Demokrat Minta SBY Tak Buru-buru Sahkan RUU RN

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Fraksi Partai Demokrat DPR mengaku bisa memahami berbagai kecaman, gugatan, dan kekecewaan yang datang dari berbagai kalangan elemen masyarakat sipil dan diarahkan ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara.

Seperti diwartakan, banyak kalangan mengecam RUU itu lantaran merasa khawatir keberadaan aturan tentang kerahasiaan negara, seperti yang tengah dibahas sekarang, bakal memundurkan pencapaian-pencapaian reformasi 10 tahun terakhir dan bahkan mengembalikan pemerintah ke bentuk pemerintahan otoriter dan totaliter ala Orde Baru.

Pernyataan dapat memahami tadi dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, Senin (14/9), saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPR. Kepada Kompas, dia juga menegaskan bakal meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan masukan dan kecaman masyarakat tadi untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan.

“Kalau semua aspirasi masyarakat itu belum bisa disikapi, tentunya kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak akan setuju RUU Rahasia Negara segera dimajukan ke paripurna, apalagi buru-buru disahkan. Walau bagaimanapun, segala bentuk kekhawatiran dan input masyarakat harus disikapi. Kami tidak menghendaki ada protes masyarakat sekeras itu, makanya harus ditindaklanjuti,” ujar Syarif.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramowardhani mengaku menyambut gembira sikap Fraksi Partai Demokrat menanggapi berbagai protes dan kecaman masyarakat. Akan tetapi, pernyataan Syarif tadi menurutnya masih harus dibuktikan secara konkret, apakah Partai Demokrat memang benar partai politik yang peka dengan keinginan publik.

Malah seharusnya, tambah Jaleswari, Partai Demokrat berani mendesak dan mendorong Presiden Yudhoyono menunda pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara tersebut. Sikap macam itu diyakininya bakal menjadi poin bagus bagi pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat sebagai parpol pendukungnya.

“Jadi, masyarakat bisa melihat Partai Demokrat sebagai parpol yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 2009 kemarin memang benar-benar punya posisi tawar kuat, bukan sekadar menjadi parpol tukang stempel. Cuma pertanyaannya kemudian, apakah Partai Demokrat benar-benar berani?” ujar Jaleswari.

Jaleswari mengingatkan, keinginan masyarakat agar pengesahan dan pemberlakuan RUU tersebut ditunda dan tidak dipaksakan justru disebabkan pengalaman konkret publik sendiri akibat terlalu besarnya kontrol negara terhadap publik di masa lalu. Ditambah lagi, sampai sekarang masyarakat masih melihat ada persoalan besar dan serius dalam birokrasi dan sistem peradilan serta penegakan hukum Indonesia, yang masih sangat korup.

Berbagai kekhawatiran seperti itu sangatlah riil di masyarakat hingga saat ini. Oleh karena itulah, pemerintah, lanjut Jaleswari, harus menanggapi dan mendengarkan secara serius keinginan dan desakan masyarakat agar pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara ditunda.

Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai masyarakat sipil tidak bersikap adil dengan segala tuduhan mereka selama ini, yang dialamatkan kepada pemerintah, terutama Presiden Yudhoyono. Menurutnya, pemerintah tidak pernah memaksakan RUU Rahasia Negara cepat-cepat disahkan dan diberlakukan.

“Yang mendesak agar (RUU Rahasia Negara) bisa cepat selesai sebelum akhir September 2009 itu justru dari DPR (Komisi I), lho. Bukan pemerintah,” ujar Juwono.

Juwono lebih lanjut mengakui ada pesan dari Presiden Yudhoyono terhadap dirinya agar terdapat keseimbangan yang baik antara keamanan dan kebebasan. Hal itu disampaikan Presiden, tambah Juwono, setelah menerima surat petisi penolakan terhadap RUU Rahasia Negara dari 70 tokoh elemen masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, Dewan Pers, dan tokoh lain.

Menanggapi berbagai kecaman dan tekanan dari masyarakat sipil yang semakin menguat tersebut, Juwono mengaku menyayangkan. Pihak-pihak yang menuduh seperti itu menurutnya sangat tidak adil dan sekadar mencari panggung, terutama di media massa, sementara saat bertemu dengan pemerintah sebelumnya tidak pernah menyatakan ada masalah. (sihc/skoc) ***