coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Jumat, 07 Agustus 2020

Anggaran POP Alihkan Saja Untuk Daring Pelajar Dan Mahasiswa

KCI - JAKARTA: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan internet. Hal itu akan lebih berguna untuk mengoptimalkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring bagi siswa maupun mahasiswa. 

"Daripada bikin ribut dan gaduh, alihkan saja anggaran (POP) setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring," kata Abdul Fikri dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020). 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengusulkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POP diganti dengan program penambahan hotspot internet gratis. Diharapkan hotspot tersebut ada di setiap RW, atau paling tidak ada di setiap kantor desa atau kelurahan. Di tempat-tempat hotspot itulah nantinya siswa maupun mahasiswa dapat belajar secara daring, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19. 

Teknis pelaksanaannya bisa dijadwal secara bergilir per jenjang untuk menghindari kerumunan. "Idealnya di setiap RW ada, atau di-split lagi menjadi beberapa titik, misalnya setiap RT ada hotspot. Hal ini bisa saja kombinasi antara dana Pemerintah sebagai stimulus, dengan swadaya masyarakat di lingkungannya,” ujarnya seperti dilansir dpr.go.id.

Namun Fikri menegaskan, pengalihan anggaran dalam DIPA harus melalui proses pembahasan anggaran dengan DPR. Walaupun kenyataannya banyak DIPA yang diubah tanpa pelibatan dan persetujuan DPR dengan alasan darurat masa pandemi Covid-19. "Kita DPR menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran. Jadi fungsi anggaran DPR akan tetap kami perjuangkan atas nama konstitusi UUD 1945, termasuk mengubah DIPA," tandas legislator dapil Jawa Tengah IX itu.  

Sementara terkait dengan POP, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menundanya. Pasalnya program dengan anggaran mencapai Rp 595 miliar itu dianggap malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi banyak kelompok masyarakat memprotes program itu terkait soal transparansi dan akuntabilitas. Bahkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos verifikasi. ***
 --------------------------------------------------------------------------- 
Berita Anda ingin dimuat di Kicita atau Media Nasional dan Daerah di Indonesia? Silakan kirim release atau hubungi kami di 087783358784 atau e-mail: aagwaa@yahoo.com. Kami memiliki jaringan kuat dengan media terakreditasi baik cetak, online, radio maupun televisi. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda