PRESIDEN: REFORMASI ADALAH PERUBAHAN YANG BERKESINAMBUNGAN

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, reformasi yang berlangsung sejak 1999 merupakan sebuah proses yang berkesinambungan sehingga agenda-agenda reformasi harus terus dijalankan, disertai dengan proses koreksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat pagi, Kepala Negara menyatakan, pelaksanaan agenda reformasi tidak mudah dan kerap mendapat hambatan dan tantangan, namun demikian harus terus dijalankan bersama untuk mencapai kehidupan bernegara yang lebih baik.

"Dalam pelaksanaan semua agenda reformasi tersebut, tidaklah selalu mudah. Reformasi kita penuh dengan pasang dan surut, sering menghadapi resistensi, serta ada pula yang menjalankannya secara berlebihan. Namun, semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar," katanya.

Kepala Negara menjelaskan dalam menjalankan agenda-agenda reformasi, apa yang terasa baik dan tepat hendaknya lanjutkan. Sebaliknya, apa yang terasa tidak sesuai dan justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, mari dikoreksi dan perbaiki.

"Ingat, reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, `change and continuity`," tegasnya.

Presiden Yudhoyono mengatakan, selama 10 tahun terakhir telah banyak agenda reformasi yang dijalankan, meski belum tuntas namun telah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik.

"Dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar telah dan sedang kita jalankan. Kita telah melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain, untuk antara lain memperkuat mekanisme `checks and balances` dalam sistem ketatanegaraan kita," tuturnya.

Kepala Negara menambahkan, juga telah dilakukan revisi berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi.

Juga telah direformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. Di Indonesia, kata Yudhoyono, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pun telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT RI ke-64.

Sebelumnya pada 3 Agustus lalu, Presiden menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2010 dihadapan anggota DPR RI. Kepala Negara juga dijadwalkan akan menyampaikan pidato di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009. (saci) ***