KPU Siap Laksanakan Pilpres Dua Putaran

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menegaskan pihaknya tidak akan berspekulasi tentang pilpres yang akan berlangsung dalam satu atau dua putaran, tetapi pada prinsipnya KPU selaku penyelenggara pemilu siap melaksanakan pilpres hingga putaran kedua.

"Pokoknya dua putaran kita siap," katanya, di Jakarta, Selasa, ketika ditanya tentang kemungkinan pemilu dilaksanakan dalam satu atau dua putaran.



Menurut dia, KPU tidak dalam posisi untuk memprediksikan apakah pilpres 2009 akan berlangsung hanya satu putaran saja atau dua putaran. Semua itu, dapat diketahui setelah proses pemungutan dan penghitungan suara.



"Sekarang saja pemungutan dan penghitungan suara belum dilakukan. Tidak ada keputusan sebelum ada hasil rekapitulasi," ujarnya.



Ia menampik isu yang beredar di masyarakat bahwa pilpres 2009 akan berlangsung hanya dalam satu putaran saja. Isu tersebut, katanya, belum tentu benar karena putaran kedua belum diputuskan, namun KPU telah menyiapkan anggaran jika memang ada putaran kedua.



Lebih lanjut Andi menjelaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres, pilpres dilaksanakan satu putaran apabila pasangan calon mendapatkan suara 50 persen lebih dari total jumlah suara pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia.



"Apabila tidak ada pasangan yang memenuhi ketentuan tersebut maka dilaksanakan putaran kedua," katanya menjelaskan.



Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi mengungkapkan, KPU membutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk melaksanakan Pilpres 2009 tahap kedua.



Kebutuhan dana tersebut, ujarnya, sebagian diambil dari efisiensi anggaran pada pemilu legislatif dan pilpres tahap pertama yaitu sekitar Rp 1,2 triliun.



Sementara sisanya Rp 2,8 triliun akan diambil dari hasil efisiensi anggaran KPU provinsi dan kabupaten/kota. Namun, apabila tidak mencukupi, maka KPU akan mengajukan permintaan tambahan anggaran. (sihc/saci)

***