Boediono: Sistem Presidensil Harus Dipandang Utuh

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Calon Wakil Presiden Boediono menyatakan ia ingin sistem presidensil dipandang secara utuh dan dilaksanakan secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Boediono yang berbicara pada silaturahmi nasional koalisi partai politik di Hall D Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Sabtu, mengatakan iia tidak berniat membuat kontrak politik dengan pasangannya calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membagi-bagi bidang pemerintahan yang akan ditangani.

"Saya punya pandangan sistem presidensil harus dilihat secara utuh. Kewenangan dan tanggung jawab ada di tangan presiden, itu sebabnya dari awal saya tidak persoalkan dapat pembagian apa," tuturnya.

Boediono menyampaikan pandangannya bahwa dalam sistem presidensil, kewenangan akhir dari semua kebijakan berada di presiden sebagai pemimpin kabinet.

Sedangkan posisi wakil presiden, lanjut dia, adalah pembantu presiden untuk memimpin sebuah kerja tim yang menghimpun menteri-menteri dalam kabinet.

Meski demikian, Boediono juga menyampaikan keyakinannya bahwa ia tidak hanya akan diposisikan sebagai "ban serep" apabila terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Yudhoyono.

Boediono mengaku sudah mengenali gaya kepemimpinan Yudhoyono sejak ia menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono.

Dia mengaku cocok dengan gaya kepemimpinan Yudhoyono dan yakin ia bisa menyumbangkan ide atau pemikiran dalam kepemimpinan tersebut.

Hal lain yang membuat Boediono yakin ia dapat bekerjasama secara baik dengan Yudhoyono adalah keduanya sama-sama berasal dari rakyat biasa yang kemudian telah melalui berbagai perjalanan karier dalam hidupnya.

"Saya membaca riwayat hidup Pak Yudhoyono, kemudian membandingkannya dengan riwayat hidup saya sendiri. Kami berdua dari rakyat biasa," ujarnya.

Tak Akan Usik Kewenangan SBY

Cawapres Boediono mengaku tak akan mengusik kewenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampinginya, jika terpilih sebagai pemenang pada Pilpres 2009. Hal itu dikatakan Boediono, saat menjelaskan alasannya menerima pinangan SBY, di hadapan fungsionaris parpol koalisi pendukung SBY-Boediono.

Boediono mengatakan, ia menghormati sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada presiden sebagai pimpinan pemerintahan.

"Sistem presidensial harus dilihat utuh. Kewenangan dan tanggung jawab utuh ada di tangan Presiden. Jadi, sejak awal saya tidak mempersoalkan bidang yang harus saya laksanakan, sebelum melewati pilpres," ujar mantan Gubernur BI ini, pada acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono, di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).

Oleh karena itu, lanjutnya, ia tak membuat kontrak politik dengan SBY mengenai lingkup tugas yang akan ditanganinya jika terpilih. "Wapres dan menteri adalah pembantu presiden. Saya siap untuk mengenergikan, membuat tim kita adalah tim yang terefektif dan bisa mencapai sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Boediono kembali menceritakan proses awal ia menerima tawaran SBY sebagai cawapres. Salah satunya karena merasa jika menjadi pendamping SBY, posisi wapres yang akan diembannya tidak sekadar ban serep. Selain itu, Boediono merasa sudah mengenal karakter SBY karena pernah bermitra di dua kabinet.

Alasan personal juga diutarakan Boediono, di antaranya karena merasa mempunyai latar belakang keluarga yang sama. "Kami berasal dari keluarga biasa, merintis karier dari bawah. Sehingga, jabatan ini kami anggap sebagai membayar utang pada negara," kata Boediono. (sihc/skoc/saci) ***