlahnya 10 kali lipat. "Kalau ketidaktelitian seperti ini terjadi terus-menerus, maka habislah negara kita," katanya.

Menurutnya, ini hal yang luar biasa, jadi tidak ada hubungannya dengan JK, melainkan hanya bentuk kepekaan masyarakat. Mereka tidak melihat siapa yang buat, tetapi melihat ini bentuk ketidakadilan. Jadi bisa saja itu sudah sesuai aturan, tetapi masih sangat subyektif sekali pengertian Undang-undang itu sendiri, dimana memang ada ketidak wajaran. "Wajar gak sebuah bank kecil diberi Rp 6 triliun, itu masalahnya ?," tegas JK.

Soal ketidakwajaran yang terjadi, JK meminta agar menunggu dulu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, karena dari hasil audit itulah, nanti bisa dilihat dimana letak masalahnya. Ia berharap agar hasil audit nanti memuaskan, JK juga mengungkapkan yakin dengan Anwar Nasution. "Saya yakin (pada) Pak Anwar Nasution itu, uang Rp 30 miliar saja dia lapor, 100 miliar di BI juga dilaporkan dengan keras. Saya percaya dengan moralitas pak Anwar Nasution," katanya.

JK menambahkan bahwa jika kasus ini dianggap wajar, maka habislah negeri ini, dimana setiap bank yang dirampok pemiliknya, harus dibawa lagi ke Bank Indonesia untuk diambil alih. Jika perbuatan kriminal seperti ini ditalangi, nanti bisa-bisa bawa lari lagi uang keluar negeri. "Ini merupakan tanggung jawab ke hukum, jadi nanti tunggu hasil auditnya," katanya.

Menkeu Mengaku tak Tahu Soal Deposan Century

Menkeu Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal peranan deposan besar dalam kasus penyuntikan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century.''Keputusan mengenai hal itu (menyuntik Bank Century) tidak didasarkan apakah ada deposan besar atau tidak,'' kata Menkeu di Stasiun Besar Jakarta Kota, Rabu (9/9) sore.

Menkeu bersikeras, keputusan menyelamatkan Bank Century ketimbang menutupnya, adalah pilihan yang dilihat secara keseluruhan. Apakah menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Century akan mempengaruhi seluruh sistem perbankan.

Perihal deposan besar muncul dari pernyataan anggota DPR Komisi Perbankan dan Keuangan (XI). Menurut anggota DPR, ada sinyalemen deposan besar memiliki peran dalam kebijakan pemerintah menyuntik Bank Century yang gagal kliring pada akhir tahun lalu.''Kita tidak ikutan mengenai masalah itu. Yang ditangani oleh pemerintah adalah masalah apakah dia bisa mempengaruhi domino effectnya kepada seluruh sistem perbankan atau tidak,'' ulang Menkeu.

Menkeu juga mengatakan melaporkan perkembangan Bank Century ke Presiden. Ia mengaku dalam kasus ini para menteri yang bertanggungjawab.

Menyoal tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono intervensi, Menkeu tegas menjawab tidak. ''Ada tuduhan seolah-olah presiden mengintervensi atau memberikan suatu keputusan. Itu sama sekali tidak benar,'' katanya. (sihc/stic/sroc) ***