Ditanya Isu Reshuffle Bakal Diganti Ahok, Erick Thohir Angkat Alis

KCI -  JAKARTA: Isu reshuffle  makin santer setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah kepada menterinya dengan menyatakan tidak segan-segan membubarkan lembaga negara dan merombak kabinet. Banyak menteri yang menyatakan pasrah namun ada juga yang bungkam. Bagaimana reaksi Menteri BUMN Erick Thohir yang dikabarkan akan diganti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Ketika ditanya soal isu itu Erick tengah berada di di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Dia datang untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut laporan detikFinance,  Erick merespons-nya santai dengan tersenyum sambil menaikkan alis matanya sebanyak tiga kali. Namun tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya yang tertutup masker medis tersebut.

Seperti diketahui, adanya isu reshuffle semakin liar saat beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Berdasarkan daftar nama yang beredar, Erick akan digeser menjadi Menteri Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut. Posisi Menteri BUMN kabarnya akan diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya hingga saat ini belum memberikan respons soal beredarnya nama-nama tersebut.

Dalam bagian lain, seperti dilansir CNN Indonesia, Erick mengungkap faktor maraknya kasus korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Menurutnya, korupsi terjadi karena ketidakjelasan peran BUMN dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik mereka. "Karena garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu terjadi banyak kasus korupsi, beberapa tahun ini saja sudah ada 53 kasus korupsi di BUMN," ucapnya lewat video conference pada Kamis (2/7/2020).

Untuk mengatasi masalah itulah, Erick mengatakan pihaknya tengah memperbaiki ketidakjelasan itu. Perbaikan dilakukan dengan membuat peta peran BUMN ke dalam tiga klasifikasi, yaitu pelayanan publik, nilai ekonomi, dan yang ditugaskan keduanya atau 50:50.

Sementara perusahaan yang bersifat korporasi dan tak dibebani penyaluran subsidi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Bank Mandiri ditugaskan menyetor dividen kepada negara.

Untuk BUMN yang masuk dalam fungsi pelayanan publik, ia menyebut PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan contohnya. BUMN tersebut tugasnya bisa diarahkan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat karena sering mendapat titipan untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat.

"Ada juga yang campur kayak BRI di mana Bank sangat heavy support (banyak membantu) UMKM dan penyaluran KUR atau pun Pegadaian yang memang berbisnis tapi sangat membantu masyarakat," terangnya.

Selain untuk menghindari potensi korupsi, pemetaan klasifikasi dinilainya efektif dalam mengukur kinerja jajaran direksi. Lebih lanjut, Erick juga mengubah akuntabilitas pembiayaan kewajiban pelayanan publik (PSO) yang sebelumnya merupakan tanggung jawab BUMN menjadi formalisasi pendanaan pemerintah.

Artinya, pemerintah berkewajiban menyertakan pendanaan dalam setiap kebijakan subsidi. "Tugas PSO kalau menjadi tanggung jawab tetap BUMN tidak sehat. Makanya kami membuat formula kalau penugasan pemerintah dibedakan bukunya. Supaya PSO berjalan, korporasi berjalan pendanaan langsung dari pemerintah jangan pakai cash flow (keuangan) BUMN terus," pungkasnya. ***

 ***