Minta Fasilitasi Masalah Papua, Wakil Rakyat Temui JK

* PRESIDENTIAL *
-MAKASSAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman pribadinya di jalan Haji Bau, Makassar, Kamis (10/9). Ia menilai kontribusi Kalla cukup besar dalam menyelesaikan sejumlah konflik, makanya ia meminta Kalla menjadi mediator dengan pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Jimmy kepada wartawan, sesaat sebelum bertemu Kalla. Ia mengatakan, menyikapi keinginan sejumlah elit Papua untuk melakukan dialog antara pihak Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta. Mengingat kegagalan Otonomi Khusus (Otsus) di daerah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah Papua.

"Perlu ada autokritik, karena ketika kesalahan dilakukan orang daerah, nyaris tidak pernah ditunjuk batang hidungnya. Saya tidak setuju kalau seluruh kesalahan diberikan ke pemerintah pusat," kata Jimmy.

Padahal sejak otonomi khusus diberlakukan tahun 2001 sebagaimana UU No 21, jumlah dana yang dikucurkan ke Papua sudah cukup besar jumlahnya yakni mencapai Rp 30 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk asli Papua yang hanya 1,5 juta jiwa jumlah ini sudah cukup besar. Tetapi dana-dana tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkannnya melainkan hanya dinikmati oleh pejabat, pegawai dan honorer. "Harusnya kalau belum ada aturan soal Otsus, dana itu juga jangan digunakan," tambahnya.

Menurut Jimmy, perlu ada aturan daerah untuk mengelolah kekayaan sendiri. Saat ini PP yang ada hanya No 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, padahal untuk melaksanakan UU No 21 Tahun 2004 perlu delapan hingga sembilan peraturan daerah yang mendukung.

Kegagalan lain dari pelaksanaan otonomi khusus ini juga karena lemahnya dalam proses penegakan hukum di daerah ini. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke daerah ini sejak era mantan Gubernur Papua JP Salosa nyaris tak bersuara. Padahal dugaan korupsi di daerah ini cukup besar. "Tetapi yang terjadi adalah KHUP (karena uang habis perkara)," katanya. Seingat Jimmy, KPK dua bulan lalu datang, tetapi selalu pulang tanpa menemukan masalah sedikitpun.

Padahal menurutnya, ada banyak ketimpangan dalam penggunaa nanggaran di daerah ini. "Untuk semua ketimpangan penggunaan anggaran ini harus diusut agar hak rakyat Papua bisa dikembalikan," katanya.

Atas semua masalah di Papua itulah, maka sebagai perwakilan atas nama DPRD, Jimmy menemui Kalla di Makassar untuk menjadi mediator pemerintah daerah Papua dengan pemerintah pusat. Alasannya, Kalla memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam menyelesaikan masalah di daerah konflik di sejumalh daerah seperti Aceh, Maluku dan Poso.

Ia berharap ada pertemuan Malino III yang membicarakan penyelesaian masalah Papua. Apalagi keberadaan Makassar masih ada ikatan emosional sama-sama di berada di Kawasan Timur Indonesia. (sihc/stic) ***