-JAKARTA — Sampai pada pemilu legislatif lalu, Lembaga Penilitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) selalu mengadakan audit data pemilih pada tiap pemilu. Akan tetapi, untuk pemilu presiden mendatang, audit sejenis tidak ada.
Kepala Program Pemilu LP3ES Adnan Anwar menyatakan, sebenarnya ada penyandang dana yang mau membiayai proyek audit data pemilih itu, tetapi ternyata itu ditolak Bappenas. Ia juga mengaku tidak tahu alasan penolakan audit yang sebenarnya sangat penting karena terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT).
"Metodenya sangat khas, hanya LP3ES yang sampai saat ini bisa melakukannya," kata Adnan Anwar seusai acara "Media Gathering Advokasi Hak Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009" yang diadakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Adnan, audit yang katanya memakan waktu satu bulan itu menggunakan metode people to list dan list to people. Metode people to list adalah meneliti ada-tidaknya kesenjangan data dari masyarakat ke DPT. Sedangkan to list people adalah mengecek kesenjangan dari data DPT ke masyarakat.
"Yang kami dapatkan pada pileg kemarin ada kesenjangan 20,8 persen atau 10-12 juta orang," kata Adnan. Sayangnya, 10-12 juta masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT itu masih tetap ada pada pilpres nanti.
Karena penambahan 5,1 juta pada DPT berasal dari pemilih pemula dan pensiunan. "Jadi KPU dan pemerintah tampak tidak serius dalam menanggapi masalah DPT," ungkapnya.
Padahal, posisi DPT sangat strategis dalam pemilu. "DPT adalah kunci kemenangan," pungkas Adnan. (sihc/skoc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih