Para Capres Hendaknya Perhatikan Kesejahteraan Umum

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Pemerintahan yang akan datang, siapa pun presidennya, hendaknya memegang prinsip nilai bonum commune, yakni nilai kesejahteraan umum yang dibangun atas dasar pelayanan kepentingan umum.

Sebab, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang benar-benar memerhatikan pelayanan untuk kepentingan bersama tanpa dibatasi oleh sekat-sekat. Entah itu sekat primodialisme, kesukuan, ataupun agama, atau etnik, dan sebagainya. Dengan kata lain, warga negara berada dalam kedudukan yang sama.



Demikian imbauan Gereja Katolik yang diungkapkan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi Kerawam KWI), Rm Edi Purwanto Pr, di Gedung KWI, Selasa (2/6). Dalam pertemuan dengan wartawan itu, Edi Purwanto didampingi Wakil Ketua Komisi Kerawam KWI A Margana, dan Ketua Tim Pembelajaran Politik KLSD KWI Rm Dany Sanusi OSC.



Menurut Edi Purwanto, bonum commune merupakan salah satu nilai yang dipegang dan diperjuangkan Gereja Katolik. Nilai-nilai yang lain adalah kebaikan hati atau yang disebut dengan common good yang adalah sebuah kesadaran pentingnya untuk menciptakan suasana kebebasan, perdamaian hidup bersama, maupun juga kebahagiaan di tengah masyarakat.



“Berpihak kepada kehidupan atau disebut juga pro life. Kasus-kasus euthanasia, kemudian aborsi, lalu juga menyangkut budaya kematian yang lain, itu memang harus menjadi perhatian supaya kehidupan itu benar-benar ditegakkan merupakan nilai yang terus diperjuangkan," kata Edi Purwanto.



Dalam siaran persnya yang diterima Kompas.com, Selasa malam, Edi juga mengimbau agar presiden terpilih nantinya memperjuangkan nilai subsidiaritas, yakni bahwa pihak yang lebih kuat tidak perlu mengambil alih hal-hal yang bisa dilakukan oleh yang lebih kecil, yang sederhana.



"Biarkan pemberdayaan itu terjadi. Biarkan masyarakat di bawah mencapai tingkat kedewasaannya dalam interaksi kehidupan bersama," katanya.



Nilai lain yang juga perlu dipegang teguh adalah solidaritas, di mana yang kuat membantu yang lemah, meski itu tidak harus berarti bahwa tidak ada pihak yang lemah membantu yang kuat. Yang lemah pun, katanya lebih lanjut, juga dituntut berkontribusi untuk kehidupan bersama.



Gereja Katolik juga memegang dan memperjuangkan serta hormat terhadap hak asasi manusia. Bagaimana nilai HAM itu dijunjung tinggi supaya pada akhirnya pribadi-pribadi yang ada di masyarakat benar-benar memiliki kesetaraan di dalam kehidupan bersama. Nilai yang terakhir adalah nilai menolak kekerasan atau non violence. Mengupayakan segala sesuatu yang ada di masyarakat, terutama persoalan-persoalan kehidupan bersama itu secara damai. (sihc/skoc) ***