Pilpres 2014 > Mega-Jokowi Puasa Bicara di Sekolah Tinggi Intelijen Negara

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo diam seribu bahasa seusai menghadiri acara pengukuhan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sebagai guru besar bidang Intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

Jebakan SBY untuk Megawati dan PDIP

 

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Keinginan SBY untuk bertemu Megawati sudah pasti bukan untuk kepentingan perbaikan bangsa dan negara ini.Terutama untuk perbaikan hidup rakyat.

Megawati Mau Berkomunikasi dengan SBY Asal...

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebenarnya bersedia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Asalkan jika ada kepentingan yang mendesak.

Ada Motif "Amankan Korupsi" SBY Dekati Megawati

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak punya peluang bertemu empat mata dengan mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Pesawat Kepresidenan RI dari Soekarno Hingga SBY

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Hampir semua pemimpin dunia mempunyai pesawat khusus yang digunakan untuk suatu kunjungan ke negara lain atau wilayah yang jauh dari ibukota negara. Hal yang sama juga terjadi dengan Presiden Republik Indonesia (RI). Sejak Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selalu siap pesawat khusus yang mengangkut sang presiden untuk kunjungan kenegaraan.
Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut ini pesawat-pesawat yang digunakan RI-1 :

Keluar negeri, Megawati tak hadiri pidato presiden

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak terlihat hadir, saat pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan anggota DPR dan DPD serta sejumlah tokoh nasional yang diundang.

Presiden RI Kedepan Harus Keinginan Rakyat Bukan Hasil Pencitraan

* PRESIDENTIAL * Sumber Asli -- Kelangsungan Republik Indonesia merupakan tanggungjawab bersama. Untuk itu, mencari sosok presiden Indonesia dimasa yang akan datang harus benar-benar melalui proses yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan, Efendi Simbolon saat bertatap muka dengan wartawan di Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Megawati Gelar Open House dan Bagikan Sembako

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menggelar open house Idul Fitri 1430 H bersama masyarakat sekaligus membagi-bagi paket sembako untuk 1000 kaum dhuafa.

Open house dan pembagian sembako itu dilakukan Megawati dan keluarganya di kediamannya jalan Teuku Umar, Menteng, Jakpus, Minggu, mulai pukul 11.00 WIB.

Paket sembako berisi beras dan sejumlah uang itu disampaikan langsung Megawati kepada warga miskin yang tampak antusias menerimanya. Antrian panjang warga dhuafa tampak mengular hingga belasan meter di bahu jalan Teuku Umar.

"Lumayan bisa dapat santunan dari Ibu Mega," ujar salah seorang warga seraya menenteng bingkisan beras dalam tas plastik warna merah itu.

Sesaat sebelumnya Megawati dan keluarganya menunaikan salat Id di dekat rumah, padahal sebelumnya ia direncanakan melaksanakan salat id di Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jaksel.

Menurut panitia salat id yang juga salah satu Ketua DPP PDIP, Arief Budimanta, ketidakhadiran Mega di Lenteng Agung karena ia sedang kurang sehat.

"Pemberitahuan ini agak mendadak. Tapi beliau juga titip salam selamat Idul Fitri untuk seluruh umat Islam di Indonesia," ujar Arief.

Walau Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas, berhalangan hadir, warga masyarakat disekitar kantor DPP PDIP tetap antusias mengikuti pelaksanaan salat id.(sihc/saci) ***

Boediono Datangi Rumah Megawati

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil presiden terpilih Boediono, Minggu (20/9) pukul 10.50, berkunjung ke kediaman mantan presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

Begitu turun dari mobil berpelat nomor B 1114 RFD, Boediono, yang berkemeja batik berwarna dominan merah, langsung menebar senyum kepada para wartawan. Beberapa saat kemudian, Boediono langsung bergegas menuju ke dalam rumah Mega.

Mega termasuk presiden pertama yang menemukan "bakat" Boediono. Sewaktu itu, Boediono, salah satu pejabat teras Bank Indonesia, diganjar posisi Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Megawati.

Selang beberapa saat kemudian, giliran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung yang datang ke rumah Mega. Hingga kini, kerabat dan tamu Mega terus berdatangan ke rumah Mega, yang juga Ketua Umum PDI-P.

Sementara itu, warga Jakarta dan para tetangga sekitar Menteng belum dapat masuk. Jadwal Mega menerima masyarakat umum pada pukul 11.00 menjadi molor. (sihc/skoc) ***

Pelanggaran Dana Kampanye: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Dilaporkan ke Polisi

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Mabes Polri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (18/9). Bawaslu menduga ada pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Ada penyalahgunaan dana kampanye terhadap tiga pasangan calon. Tiga pasangan itu ada dugaan pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketiga-tiganya ada," ujar anggota Bawaslu, Wirdiyaningsih, saat mendatangi Bareskrim Polri bersama dua anggota Bawaslu yang lain di Jakarta.

Menurut dia, Megawati-Prabowo dilaporkan karena diduga mendapat dana kampanye dari pihak asing. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diduga telah menginformasikan data yang tidak sebenarnya terkait dana kampanye. Sementara itu, Jusuf Kalla-Wiranto tidak melaporkan pengeluaran.

"Ada yang mengenai dana asing, Bu Mega. Kalau SBY itu menginformasikan data yang tidak sebenarnya. Kalau JK bukan Pak JK-nya, tapi timnya. Mereka tidak melaporkan apa yang telah dikeluarkan," ungkapnya.

Dugaan ini, lanjut Wirdiyaningsih, berdasar pada hasil audit dari akuntan publik. Oleh karena itu, Bawaslu menyangkakan Pasal 221, 223, dan 227 Undang-Undang Pilpres. Lalu, mengapa baru sekarang dilaporkan? Wirdiyaningsih mengatakan, barang bukti berupa hasil audit akuntan publik itu baru diterima pada 17 September 2009. (sihc/skoc) ***

Hindari Tekanan, Mega Menyepi

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Ketua Umum sekaligus capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mulai jarang tampil di depan publik, tepatnya setelah upaya hukum dugaan kecurangan pemilu presiden Agustus lalu. Mega bahkan juga tak hadir dalam beberapa kesempatan acara DPP PDI Perjuangan, di antaranya saat pembekalan calon anggota legislatif terpilih dua pekan lalu.

Kemunculan Mega memang dinantikan untuk mengonfirmasi bagaimana sikap politik partainya selama 5 tahun mendatang. Komunikasi intensif dengan Partai Demokrat menguatkan sinyalemen bahwa PDI Perjuangan akan meninggalkan posisi oposisi. Kabar yang beredar, Mega tetap menghendaki PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. Namun, sejumlah elite internal PDI Perjuangan ingin partai berlambang banteng moncong putih itu bergabung di pemerintahan. Lalu, ke mana gerangan Mega?

Menurut informasi yang diperoleh Kompas.com dari seorang sumber, Mega tengah menyepi ke sebuah tempat di luar Jakarta. "Ibu (Mega) sedang kurang sehat selama dua minggu terakhir. Mungkin tertekan karena ada yang ingin di pemerintahan," ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya, Jumat (18/9).

Sumber internal PDI Perjuangan tersebut menambahkan, Mega sengaja mengasingkan diri agar tidak menghadapi "tekanan" terus-menerus. Ia sendiri belum tahu apakah Mega akan mengumumkan sendiri bagaimana posisi politik partainya sebelum dimulainya pemerintahan baru di bawah SBY-Boediono.

"Kalau Ibu menghendaki tetap dengan ideologi dan garis perjuangan partai, tetapi ada elite yang pragmatis. Lihat saja nanti, bagaimana akhirnya," kata dia.

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung dan Ketua DPP Tjahjo Kumolo tak menjawab telepon saat dihubungi guna mengonfirmasi hal tersebut. Sebelumnya, Rakernas VI PDI Perjuangan pertengahan Juli lalu menyerahkan sepenuhnya sikap politik partai kepada Megawati. (sihc/skoc) ***

Megawati: Rakyat Berhak Dapatkan Kesejahteraan

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Capres Megawati Soekarnoputri menyatakan, rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan karena hal itu merupakan amanat konstitusi.

"Saya bersama Pak Prabowo Subianto (Cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra) telah mengikrarkan untuk mengatakan hak-hak dasar rakyat kita," katanya pada Debat Capres putaran kedua dengan topik "Kemiskinan dan Pengangguran" yang digelar di kompleks Studio Metro TV, Kedoya, Jakbar, Kamis malam.

Dalam acara yang dimoderatori pengamat ekonomi Dr Aviliani itu, Megawati Soekarnoputri yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi itu menambahkan, untuk mencapai tujuan dan cita-cita sesuai konstitusi serta amanat Proklamasi Kemerdekaan RI, maka harus kembali ke jalan ekonomi gotong royong.

"Azas gotong royong harus menjadi jalan utama. Untuk pemulihan hak-hak dasar rakyat, dari rakyat untuk rakyat," ujarnya lagi.

Paradigma kelautan

Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan aneka potensi kekayaan anugerah Tuhan sangat besar.

Karena itu, ia mengingatkan untuk tidak lagi terjadi salah urus atas aset bangsa yang besar itu, dengan mulai memantapkan pembangunan bangsa berbasis paradigma kelautan.

Pembangunan kelautan, perikanan dan pertanian yang ditunjang oleh perencanaan tata ruang efektif, menurutnya, bakal menjadikan rakyat semakin sejahtera, sekaligus negara kian kuat.

"Dalam kaitan peningkatan kesejahteraan rakyat, saya dan pak Prabowo juga memprioritaskan pemantapan kedaulatan pangan, bukan cuma swasembada," tandasnya

Megawati Soekarnoputri juga menyorot maksimalisasi penguatan otonomi daerah, pengelolaan sumber kekayaan alam yang efisien serta lestari dan mengkritik tentang manajemen utang. (sihc/saci)
***

Mega-Prabowo Juga Targetkan Satu Putaran Menang

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Pasangan Mega-Prabowo juga menargetkan memenangi Pilpres Juli mendatang dengan hanya satu putaran pemilihan, kata Penasihat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Taufik Kiemas.

"Masak orang lain boleh bilang satu putaran, kita tidak boleh," kata ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan itu saat menghadiri Kongres Jaringan Aktivis Pekerja/Buruh Indonesia yang difasilitasi Pro Mega Center di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Taufiq, untuk mewujudkan target itu tim Mega-Prabowo tengah menggarap serius tiga komponen yakni buruh, tani, dan nelayan.

Untuk buruh saja, kata dia, pihaknya menargetkan 50 persen dari sekitar 40 juta buruh atau sekitar 20 juta orang dapat dirangkul.

Oleh karena itu, Mega-Prabowo tidak segan menandatangani kontrak politik yang secara umum isinya akan memperjuangkan nasib buruh agar lebih baik, termasuk
lewat kebijakan dan undang-undang, jika nanti terpilih.

Beberapa di antara butir isi kontrak politik itu adalah komitmen untuk menghapus sistem hubungan tenaga kerja kontrak, mereformasi sistem pengupahan, serta
mengubah UU Jamsostek.

"Baru Mega-Prabowo yang berani membikin kontrak politik dengan kalangan buruh," kata suami Megawati Soekarnoputri tersebut.

Pada kesempatan itu Taufiq meminta kalangan buruh tetap konsisten dengan dukungan mereka pada Mega-Prabowo hingga di bilik suara.

"Tentunya dukungan ini hingga pencontrengan. Jangan ada dusta di antara kita," kata Taufiq yang disamput pernyataan "siap" dari sekitar 500 aktivis buruh dari 31 provinsi yang mengikuti kongres tersebut.

Taufiq menjamin isi kontrak politik akan dilaksanakan pasangan Mega-Prabowo jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"Masak anak Bung Karno dan Profesor Soemitro berbohong? Tentu tidak," kata Taufiq yang hadir menggantikan Megawati yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti debat capres dan Prabowo yang sedang berada di Surabaya.

Sebelumnya Direktur Pro Mega Center Mochtar Mohamad menyatakan, keterlibatan pihaknya dalam kongres buruh sebagai tindak lanjut kongkrit dari deklarasi Capres-Cawapres di Bantar Gebang, Bekasi, dan kontrak politik yang diteken Mega-Prabowo.

"Ini salah salah satu tindak lanjut kongkrit deklarasi Bantar Gebang dan kontrak politik Mega-Prabowo dengan kalangan buruh," kata Mochtar yang juga walikota
Bekasi tersebut.

Menyinggung salah satu agenda kongres yang akan merumuskan Rancangan Undang Undang Ketenagakerjaan, Mochtar mengatakan, memang sudah waktunya peraturan
tentang ketenagakerjaan dibuat dengan sistem bottom up yakni berdasar aspirasi kalangan buruh itu sendiri.

Pro Mega Center berjanji akan mengawal hasil-hasil kongres itu, termasuk mengawal RUU Ketenagakerjaan rumusan kalangan buruh hingga menjadi undang-undang. (sihc/saci) ***

SBY-JK Akur soal KB, Mega "Blank"

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Jika beberapa waktu belakangan ini masyarakat kerap menyaksikan "perseteruan" antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada sejumlah kesempatan kampanye, malam itu keduanya terbilang akur. Setidaknya mereka akur soal isu ledakan penduduk.

Ledakan jumlah penduduk di Indonesia menjadi salah satu topik yang ditanyakan kepada para calon presiden dalam acara Debat Capres II yang berlangsung di studio MetroTV, Kamis (25/6) malam ini. Pertanyaan ini dilontarkan moderator Aviliani.

SBY yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan itu sempat "protes ringan" dengan alokasi waktu dua menit untuk topik yang terbilang banyak. Sebab, selain ledakan penduduk, Aviliani pun menanyakan upaya stabilisasi harga, peningkatan taraf hidup petani. Seluruhnya harus dipaparkan dalam waktu dua menit.

Soal ledakan penduduk, entah karena keterbatasan waktu tersebut, atau memang tak ada jawaban lain, SBY hanya menyebutkan bahwa program Keluarga Berencana memang harus kembali digalakkan. "Lima tahun ke depan, kita kembali hidupkan KB agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan," kata SBY.

Dalam kesempatan kedua, pada topik yang sama, lagi-lagi di detik-detik terakhir menjelang dua menit, JK pun mengutarakan pandangan yang sama. "Masing-masing daerah ada dinas KB, jangan seperti sekarang," ujar JK.

Kesamaan pandangan antara kedua capres ini sempat mendapat respons dari moderator, Aviliani. Lantas bagaimana dengan Megawati? Calon presiden PDI Perjuangan yang mendapat kesempatan ketiga ternyata mengalami masalah dengan alokasi waktu. Di saat ia sedang berusaha menuturkan pokok pikirannya seputar peningkatan taraf hidup petani, waktu dua menit sudah berlalu. Alhasil Mega tak sempat menyampaikan pandangannya soal ancaman ledakan penduduk. Sayang.... (sihc/skoc) ***

Megawati: Indonesia Perlu Kemandirian Pangan dan Revitalisasi Desa

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Indonesia perlu kemandirian pangan dan revitalisasi desa untuk mengentaskan masyarakat miskin dan mengatasi pengangguran. Demikian diungkapkan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan visi dan misinya soal kemiskinan dan pengangguran dalam acara Debat Presiden di stasiun televisi MetroTV, Jakarta, Kamis (25/6) malam.

Dalam acara yang dimoderatori pengamat ekonomi Aviliani ini, Megawati mengungkapkan, sebagai negara besar yang memiliki kekayaan sumber daya alam, sangat layaklah jika masyarakat Indonesia sejahtera.

Kekayaan alam utama yang potensial menurut Megawati adalah sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Oleh karena itu diperlukan pembagian tata ruang tanah dan air untuk meningkatkan potensi alam itu. "Kita ingin membangun kedaulatan bukan hanya swasembada pangan, tapi juga kelautan," ujar Megawati.

Kemandirian pangan bisa ditempuh antara lain dengan melakukan proteksi terhadap produksi dalam negeri. "Contoh pada waktu lalu saya berhentikan impor beras dan gula untuk melindungi dan memperbesar produksi beras dan gula secara mandiri," ungkap Mega.

Selanjutnya, Megawati juga menyoroti soal pemberdayaan daerah. Desa harus direvitalisasi agar mampu mengembangkan diri dan masyarakat di dalamnya. Selama ini pengembangan terhadap potensi desa kurang sehingga banyak masyarakat desa berbondong-bondong ke kota. Akibatnya, muncul urbanisasi. Bukannya menjadi sejahtera, tetapi banyak kaum urban justru menjadi miskin di kota.

Menurut Megawati, jika desa dikembangkan, maka kesempatan kerja menjadi terbuka di daerah dan kesejahteraan menjadi lebih merata. "Apakah ini mungkin dilakukan? Ya. Ini hanya persoalan me-manage-nya," kata Megawati. (sihc/skoc) ***

Khawatir DPT Ganda, Kubu Mega-Prabowo Minta Salinan DPT

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo layangkan surat permintaan salinan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009. DPT yang dimintakan kepada KPU ini dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang memuat daftar nama pemilih tetap di seluruh TPS di Indonesia, serta rekapitulasi daftar pemilih di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.

"Memang tidak ada kewajiban KPU untuk menyampaikan ini kepada tim kampanye, tapi kita mengajukan permohonan ini kepada KPU," kata Anggota Tim Kampanye Mega-Prabowo, Arif Wibowo, di KPU, Jakarta, Kamis (25/6).

Keinginan tim kampanye Mega-Prabowo ini menguat, lanjut Arif, karena banyaknya laporan tentang dugaan DPT ganda. Untuk itu, pihaknya ingin mencocokkan antara temuan tersebut dan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Ketika disinggung tentang keinginan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary untuk mengumumkan DPT ini kepada pasangan capres dan cawapres, Arif menyambut baik. Dirinya berharap keinginan itu segera direalisasikan.

"Kami berterima kasih sekali kalau memang ini mau disampaikan, besar harapan kami ada respons dari pihak penyelenggara pemilu," tandasnya.

Secara terpisah, Anggota KPU Endang Sulastri menyatakan, pihaknya sudah menginstruksikan KPU di daerah untuk menyampaikan salinan DPT Pilpres kepada tim kampanye ketiga pasangan kandidat. (sihc/skoc) ***

BPKP Akui Audit KPK Terkait Pernyataan Presiden

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi mengakui audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait langsung dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang keberadaan KPK sebagai "superbody" atau lembaga yang sangat kuat.

"Iya, ada perintah langsung (presiden), tapi perintah langsung pimpinan tidak harus selalu tertulis, tapi kita bisa isyaratkan `early warning`," kata Ketua BPKP Didi Widayadi di gedung KPK, Jakarta, Kamis.



Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kekuasaan yang terlalu kuat sangat membahayakan. Yudhoyono menilai, KPK sudah menjadi "power holder" yang luar biasa, kekuasannya sudah terlalu besar.



"Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati," kata Yudhoyono ketika mengunjungi redaksi Kompas dan kemudian diberitakan oleh harian tersebut.



Yudhoyono menginginkan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar bersih.



"Kalau ada kesalahan di KPK, apalagi terkait korupsi, yang malu bukan hanya KPK, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya tak ada yang kebal hukum di negeri ini," katanya menambahkan.



Ketua BPKP mengatakan, pernyataan presiden itu bisa diartikan sebagai perintah dan peringatan dini. Pernyataan itu harus disikapi secara pro aktif oleh semua lembaga yang berada di bawah koordinasi presiden.



"Presiden dalam konteks warning itu, semua pembantu presiden, menteri, kepala badan dan lainnya tentu melihat ini sebagai perintah yang harus dilaksanakan," kata Didi.



Selain terkait dengan pernyataan presiden, audit BPKP terhadap KPK itu adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Menurut Didi, aturan tersebut merupakan turunan dari ketentuan bahwa dalam sistem presidensial, presiden memiliki wewenang untuk mengatur lembaga-lembaga, termasuk BPKP, untuk melaksanakan sistem pengendlian intern pemerintah. Lembaga-lembaga di bawah koordinasi presiden harus melaksanakan perintah presiden.



Dalam hal ini, BPKP melaksanakan fungsinya untuk memantau kinerja lembaga-lembaga yang mendapat dan menggunakan dana negara.



"Presiden sebagai kepala negara dan kepala lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengatur. Ini sudah hirarki bahwa harus tetap berakuntabilitas kepada presiden," kata Didi. (sihc/saci) ***

TK Optimistis Mega-Prabowo Menang Satu Putaran

* PRESIDENTIAL *
-BEKASI — Taufik Kiemas menyatakan yakin pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dapat memenangi pemilu presiden dalam satu putaran. Untuk itu, Taufik mengajak buruh dan pekerja memilih Megawati dan Prabowo pada pemilu 8 Juli.

Ajakan itu disampaikan Taufik ketika suami Megawati itu memberi sambutan dalam pembukaan Kongres Jaringan Aktivis Pekerja/Buruh Indonesia di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi, Kota Bekasi, Kamis (25/6) siang tadi.



Taufik mengatakan, jumlah buruh dan pekerja di Indonesia mencapai 40 juta orang. Apabila setengahnya memilih Megawati dan Prabowo, Taufik optimistis Megawati dan Prabowo akan memenangi pemilu presiden. Apalagi kalau setiap buruh dan pekerja itu mengajak satu orang lainnya dan ditambah dukungan dari kalangan wong cilik, yakni nelayan dan petani, Taufik berkeyakinan Megawati dan Prabowo menang dalam satu putaran.



Taufik menyatakan, buruh dan pekerja akan sejahtera apabila mereka memilih pemimpin yang tepat. Duet Megawati-Prabowo adalah satu-satunya pasangan capres dan cawapres yang sudah mengikat kontrak politik dengan kalangan buruh dan pekerja.



Salah satu klausul dalam kontrak politik itu adalah komitmen Megawati-Prabowo untuk menghapus sistem tenaga kerja outsourcing, yang diistilahkan Taufik sebagai kuli kontrak. (sihc/skoc) ***

Kubu SBY-Boediono Tak Laporkan "Monitor"

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Kendati selebaran "Apakah PKS Tidak Tahu, Istri Boediono Katolik" yang beredar dalam kampanye JK-Wiranto bersumber dari sebuah media, tetapi kubu SBY-Boediono tidak menyeret media Monitor dalam laporannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kamis (25/6) sore ini, kubu SBY Boediono yang diwakili Ketua Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas SBY-Boediono dan timkamnas Ferrari Roemawi melaporkan dugaan pelanggaran kampanye atas beredarnya selebaran tersebut ke Bawaslu.



Saat dikonfirmasi hal itu, Amir mengatakan, pihaknya hanya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye atas tindakan penyebaran selebaran yang bernuansa SARA dan fitnah saat kampanye JK di Medan, Sumatera Utara.



"Kami hanya fokus pada kejadian saat kampanye dan itu ada buktinya di CD. Apakah ini koran atau apa, tetapi yang menjadi fokus kami tindakan menyebarkan itu. Kalau soal substansi atau isi itu soal lain lagi," kata Amir, di sela jumpa pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta.



Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah ini kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, termasuk melakukan klarifikasi baik kepada Timkamnas JK-Wiranto ataupun pihak media Monitor.



"Kami di sini tidak menuduh, tetapi kami meminta Bawaslu untuk menyelidiki. Saya kira cukup banyak orang-orang dan saksi yang bisa memberikan keterangan karena banyak yang melihat," tegasnya.



Sebelumnya, JK menilai laporan Kubu SBY-Boediono kepada Bawaslu tersebut salah alamat. "Kan ada UU pers, kalau ada tulisan di media yang dituntut kan seharusnya yang menerbitkannya. Masa yang baca? Ngerti tidak mereka soal UU itu," ujar Kalla.



Sebenarnya, atas kejadian ini, Timkamda SBY-Boediono Sumatera Utara telah melaporkan pengaduan kepada Panwaslu Sumut. Namun, menurut Arif, pelanggaran ini mempunyai dampak nasional dan juga dilakukan pada acara kampanye tingkat nasional, maka pihaknya menyampaikan hal ini ke Bawaslu pusat. (sihc/skoc) ***

Satu Putaran? Pembodohan Publik

* PRESIDENTIAL *
-SEMARANG — Wacana pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 satu putaran merupakan pembodohan politik, kata mantan aktivis mahasiswa, Fadjroel Rachman, di Semarang, Kamis (25/6).
"Program masing-masing capres yang seharusnya dijual, baru setelah itu rakyat yang menentukan satu atau dua putaran. Jadi yang ditonjolkan jangan satu putarannya. Itu namanya pembodohan politik dan publik," kata Fajroel.

Berkaca pada hasil Pemilu Legislatif 2009, untuk dapat satu putaran pada Pilpres 2009 sangat sulit karena ada kelompok golput atau mereka yang tidak menyalurkan hak pilihnya.



Ia mencontohkan, pada saat pemilu legislatif ada 62 juta pemilih yang golput terdiri atas 49,6 juta pemilih sengaja tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), dan sebanyak 17,5 juta datang ke TPS tetapi merusak surat suara.



Fadjroel memprediksikan pada Pilpres 2009 akan ada sekitar 80-an juta golput.



Berdasarkan aturan yang berlaku, satu putaran terjadi jika tercapai suara lebih dari 50 persen dengan sebaran 20 persen di setiap provinsi.



"Jika capres Jusuf Kalla mengambil Indonesia bagian timur, kemudian Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memperebutkan Jawa, maka akan sulit untuk terjadi pilpres satu putaran," katanya.



Wacana satu putaran pada Pilpres 2009 tidak hanya disampaikan lewat lisan, tetapi hasil pantauan di Jalur Pantura Semarang-Pati, ada beberapa spanduk yang dipasang di sepanjang jalan mengenai wacana tersebut.



Spanduk bertuliskan "Satu Putaran Rp 4 triliun, Dua Putaran Rp 8 triliun", "Mari Dukung Pilpres Satu Putaran", dan ada tulisan "Lanjutkan" pada pojok kiri bawah.



"Pesan yang ingin disampaikan dalam spanduk tersebut adalah menghemat biaya pemilu sebanyak Rp 4 triliun, namun tidak ada penjelasan selain hanya penghematan biaya," kritik Fajroel. (sihc/skoc) ***