Perpres Lapindo Tunggu Tandatangan Presiden

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Peraturan Presiden Revisi Perpres Nomor 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sudah selesai dan akan segera diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani.

“Sudah selesai,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/9).

Draft revisi Peraturan Presiden itu tadinya masih menunggu paraf persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, perubahan dalam Perpres terkait tanggungan pemerintah dalam APBN 2010. Persetujuan Menteri Keuangan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Kepala Negara, tetapi terlebih dahulu masuk ke Kantor Sekretariat Kabinet yang dibawahi Sudi Silalahi.

Saat dikonfirmasi, Sri Mulyani mengatakan draft itu sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. “Sudah disampaikan (kepada Seskab),” kata Sri Mulyani di tempat yang sama.

Dengan diserahkannya revisi Perpres itu kepada Sekretaris Kabinet, berarti seluruh menteri terkait telah menyepakati isi draft revisi. Pekan lalu Hatta mengatakan draft telah diparaf oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Perpres baru tersebut sebagai konsekuensi dari Keputusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang menyatakan semburan lumpur panas Lapindo adalah akibat bencana alam. Surat MA ini juga dikuatkan oleh Ketua DPR Agung Laksono. Agung mengirim surat yang meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membenarkan draft revisi Perpres itu sudah diserahkan Menteri Keuangan. Dari Sekretaris Kabinet, draft revisi akan segera diajukan kepada Presiden. “Kalau sudah, berarti tinggal naikkan ke Presiden,” katanya.

Sudi menegaskan hanya satu pasal yang direvisi pada Peraturan Presiden itu. Yaitu pada Pasal 15 yang mengatur pemerintah akan menanggung kegiatan fisik penanganan lumpur panas Lapindo. Tanggung jawab pemerintah sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya, antara lain (soal ditanggung APBN),” katanya. (sihc/stic)
***