BPK akan Panggil Boediono-Sri Mulyani

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Cawapres terpilih Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera dimintai keterangan oleh BPK dalam pekan ini terkait dengan permasalah Bank Century.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dalam jumpa persnya usai penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I di gedung DPR/MPR, Jakarta Selasa (15/9). "Kita akan mintai keterangan dalam waktu dekat ini. Kalau bisa sebelum lebaran," ujar dia kepada wartawan.

Menurutnya saat ini mereka yang dimintai keterangan adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century pada 20 dan 21 November 2008 lalu
"Saat ini sudah beberapa orang yang telah diminta keterangannya, diantaranya Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Raden Pardede (Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan)," ujarnya.

Lebih lanjut Anwar mengungkapkan fokus pemeriksaan BPK adalah pada proses merger, perolehan Izin operasi sebagai Bank devisa, memburuknya kondisi Bank Century, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal ditengarai berdampak sistemik, penggunaan FPJP di Bank Century hingga dugaan berbagai pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank Century.

Dia mengakui Masalah century memang ini sudah cacat sejak lahir. Dari awal sampai diambil alih LPS, century ini melanggar aturan terus. "Semua aturan dilanggar Mulai dari CAR, Batas Maksimum Pemberian Kredit dan sebagainya," katanya.

Meskipun demikian, ada hal yang sekiranya harus digarisbawahi. BPK tidak akan melakukan penilaian atas kebijakan pemerintah (KKSK, BI dan LPS). Karena masalah sistemik itu tidak ada ukurannya. "Jika maasalah kebijakan ini diperdebatkan maka akan panjang," ujarnya.

Hasan Basri Anggota V BPK menambahkan Kalau BPK masuk pada penilaian kebijakan, perdebatan tidak akan selesai. Namun BPK lebih akan menilai, apakah proses pengambilan keputusan itu di back up dengan data-data yang bisa dipercaya ataukah tidak.

"Sebagai contoh saya mau mengadakan pesta di halaman. Lalu mau pakai tenda atau tidak. Ternyata sudah pasang tenda mahal-mahal tahunya gak hujan. Kita kan gak bisa bilang, wah, sayang itu sekian juta karena tidak ada hujan," terangnya.

Menurut Anwar Nasution BPK akan menyampaikan laporan interim paling lambat tanggal 30 September 2009, sementra laporan akhir disampaikan terakhir 19 Oktober 2009. "Kita kan berburu waktu.Permintaan DPR kalau bisa sebelum mereka lengser," katanya.

Pihaknya kini telah bekerjasama dengan KPK dan PPATK untuk mengungkap permasalahan yang ada secara lebih rinci. Begitupun dengan aliran dana yang mengalir. "Kita kan ingin tahu juga, kenapa uang itu meningkat dari Rp 600 miliar jadi 6,7 triliun. Mencapai 10 kali lipat," katanya.

Sebetulnya permintaan KPK untuk melakukan pemeriksaan atas Bank Century diterima BPK melalui surat tertanggal 5 Juni 2009. Karena ada resistensi dari BI sehubungan dengan ketentuan perundangan, BPK baru dapat melakukanpemeriksaan pendahuluan untuk investigasi pada 26 Agustus. "Sesuai ketentuan UU BI, BPK hanya boleh memeriksa transaksi keuangan BI. Tidak boleh memeriksa untuk pengawasan bank, transaksi devisa dan lain-lain," jelasnya.

Sementara permintaan DPR untuk melakukan audit investigasi diterima pada 1 September. "Hasil audit ini akan kita serahkan ke mereka. Jadi tidak bisa langsung dijelaskan kepada publik," papar anwar. (sihc/sroci) ***