Pelanggaran Dana Kampanye: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Dilaporkan ke Polisi

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Mabes Polri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (18/9). Bawaslu menduga ada pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Ada penyalahgunaan dana kampanye terhadap tiga pasangan calon. Tiga pasangan itu ada dugaan pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketiga-tiganya ada," ujar anggota Bawaslu, Wirdiyaningsih, saat mendatangi Bareskrim Polri bersama dua anggota Bawaslu yang lain di Jakarta.

Menurut dia, Megawati-Prabowo dilaporkan karena diduga mendapat dana kampanye dari pihak asing. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diduga telah menginformasikan data yang tidak sebenarnya terkait dana kampanye. Sementara itu, Jusuf Kalla-Wiranto tidak melaporkan pengeluaran.

"Ada yang mengenai dana asing, Bu Mega. Kalau SBY itu menginformasikan data yang tidak sebenarnya. Kalau JK bukan Pak JK-nya, tapi timnya. Mereka tidak melaporkan apa yang telah dikeluarkan," ungkapnya.

Dugaan ini, lanjut Wirdiyaningsih, berdasar pada hasil audit dari akuntan publik. Oleh karena itu, Bawaslu menyangkakan Pasal 221, 223, dan 227 Undang-Undang Pilpres. Lalu, mengapa baru sekarang dilaporkan? Wirdiyaningsih mengatakan, barang bukti berupa hasil audit akuntan publik itu baru diterima pada 17 September 2009. (sihc/skoc) ***

Sambil Berbuka, Jusuf Kalla Bubarkan Tim Sukses JK-Wiranto

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Jusuf Kalla secara resmi membubarkan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden JK-Wiranto dalam acara buka bersama dengan para tokoh, Minggu (13/9) sore di Istana Wakil Presiden. Pernyataan pembubaran itu disampaikan di sela-sela pidato sambutannya.

"Pada hari ini, sekalian saya undang bersama pimpinan Partai Golkar dan juga Pak Wiranto untuk mengakhiri kerja sama kita pada pemilihna presiden yang lalu," ujarnya. Dalam acara itu, hadir mantan pasangannya calon wakil presiden Wiranto, Ketua Tim Nasional Pasangan JK-Wiranto yaitu Fahmi Idris, dan sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gokar dan jajaran pengurus lainnya serta anggota Fraksi Partai Golkar.

Khusus terhadap para undangan dari Pertai Golkar, Wapres Kalla yang Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan bahwa acara ini adalah undangan terakhir buka puasa sebagai Ketua Partai Golkar. Tak lupa ia menyampikan harapannya pada pemilihan ketua umum Partai Golkar yang baru Oktober mendatang.

"Menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar siapapun yang terbaik yang akan terpilih dan akan membawa partai golkar membawa kemajuan," demikian Kalla. (sihc/skoc) ***

Kubu JK-Wiranto Somasi Rizal Mallarangeng

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Perang urat syaraf kubu SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto terus bergulir. Desakan agar capres Jusuf Kalla meminta maaf kepada istri Boediono ditanggapi serius Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto bidang advokasi dan hukum.

Menggandeng Poempida Hidayatullah dan Indra J Piliang, Koordinator Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto bidang advokasi dan hukum, Chairuman Harahap berbalik mendesak Rizal Mallarangeng untuk segera mencabut tudingan, dan segera menyampaikan permintaan maaf terhadap Jusuf Kalla.



"Semua itu harus dinyatakan di depan publik, dan di hadapan Bapak Jusuf Kalla," ujar Chairuman Harahap di gedung Chemistry JK-Wiranto, Jakarta, Kamis (25/6).



Chairuman menjelaskan, somasi dilakukan dalam waktu sehari setelah surat dikirim ke Rizal Mallarangeng. "Bila tidak diindahkan, kami akan melakukan tindakan hukum," ujarnya.



Chairuman menyatakan, somasi dilakukan karena pernyataan Rizal agar JK minta maaf kepada Ny Boediono terkait selebaran yang menyebut Ny Boediono beragama Katolik merupakan fitnah dan penistaan terhadap sosok Jusuf Kalla sebagai capres 2009-2014. "Ini telah berdampak negatif atas image Bapak Jusuf Kalla," tandasnya.



Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah menegaskan, dari Jusuf Kalla, tim kampanye nasional dan daerah pasangan JK-Wiranto tidak pernah memerintahkan untuk mengedarkan selebaran yang terindikasi menyangkut agama tertentu.



"Kami tidak pernah memobilisasi itu maupun memerintahkan orang untuk membagikan," ujar Poempida.



Meski terjadi pada acara dialog pasangan JK-Wiranto, pihaknya menyerahkan urusan penyebaran selebaran ke tangan Panwaslu Medan dan Bawaslu. "Siapa yang menyebarkan, bukan urusan kami," pungkasnya. (sihc/skoc) ***

Kubu SBY-Boediono Tak Laporkan "Monitor"

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Kendati selebaran "Apakah PKS Tidak Tahu, Istri Boediono Katolik" yang beredar dalam kampanye JK-Wiranto bersumber dari sebuah media, tetapi kubu SBY-Boediono tidak menyeret media Monitor dalam laporannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kamis (25/6) sore ini, kubu SBY Boediono yang diwakili Ketua Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas SBY-Boediono dan timkamnas Ferrari Roemawi melaporkan dugaan pelanggaran kampanye atas beredarnya selebaran tersebut ke Bawaslu.



Saat dikonfirmasi hal itu, Amir mengatakan, pihaknya hanya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye atas tindakan penyebaran selebaran yang bernuansa SARA dan fitnah saat kampanye JK di Medan, Sumatera Utara.



"Kami hanya fokus pada kejadian saat kampanye dan itu ada buktinya di CD. Apakah ini koran atau apa, tetapi yang menjadi fokus kami tindakan menyebarkan itu. Kalau soal substansi atau isi itu soal lain lagi," kata Amir, di sela jumpa pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta.



Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah ini kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, termasuk melakukan klarifikasi baik kepada Timkamnas JK-Wiranto ataupun pihak media Monitor.



"Kami di sini tidak menuduh, tetapi kami meminta Bawaslu untuk menyelidiki. Saya kira cukup banyak orang-orang dan saksi yang bisa memberikan keterangan karena banyak yang melihat," tegasnya.



Sebelumnya, JK menilai laporan Kubu SBY-Boediono kepada Bawaslu tersebut salah alamat. "Kan ada UU pers, kalau ada tulisan di media yang dituntut kan seharusnya yang menerbitkannya. Masa yang baca? Ngerti tidak mereka soal UU itu," ujar Kalla.



Sebenarnya, atas kejadian ini, Timkamda SBY-Boediono Sumatera Utara telah melaporkan pengaduan kepada Panwaslu Sumut. Namun, menurut Arif, pelanggaran ini mempunyai dampak nasional dan juga dilakukan pada acara kampanye tingkat nasional, maka pihaknya menyampaikan hal ini ke Bawaslu pusat. (sihc/skoc) ***

Satu Putaran? Pembodohan Publik

* PRESIDENTIAL *
-SEMARANG — Wacana pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 satu putaran merupakan pembodohan politik, kata mantan aktivis mahasiswa, Fadjroel Rachman, di Semarang, Kamis (25/6).
"Program masing-masing capres yang seharusnya dijual, baru setelah itu rakyat yang menentukan satu atau dua putaran. Jadi yang ditonjolkan jangan satu putarannya. Itu namanya pembodohan politik dan publik," kata Fajroel.

Berkaca pada hasil Pemilu Legislatif 2009, untuk dapat satu putaran pada Pilpres 2009 sangat sulit karena ada kelompok golput atau mereka yang tidak menyalurkan hak pilihnya.



Ia mencontohkan, pada saat pemilu legislatif ada 62 juta pemilih yang golput terdiri atas 49,6 juta pemilih sengaja tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), dan sebanyak 17,5 juta datang ke TPS tetapi merusak surat suara.



Fadjroel memprediksikan pada Pilpres 2009 akan ada sekitar 80-an juta golput.



Berdasarkan aturan yang berlaku, satu putaran terjadi jika tercapai suara lebih dari 50 persen dengan sebaran 20 persen di setiap provinsi.



"Jika capres Jusuf Kalla mengambil Indonesia bagian timur, kemudian Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memperebutkan Jawa, maka akan sulit untuk terjadi pilpres satu putaran," katanya.



Wacana satu putaran pada Pilpres 2009 tidak hanya disampaikan lewat lisan, tetapi hasil pantauan di Jalur Pantura Semarang-Pati, ada beberapa spanduk yang dipasang di sepanjang jalan mengenai wacana tersebut.



Spanduk bertuliskan "Satu Putaran Rp 4 triliun, Dua Putaran Rp 8 triliun", "Mari Dukung Pilpres Satu Putaran", dan ada tulisan "Lanjutkan" pada pojok kiri bawah.



"Pesan yang ingin disampaikan dalam spanduk tersebut adalah menghemat biaya pemilu sebanyak Rp 4 triliun, namun tidak ada penjelasan selain hanya penghematan biaya," kritik Fajroel. (sihc/skoc) ***

Lima Juta Suara dari Sidogiri untuk JK-Wiranto

* PRESIDENTIAL *
-PASURUAN — Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, siap mendukung 5 juta suara untuk pasangan capres-cawapres JK-Wiranto.
Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Kabupaten Pasuruan, KH Fuad Nurhasan, Kamis (25/6), menyatakan, atas nama Keluarga Besar Pondok Pesantren Sidogiri siap untuk mendukung minimal 5 juta suara untuk pasangan capres-cawapres JK-Wiranto.

Pernyataan KH Fuad Nurhasan juga didukung para Pengasuh Pondok yang lain, di antaranya KH Abdul Karim, Ustaz Khidhir, Ustaz Nukman, serta KH Zainullah dari Rembang, dan KH Syaifullah dari Jember.



"Dukungan 5 juta suara untuk pasangan capres-cawapres JK-Win berasal dari para pengasuh, santri, dan alumni santri yang tersebar di pelosok Jawa Timur," kata Fuad Nurhasan.



Ditegaskan, dukungan para kaum nahdliyin terhadap psangan capres-cawapres JK-Win karena Muhammad Jusuf Kalla adalah orang NU yang juga didukung PBNU, serta pondok pesantren besar di Jawa Timur.



Koordinator Humas dan Pencitraan pasangan capres-cawapres JK-Win, Reny Widya Lestari, yang bersilaturahim ke Pondok Pesantren Sidogiri, menyatakan optimistis dukungan para kiai dan santri Pondok Pesantren Sidogiri bakal terwujud.



"Dukungan Pondok Pesantren Sidogiri yang karismatik itu akan memberikan dampak besar terhadap pasangan capres-cawapres JK-Win," kata Reny.



Ia menyebutkan, pasangan JK-Win yang diusung Partai Golkar dan Hanura telah mendapatkan dukungan 2 juta suara. Namun, dengan dukungan Pondok Pesantren Sidogiri, pasangan JK-Win akan bertambah mendapat dukungan suara mencapai 6 juta suara dari 29 juta suara di Jawa Timur.



Warga NU yang selalu sami’na wa ato’na bakal mendukung pernyataan para kiai. Jika para kiai telah menyatakan akan mendukung, Reny yakin para santri akan setia mendukungnya. (sihc/skoc) ***

JK-Win Yakin ke Putaran Dua

* PRESIDENTIAL *
-MADIUN - Tim pemenangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) di Kota Madiun, Jawa Timur, menargetkan masuk putaran kedua pada Pemilu Presiden 2009.

Ketua Tim Pengarah Pemenangan Pasangan JK-Win Kota Madiun, Agus Hariyadi, bertekad akan mengimbangi pasangan SBY-Boediono, dalam hal perolehan suara pada Pilpres 8 Juli mendatang.

"Kita targetkan masuk putaran kedua. Karena itu, di Kota Madiun kita bertekad akan meraup suara sebanyak-banyaknya, setidaknya mengimbangi perolehan suara pasangan SBY-Boediono," ujar Agus.



Menurut dia, pasangan JK-Win akan mampu menerobos masuk putaran kedua pilpres nanti, terlebih tingkat dukungan terhadap pasangan JK-Win secara umum dan khususnya di Kota Madiun menunjukkan tren meningkat.



"Apalagi setelah kedatangan Cawapres Wiranto ke Kota Madiun beberapa waktu lalu, dinilai cukup berhasil memberikan rangsangan untuk mendongkrak perolehan suara pasangan JK-Win pada pilpres nanti. Saat ini, kita tinggal menguatkan lagi mesin-mesin politik dari Golkar dan Hanura yang telah ada," katanya.



Agus menjelaskan, Partai Golkar dan Hanura memiliki kultur yang sama, sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk membangun basis di Kota Madiun.



Pihaknya juga menilai, masyarakat dewasa ini lebih pintar dan mengerti untuk memilih calon pasangan yang sesuai dengan pilihannya.



Strategi yang dilakukan untuk memenangkan pemilu, adalah tidak lagi memusatkan kegiatan mesin partai pada tingkat kota saja. Namun, lebih cenderung berpusat ke tim pemenangan di tingkat kecamatan dan kelurahan.



"Pendekatan mesin politik di tingkat kelurahan diwujudkan dengan pembentukkan kader dan relawan partai politik. Selain itu, mengoptimalkan sosialisasi kepada para pemilih," tambahnya.



Pilpres di Kota Madiun akan diikuti 146.165 pemilih dan akan menyalurkan hak pilihnya di 233 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di tiga kecamatan yang ada. (sihc/saci) ***

Wiranto: Saya Ingin Rakyat Tertawa

* PRESIDENTIAL *
-SUKABUMI - Cawapres Wiranto mengatakan niat dia maju sebagai pemimpin bangsa bersama capres Jusuf Kalla tidak lain karena ingin melihat rakyat tertawa bahagia.



"Saya ingin melihat rakyat tertawa karena bahagia. Sekarang masih banyak rakyat yang hidupnya menderita," katanya saat kampanye dialogis di kampung Cijeruk, Desa Mangkalaya, Kec Gunungguruh, kabupaten Sukabumi, Kamis.

Ia mengatakan, Indonesia bisa lebih adil, mandiri dan bermartabat, jika dipimpin oleh orang tepat dan berani mengambil keputusan secara cepat.



"Perubahan hanya bisa dimungkinkan jika ada perubahan pemimpin. Kalau yang dipilih mempunyai karakter dan cara kebijakan yang berbeda maka kemungkinan hidup lebih baik akan lebih terbuka dibanding yang itu-itu saja," katanya



Ia juga berjanji akan memberikan kemuliaan kepada rakyat jika nanti terpilih dan tidak memberikan kemuliaan hanya diri dan keluarganya.



"Sebagai muslim saya dan Pak Jusuf Kalla terpanggil untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih. Dan wajib hukumnya bagi muslim untuk memperbaiki yang sudah ada, tetapi syaratnya harus melalui pemilihan umum," katanya.



Ia mengingatkan, warga Sukabumi untuk tidak lupa mencontreng nomor tiga pada Pilpres 8 Juli 2009 nanti.



Sebelumnya Wiranto melakukan kampanye dialogis dengan warga Kabupaten Sukabumi di pantai Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, sekitar pukul 10.00 WIB.



Menurut Wiranto, semenjak pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dideklarasikan, maka dukungan terus mengalir seperti ombak samudra yang terus berdatangan sehingga hampir saja tim nasional dan tim daerah kewalahan untuk menampung aspirasi mereka.



"Pasangan nusantara ini ternyata cukup menarik dukungan rakyat untuk menjadi lokomotif pembaharuan," katanya.



Ikut serta dalam rombongan Ketua DPP Partai Golkar Enggartiasto Lukita.



Saat kampanye dialogis di kediaman HM Nasir, pengusaha mebeler itu, Wiranto sempat melaksanakan sholat dhuhur dan makan siang. (sihc/saci) ***

JK-Wiranto Tuntut Balik Rizal Mallarangeng

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto, Indra J Piliang menuntut balik juru bicara tim SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, meminta maaf atas pernyataannya sehubungan beredarnya selebaran gelap tentang status keagamaan Herawati Boediono.

"Kami meminta saudara Rizal Mallarangeng mencabut pernyataannya yang kurang sopan itu, baik secara lisan atau tulisan. Selain itu, saudara Rizal wajib menyatakan permohonan maaf secara lisan dan tulisan kepada Bapak Jusuf Kalla dan Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto," kata Indra J Piliand di Jakarta, Kamis.

Dalam kampanye Kalla di Asrama Haji Medan beredar selebaran fotokopi berita yang mengutip ucapan Habib Hussein al-Habsyi bahwa istri calon wakil presiden itu bukan beragama Islam..

Pada hari Rabu (24/6) Rizal Mallarengeng sebagai Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono telah melontarkan beberapa pernyataan antara lain, "Kami menuntut JK untuk menjelaskan peristiwa ini apakah sepengetahuan beliau untuk menyebarkan fitnah dan black campaign."

Selain itu Rizal juga melontarkan pernyataan, "Jelas ada buktinya ini dengan sengaja dibagikan ke dalam ruangan yang ada wapres (JK) yang saat itu sedang berkampanye sebagai calon presiden."

Lebih lanjut Rizal juga menegaskan, "Sebagai penanggung jawab tertinggi kampanye, sudah seyogyanya JK minta maaf pada Ibu Boediono."

Indra balik menyerang Rizal karena pernyataannya itu jelas-jelas menunjukkan tidak adanya upaya "check and recheck" dari Rizal, sekaligus mendahului jalur-jalur hukum formal yang layak digunakan, seperti kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu.

Menurut Indra untuk membuktikan sebuah tuduhan, Rizal paling tidak harus mempersilakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Pengabaian prosedur formal itu menunjukkan sekali lagi betapa Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono berisikan orang-orang yang kualitasnya sekadar hanya pelontar peluru-peluru hampa," kata Indra.

Indra juga menjelaskan tidak benar Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto telah menyebarkan fotokopi berita tersebut dalam kampanye resmi yang dihadiri oleh Capres Jusuf Kalla.

Selain itu, Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tidak dalam kapasitas memeriksa koran atau tabloid apa yang dibawa oleh peserta kampanye.

Indra menjelaskan pihaknya menyadari betapa pers memegang peranan penting dalam demokrasi.

"Karena itu, Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono selayaknya mengajukan keberatan kepada Habib Hussein al Habsy dan tabloid yang memuat pernyataannya, dalam wujud hak jawab, sebagaimana dijanjikan oleh SBY-Boediono dalam setiap kampanyenya tentang pers," kata Indra.

Pernyataan Rizal tersebut jelas bermaksud merusak dan mengadu-domba hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Jusuf Kalla dengan Pak Boediono dan istrinya, terang Indra.

Apalagi, tambah Indra sebagai penganut kebebasan memeluk agama, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, prinsip Jusuf Kalla adalah "Bagimu agamamu, bagiku agamaku."

Jusuf Kalla dan seluruh anggota Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto menandaskan, tidak akan mencampuri urusan agama orang lain.

"Apabila Saudara Rizal Mallarangeng tidak melakukan hal-hal sebagaimana di atas, maka Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto dengan berat hati akan menempuh jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah ini, baik terkait dengan sistem hukum pilpres, maupun lewat sistem pengadilan biasa," ancam Indra. (sihc/saci) ***

Apa Masalahnya kalau Istri Boediono Bukan Islam?

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tak mau ambil pusing dengan laporan yang diajukan Tim Kampanye SBY-Boediono atas beredarnya selebaran yang berisi bahwa istri Boediono, Herawati, bukan muslimah.

Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya penyebaran informasi tersebut. Yuddy pun meluruskan, saat berlangsung kampanye JK di Medan, kemarin, ada yang mengedarkan fotokopi pemberitaan media Indonesia Monitor yang berisi wawancara dengan Habib Al Habsy.

Isi wawancara di antaranya mengenai agama yang dianut Herawati Boediono. "Bukan selebaran, tapi fotokopian. Dan kami sama sekali tidak tahu," kata Yuddy, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/6).

Yuddy menilai, tim SBY-Boediono membesar-besarkan persoalan. Fotokopi dari media tersebut, menurut dia, tak ubahnya seperti media yang dijual di berbagai tempat. "Lagipula, terlepas benar atau tidak, pertanyaan saya, apa masalahnya kalau istri Pak Boediono bukan Islam, tapi beragama Katolik? Tidak ada yang salah dan tidak dipermasalahkan, negara kita negara Pancasila. Semua orang berhak menganut agama apa saja dan tidak ada yang salah. Jadi tidak penting untuk dipermasalahkan. Jangan merusak kebinekaan," paparnya.

"Kalau mau tuntut, tuntut yang memberitakan, karena tidak ada hubungannya dengan timkamnas dan timkamda JK-Wiranto, kami tidak tahu sama sekali," ujar politisi Golkar ini. (sihc/skoc) ***

Tim Sukses JK-Wiranto: Apa SBY Ingin Bubarkan KPK?

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkit kewenangan KPK dianggap kubu JK-Wiranto sebagai bentuk ketidaksukaan SBY dengan lembaga antikorupsi ini. Tim JK-Wiranto pun mempertanyakan komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi.

"Pernyataan Pak SBY menimbulkan pertanyaan masyarakat akan komitmen beliau atas pemberantasan korupsi. Apa (SBY) punya keinginan untuk membubarkan KPK? Khawatir dengan tugas KPK? Ini menimbulkan pertanyaan," kata salah satu tim sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Kamis (25/6/2009).

Presiden SBY, menurut Yuddy harusnya memberikan dukungan dan memberikan kekuatan moril kepada KPK untuk bertindak lebih super lagi sesuai dengan ketentuan UU .

"Sejauh KPK melakukan tugasnya berdasarkan UU dan tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjunjung tinggi HAM, tidak ada yang salah dengan KPK. Istilah superbody tepat, karena keberadaan KPK karena adanya UU," jelas politisi muda Golkar ini.

Namun demikian, pernyataan SBY tersebut dianggap Yuddy tidak menguntungkan kubu JK-Wiranto. Kubu SBY pun menurutnya juga tidak dirugikan. "Presiden punya hak bicara apa saja. Hanya mungkin tidak tepat dinyatakan oleh seorang kepala negara yang kelihatan ingin memberantas KKN," imbuhnya.

Apa karena SBY kecewa dengan KPK lantaran besannya Aulia Pohan menjadi terpidana? "Dengan pernyataan seperti itu bisa menimbulkan kesan bahwa Pak SBY tidak senang dengan keputusan hukum yang menimpa besannya. Sehingga dia menganggap KPK berlebihan," pungkas Yuddy. (sihc/sdtc) ***

Indra: Kualitas Rizal Hanya Pelontar Peluru Hampa

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto, Indra J Piliang, menuntut balik juru bicara tim SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, untuk meminta maaf. atas pernyataannya sehubungan peristiwa selebaran mengenai agama Herawati Boediono saat kampanye JK di Medan.

"Kami meminta saudara Rizal Mallaranggeng mencabut pernyataannya yang kurang sopan itu, baik secara lisan atau tulisan. Selain itu, saudara Rizal wajib menyatakan permohonan maaf secara lisan dan tulisan kepada Bapak Jusuf Kalla dan Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto," kata Indra J Piliang di Jakarta, Kamis (25/6).



Dalam kampanye Kalla di Asrama Haji Medan beredar selebaran fotokopi berita yang mengutip ucapan Habib Hussein al-Habsyi bahwa istri calon wakil presiden itu bukan beragama Islam.



Pada Rabu, Rizal Mallarengeng sebagai Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono telah melontarkan beberapa pernyataan antara lain, "Kami menuntut JK untuk menjelaskan peristiwa ini apakah sepengetahuan beliau untuk menyebarkan fitnah dan black campaign."



Selain itu, Rizal juga melontarkan pernyataan, "Jelas ada buktinya ini dengan sengaja dibagikan ke dalam ruangan yang ada Wapres (JK) yang saat itu sedang berkampanye sebagai calon presiden."



Lebih lanjut Rizal juga menegaskan, "Sebagai penanggung jawab tertinggi kampanye, sudah seyogianya JK minta maaf pada Ibu Boediono."



Menurut Indra, penyampaian pernyataan tersebut jelas-jelas menunjukkan tidak adanya sikap check and recheck dari Rizal Mallarangeng. Rizal, tambah Indra, telah mendahului jalur-jalur hukum formal yang layak digunakan, seperti kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu.



Menurut Indra, untuk membuktikan sebuah tuduhan, Rizal paling tidak harus mempersilakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.



"Pengabaian prosedur formal itu menunjukkan sekali lagi betapa Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono berisikan orang-orang yang kualitasnya sekadar hanya pelontar peluru-peluru hampa," kata Indra.



Indra juga menjelaskan bahwa tidak benar Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto telah menyebarkan fotokopi berita tersebut dalam kampanye resmi yang dihadiri oleh capres Jusuf Kalla.



Selain itu, Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tidak dalam kapasitas memeriksa koran atau tabloid apa yang dibawa oleh peserta kampanye.



Indra menjelaskan, pihaknya menyadari betapa pers memegang peranan penting dalam demokrasi. "Karena itu, Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono selayaknya mengajukan keberatan kepada Habib Hussein al Habsy dan tabloid yang memuat pernyataannya, dalam wujud hak jawab, sebagaimana dijanjikan SBY-Boediono dalam setiap kampanyenya tentang pers," kata Indra.



"Pernyataan Rizal tersebut jelas bermaksud merusak dan mengadu domba hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Jusuf Kalla dengan Pak Boediono dan istrinya," kata Indra.



Apalagi, tambah Indra, sebagai penganut kebebasan memeluk agama, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka prinsip Pak Jusuf Kalla adalah "Bagimu agamamu, bagiku agamaku."



Jusuf Kalla dan seluruh anggota Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, katanya, jelas tidak akan mencampuri urusan agama orang lain.



"Apabila Saudara Rizal Mallarangeng tidak melakukan hal-hal sebagaimana di atas, maka Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto dengan berat hati akan menempuh jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah ini, baik terkait dengan sistem hukum pilpres, maupun lewat sistem pengadilan biasa," kata Indra. (sihc/skoc) ***

Tim JK-Wiranto Bantah Bagikan Selebaran Gelap

* PRESIDENTIAL *
-MEDAN - Juru Bicara Kampanye Nasional JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi membantah tudingan yang mengatakan Tim Kampanye JK-Wiranto membagikan selebaran gelap berisi tulisan "Istri Boediono Katolik".

"Kami Tim Kamnas JK-Wiranto sama sekali tidak mengetahui adanya selebaran gelap tersebut. Kami sama sekali tidak membagikannya," kata Yuddy Chrisnandi di sela-sela kampanye Capres Jusuf Kalla di Medan, Sumut, Rabu.

Kampanye dialogis calon presiden M Jusuf Kalla dengan tokoh muslim di Asrama Haji Jl H Nasution Medan, Sumut, diwarnai menyebarnya selebaran berisi "Istri Boediono Katolik".

Selebaran tersebut mulai beredar dari bangku belakang di saat Capres M Jusuf Kalla melakukan dialog, dan disebarkan oleh salah seorang peserta dialog.

Selebaran tersebut merupakan foto kopy berita dari tabloid Indonesia Monitor edisi 49 tahun I/3-9 Juni 2009 yang bertajuk -- Habib Husein Al-Habsy--"Apa PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik?".

Menurut Yuddy, pihaknya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tim Kamnas JK-Wiranto lebih mengedepankan kampanye yang jujur, bersih dan santun.

Menanggapi tuntutan salah satu Tim Kamnas SBY-Boediono agar Capres JK meminta maaf atas kejadian tersebut, Yuddy menilai tuntutan tersebut salah alamat.

"Sebaiknya tim kamnas SBY-Boediono menempuh jalur hukum jika memang merasa ada yang salah," kata Yuddy.

Namun, kata Yuddy, jika mau menuntut bukan kepada JK tetapi kepada pihak yang mengeluarkan berita tersebut.

Yuddy juga menjelaskan bahwa foto kopy tersebut bukan termasuk selebaran gelap, tetapi foto kopy terang karena sumbernya jelas, yakni Tabloid Indonesia Monitor dan nara sumbernya jelas, yakni wawancara ke Habib Husein Al-Habsy.

Menurut Yuddy, jika memang foto kopy tersebut dianggap salah, maka yang benar adalah menuntut Indonesia Monitor.

Menurut Yuddy, kalau isi berita itu betul adanya, apa yang salah.

"Toh kalau betul istri Boediono Katolik `kan tidak ada yang salah. Agama Katolik juga merupakan agama resmi yang diakui oleh UU," kata Yuddy.

Yuddy justru menyatakan, sebenarnya mudah saja untuk menyelesaikannya, yakni Boediono memberikan klarifikasi apakah istrinya memang Katolik atau bukan. (sihc/saci)
***

Yuddy: Hasil Survei LSI Manipulatif

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Juru Bicara Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Wiranto, Yuddy Chrisnandi menegaskan, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Studi Indonesia, tidak perlu ditanggapi. Pasal nya, hasil survei kedua lembaga tersebut dinilai manipulatif.

"Rakyat Indonesia tidak sebodoh yang dikira oleh lembaga-lembaga survei Tim Sukses Pasangan SBY-Boediono. Kami meyakini sepenuhnya bahwa hasil survei tersebut manipulatif. Oleh karena itu tidak perlu ditanggapi. Haisl survei kedua lembaga yang dipimpin oleh Syaiful Muljani dan Denny JA, patut diduga sebagai skenario mengelabui masyarakat untuk melakukan berbagai cara yang tidak demokratis untuk menang," demikian diungkapkan Yuddy saat dihubungi Kompas, Rabu (24/6) sore tadi di Medan.

Sebelumnya, Yuddy diminta tanggapan perihal hasil survei LSI yang diumumkan Rabu pagi tadi. Berdasarkan hasil survei LSI periode 15-20 Juni 2009, elektabilitas pasangan SBY-Boediono tercatat 67 persen, JK-Wiranto 9 persen, dan pasangan Mega-Pro 16 persen.



Dibandingkan hasil survei lembaga yang sama 20 hari sebelumnya, elektabilitas SBY-Boediono mengalami penurunan tiga persen dari 70 persen, JK-Wiranto mengalami kenaikan dua persen dari 7 persen, sedangkan pasangan Mega-Pro mengalami kenaikan 0,4 persen.



Menurut Yuddy, cara-cara yang dilakukan kedua lembaga survei itu juga dinilai dapat membahayakan demokrasi yang tengah tumbuh di Indonesia. Selain berbahaya, cara-cara antidemokratis seperti itu dapat mencederai demokrasi yang berlangsung.

"Ini juga bisa dianggap teror oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Rakyat saya yakin tidak akan mempercayai hasil survey yang bohong tersebut," lanjut Yuddy.

Menyikapi hasil survei itu, Yuddy pun balik menantang LSI. "Kalau benar pasangan SBY-Boediono bisa menang di atas 50 persen, beranikah lembaga-lembaga survei berjanji untuk membubarkan diri atau masuk penjara karena lakukan kebohongan publik saat hasil pemilu nanti SBY-Boediono di bawah 50 persen," kata Yuddy. (sihc/skoc) ***

Tim JK-Wiranto: Kami Tak Akan Kampanye "Melodramatik" ala SBY

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mengalami kenaikan elektabilitas 2-3 persen berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Meski kenaikannya tak signifikan, Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tetap optimistis pasangan yang diusungnya akan terus menanjak hingga hari pemungutan suara.

Anggota Tim Kampanye JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang, mengatakan, timnya akan melakukan evaluasi. Indra menyadari, kampanye yang dilakukan masih bersifat formal.

"Tapi kami tidak akan menggunakan cara Pak SBY pada 2004 yang kampanye dengan melodramatik. Bercerita tidak diikutkan dalam sidang kabinet, dan sebagainya. Pak JK tidak akan menggunakan kampanye seperti itu, meskipun kenyataannya tidak diikutkan dalam beberapa sidang kabinet," kata Indra, Rabu (24/6) di Jakarta.

Indra mengakui, pemilih JK-Wiranto selama ini berada di basis perkotaan, dengan karakter pemilih yang rasional dan tidak akan terpengaruh dengan permainan image. "Kami yakin akan ada efek domino dari pemberitaan yang baik," ujarnya. (sihc/skoc)
***

200 Baliho Kampanye JK-Win Dirusak

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Juru Bicara tim kampanye nasional pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, Yuddy Chrisnandi, menegaskan, ada upaya-upaya provokasi untuk mengganggu kedamaian Pemilu Presiden 2009. Pasalnya, 200 spanduk dan baliho pasangan JK-Wiranto telah dirusak pihak-pihak tertentu.

"Pola perusakan sama. Ada sayatan, dan menghilangkan wajah JK di spanduk dan baliho," ujar Yuddy Chrisnandi di pesawat Fokker 100 saat melaju ke Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/6) pagi tadi.

Yuddy mengemukakan, perusakan terjadi di Bekasi, Bandung Tengah, Tangerang, dan Jakarta Timur. "Kami menduga perusakan atribut kampanye dilakukan secara terorganisir yang memang bertujuan mengganggu kampanye damai. Ini tindakan oknum dari yang tidak beretika," tuturnya.

Yuddy mendesak, perusakan atribut tim kampanye nasional pasangan JK-Wiranto ditindaklanjuti kepolisian secara profesional dan adil. "Pihak kepolisian segera melakukan langkah investigasi dan memproses secara hukum," paparnya.

Dia menambahkan, tindakan perusakan juga akan memprovokasi tim dan relawan JK-Wiranto membalas. Untuk itu, pihaknya telah memberi surat edaran ke daerah-daerah agar tidak terpancing untuk membalas dengan perusakan. "Serahkan semua ke hukum. Awasi dan jaga atribut spanduk dan baliho," katanya.

Yuddy menyatakan, perusakan spanduk dan baliho merupakan bentuk ketakutan atas melonjaknya pamor Kalla di mata masyarakat. (sihc/skoc) ***

Jangan Biarkan Ibu Pertiwi Terus Berduka

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Calon Wakil Presiden Wiranto menegaskan, Ibu Pertiwi tidak boleh lagi berduka karena bangsa Indonesia telah kehilangan jati dirinya. Kondisi bangsa Indonesia pada saat ini, menurut Wiranto saat menyampaikan visinya dalam acara debat Cawapres di Jakarta, Selasa [23/06] malam, sangat memprihatinkan dan bahkan bangsa ini tidak tahu dirinya siapa.

Ditegaskannya bahwa saat ini telah terjadi degradasi luar biasa dan Pancasila sebagai falsafah bangsa semakin jarang terucapkan. Selain itu, katanya lagi, Indonesia juga terkenal sebagai bangsa pengutang hingga terlecehkan oleh negara tetangga dalam kasus Ambalat.

“Kondisi seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus ada perubahan,” ujar Wiranto seraya menegaskan bahwa salah satu solusinya adalah harus ada kepemimpinan bangsa yang kuat dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Karenanya pula, menurut Wiranto, dirinya bersama Capres Jusuf Kalla mempunyai visi bangsa Indonesia yang berdaya saing, mandiri dan bermartabat sebagai cerminan jati diri bangsa.

Saat mengakhiri pidato, ia mengutip sebait syair lagu “Ibu Pertiwi”. “Jangan biarkan Ibu Pertiwi berduka sepanjang masa,” ujarnya. Di awal pidatonya, Wiranto juga mengutip sebait syair lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Dikatakan Wiranto bahwa membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membentuk jati diri bangsa.

Debat cawapres putaran pertama yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu mengambil tema “Pembangunan Jati Diri Bangsa” serta dipandu moderator Komarudin Hidayat, Rektor UIN Jakarta.

Saat sesi tanya jawab, Wiranto diantaranya menyampaikan bahwa akar masalah sejumlah persoalan bangsa seperti konflik dan kesenjangan sosial ada pada tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Karenanya, menurut dia, solusinya adalah membangun perekonomian yang lebih memihak dan memberdayakan rakyat.

Menjawab pertanyaan seputar maraknya kecelakaan transportasi saat ini, Wiranto mengatakan bahwa kecelakaan yang berulang kali itu tidak bisa lagi disebut sekedar musibah, tetapi karena tidak adanya kepedulian mereka-mereka yang seharusnya bertanggungjawab. ”Kalau kecelakaan itu sekali (namanya) musibah. Dua kali kelalaian dan lebih dari dua kali ketidak pedulian,” ujarnya seraya mendapat aplaus mereka yang hadir.

Pemerintah, ujarnya, tidak bisa lepas tangan begitu saja atas semua kejadian itu karena konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi tumpah darah bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya, menurut Wiranto, harus ditegakkan secara konsisten sistem “reward and punishment” dan ia pun akan mengusulkan digalakkannya kembali Gerakan Disiplin Nasional secara menyeluruh.

Tentang hubungan agama dengan negara, Wiranto sempat berbeda pendapat dengan Cawapres Boediono yang dinilainya masih memaparkan hal-hal yang bersifat normatif sehingga dalam tataran praktisnya justru membingungkan.

Boediono berpendapat bahwa agama harus ditempatkan pada posisi yang terhormat dan terpisah dengan dunia politik.

Sementara Wiranto menilai, walaupun agama ditempatkan pada posisi mulia, tetapi substansi dari nilai-nilai agama itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik. Dengan demikian, kata Wiranto, etika dan kesantunan menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam praktek berpolitik. “Jadi tidak akan ada bohong, tega dan nipu,” ujar Wiranto dan kembali mendapat sambutan tepuk tangan hadirin. (sihc/sbsc) ***

Yuddy: Perusakan Atribut JK-Win Dilakukan secara Terorganisasi

* PRESIDENTIAL *
-MEDAN — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, perusakan atribut (baliho, poster, spanduk) pasangan capres JK-Wiranto dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan untuk memprovokasi.

"Kami menduga perusakan dilakukan secara terorganisir oleh oknum-oknum tertentu yang tidak beretika dan tidak menghormati sopan santun," katanya di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Medan, Sumut, Rabu (24/6).

Yuddy Chrisnandi ikut dalam rombongan capres M Jusuf Kalla yang melakukan kampanye di Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, Ketua Timkamnas JK-Wiranto, Fahmi Idris, melaporkan perusakan atribut capres JK-Wiranto ke Mabes Polri.

Yuddy menjelaskan, pada awalnya Timkamnas JK-Wiranto menduga perusakan atribut terjadi secara sektoral saja dimulai kawasan Kali Malang Bekasi. Setidaknya ada 200 atribut yang dirusak. Namun, ternyata perusakan juga di tempat lain, seperti di Jakarta Timur, Tangerang, dan bahkan Bandung.

"Pola perusakannya dilakukan hampir sama yakni dengan merobek wajah JK atau memotong," kata Yuddy.

Selain itu, tambah Yuddy, perusakan hanya terhadap baliho/poster JK-Wiranto, sementara baliho capres lain yang berdampingan tidak dirusak dan ini menguatkan dugaan bahwa hal itu dilakukan secara terorganisasi.

"Kami menduga dilakukan oknum-oknum tertentu yang terorganisir dan memang bertujuan memprovokasi pendukung JK-Wiranto," kata Yuddy, seraya mengimbau pendukung JK-Wiranto agar tak terprovokasi melakukan hal-hal serupa.

"Pendukung JK-Wiranto jangan terpancing, jika menemukan pelaku yang tertangkap basah jangan main hakim sendiri," kata Yuddy.

Pihaknya mengharapkan Polri mampu dengan segera melakukan penyelidikan dan menemukan para pelakunya. (sihc/skoc)
***

JK-Wiranto Mulai "Curi Jatah" SBY-Boediono

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Kenaikan elektabilitas sekitar 2-3 persen pasangan JK-Wiranto mengambil suara pasangan SBY-Boediono. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), JK-Wiranto memperoleh 9 persen atau naik dibandingkan survei terakhir pada akhir Mei.

Pasangan SBY-Boediono elektabilitasnya masih di posisi puncak, 67 persen, meskipun turun 3 persen dari survei sebelumnya (70 persen). Hal itu dikatakan peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, sebelum jumpa pers hasil survei, Rabu (24/6) di Jakarta.

Burhanuddin mengatakan, kenaikan elektabilitas JK-Wiranto terjadi di daerah perkotaan. "Kenaikannya terutama di daerah perkotaan, seperti di DKI Jakarta. Kenaikan elektoral JK-Wiranto diambil dari SBY-Boediono," kata Burhanuddin.

Namun, kenaikan ini, menurutnya, terjadi secara linier, bukan eksponen. Artinya, Burhan menyebut, kenaikannya berupa "petasan" dan bukan "ledakan". "Kalau ingin mendapatkan ledakan kenaikan elektoral, JK-Wiranto harus melakukan upaya secara masif, tidak hanya di kota yang pemilihnya rasional. Lakukan terobosan luar biasa untuk menarik pemilih nonrasional di pedesaan," tuturnya.

Sementara itu, pasangan Mega-Prabowo yang stagnan di tingkat elektabilitas 16 persen, menurutnya, harus menggenjot lebih keras kerja tim suksesnya. Jika JK-Wiranto mengalami kenaikan linier dan Mega-Prabowo stagnan, tidak akan bisa mengurangi elektabilitas SBY-Boediono secara signifikan. "Kalau mau mengambil elektabilitas SBY-Boediono secara signifikan, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo harus naik secara eksponensial," ujar Burhanuddin. (sihc/skoc)
***

Debat Cawapres Lebih Hidup, Wiranto Kuasai Panggung

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sejumlah pengamat menilai debat calon wakil presiden, Selasa malam, lebih hidup dan santai dibandingkan dengan debat calon presiden sebelumnya yang cenderung kaku.

Direktur Pusat Kajian Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani, di Jakarta, mengatakan, pada debat kali ini cawapres Wiranto mampu menguasai panggung.

Lantunan bait-bait lagu disela-sela pemaparan visi dan misi, katanya, memberikan nilai lebih bagi Wiranto karena dapat mencairkan suasana tegang saat debat.

Namun, dari sisi pemaparan solusi yang disampaikan masih terkesan umum.

"Debat kali ini lebih santai, dalam perjalanan debat, Wiranto tampak lebih unggul dalam penguasaan panggung meskipun program yang disampaikan kurang konkret," katanya.

Sementara, untuk cawapres lain, Sri menilai keduanya tampil baik, seperti Boediono yang mampu memberikan penjelasan dengan sistematis sedangkan Prabowo konsisten membawa prinsip ekonomi kerakyatan sebagai solusi.

Sementara Direktur Eksekutif Center of Electoral Reform (CETRO) Hadar N. Gumay yang juga hadir dalam debat menilai debat cawapres ini lebih baik dibandingkan dengan debat capres sebelumnya.

"Ini jelas dibantu dengan moderator yang mampu menggali lebih jauh, ditambah dengan adanya tayangan ilustrasi sebelum pertanyaan," katanya.

Debat cawapres putaran pertama ini secara keseluruhan berlangsung lebih meriah dibandingkan dengan debat capres putaran sebelumnya yang berlangsung pada 18 Juni 2009.

Penonton dapat bertepuk tangan disela-sela pemaparan, sesuatu yang tidak ditemui pada debat capres yang lalu.

Menurut moderator debat cawapres Komaruddin Hidayat, masalah tepuk tangan itu tidak harus diatur dengan ketat selama acara dapat berlangsung dengan lancar.

"Tepuk tangan itu spontan, masa harus diatur," katanya.

Ketika diminta tanggapan tentang pelaksanaan debat yang ia pandu, Komaruddin hanya mengatakan debat berlancar dengan baik, namun menolak mengomentari jalannya debat.

"Saya tidak akan menilai," katanya singkat.

Setelah ini akan diselenggarakan debat capres putaran kedua pada 25 Juni dengan tema mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang akan dipandu oleh Aviliani.

Selanjutnya, debat cawapres putaran kedua pada 30 Juni dengan tema meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan moderator Fahmi Idris.

Terakhir, debat capres putaran ketiga dengan tema NKRI, demokrasi dan otonomi daerah pada 2 Juli dan dipandu oleh moderator Pratikno. (sihc/saci) ***