-JAKARTA - Meruncingnya hubungan antara dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan pencitraan negatif kepada dua institusi tersebut terkait pemberantasan korupsi. Presiden SBY diminta secara tegas untuk turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.
"Presiden harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan polemik ini. Kalau terus meruncing seperti ini, apa gunanya pertemuan antara Presiden dan kedua pihak beberapa waktu lalu," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Wacth (ICW) kepada Kompas.com, Jumat (11/9 ).
Emerson menilai, saat ini belum ada langkah tegas dari SBY dalam menangani perseteruan antara KPK dan Polri. Hal ini justru bertentangan dengan komitmen Presiden SBY dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus korupsi. "Sebagai Kepala Negara, Presiden SBY harus meminta keterangan dari kedua belah pihak, dan memberikan klarifikasi kepada publik agar tidak terjadi persepsi negatif dalam penanganan korupsi di Indonesia," kata Emerson.
"Presiden harus meminta Polri menjelaskan secara tegas alasan dan bukti-bukti dari Polri terhadap pemanggilan para pejabat KPK. Harus dilihat apa bukti-buktinya sudah cukup kuat. Selama ini Polri hanya terkesan mencari-cari alasan dalam pemeriksaan terhadap pimpinan KPK," tegasnya.
Seperti diberitakan, hari ini empat pimpinan KPK tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Mereka adalah Bibid Samad Rianto, Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Haryono Umar. Keempatnya diperiksa oleh Mabes Polri sejak pagi tadi, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan pencekalan terhadap Dirut PT Masaro Anggoro Wijoyo. (sihc/skoc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih