HTI: Tiga Capres Hanya LKDL

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada pilpres 8 Juli 2009 mendatang dikritik Ketua DPP Hizbut Tahrir, MR. Kurnia, hanya LKDL (Luarnya Kerakyatan Dalamnya Liberalisasi).

"Mereka hanya menjual konsep kerakyatan untuk meraih dukungan masyarakat padahal saat menjalankan roda pemerintahan ketiganya telah menjalankan sistem liberal," ungkap MR. Kurnia di Jakarta, Kamis.

Kurnia berbicara di hadapan peserta Halqah Islam dan Peradaban ke-10 dengan tema ` Pilpres 2009, Umat Islam Dalam Pusaran Neoliberalisme` yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Diterbitkannya UU Migas, UU Penanaman Modal serta UU sumber Daya Air menjadi contoh penerapan sistem liberal, katanya.

"Pada saat Megawati menjadi presiden, dikeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang) No. 1 dan 2 tahun 2002 terkait Hutan Lindung yang boleh dikelola demi keamanan bagi investasi luar negeri. Kemudian, masa pemerintahan SBY-JK, terbit lagi Perpu No. 2 tahun 2004 juga tentang hutan lindung namun alasannya beda yakni demi pembangunan," ungkapnya.

"Jadi, pada prinsipnya ketiganya sama-sama menjalankan praktik neoliberal sebab pada masa pemerintahan mereka juga melakukan pencabutan subsidi BBM yang berimplikasi naiknya harga BBM serta penjualan aset negara ke pihak asing," ujar Ketua DPP HTI tersebut.

Penerapan sistem liberalisasi saat ini menurut MR. Kurnia, sudah sangat mengakar sehingga semua sektor telah menerapkan sistem liberal.

Bahkan, pada liberalisasi keuangan pemerintah lebih cenderung memperhatikan sektor ril dibanding non ril. Begitupula dengan terus bertumbuhnya pasar modern yang mencapai 37 persen dan 17 persen diantaranya dikuasai pihak asing yang mengalahkan pasar-pasar tradisional di Indonesia, katanya.

"Sistem liberalisasi juga ternyata menyuburkan angka pengangguran. Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 40 juta orang ditambah angka putus sekolah mencapai 20 juta orang," ujarnya.

"Liberalisasi yang menyuburkan pornografi dan pornoaksi terus berkembang. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, 62 persen anak usia 13 hingga 18 tahun telah melakukan hubungan diluar nikah." ujarnya.

"Temuan ini sangat mencengangkan kita semua sebab moral generasi muda telah hancur," ungkap Ketua DPP HTI itu.

Jika tidak dilakukan perubahan sistem secara menyeluruh, Umat Islam kata MR. Kurnia akan terus dalam pusaran neoliberalisasi.

"Siapa pun pemimpinnya jika tidak dilakukan perubahan radikal, Indonesia akan tetap mengalami krisis, baik keuangan maupun moral," ujarnya.

"Sistem di Indonesia sudah terjerat kedalam doktrin dunia Barat yakni, demokrasi, hak asasi manusia, gender, pasar bebas dan hak cipta. Jadi, jika ngin terbebas, pemimpin kita harus kembali menerapkan sistem Islam," ungkap Ketua HTI tersebut.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi asal Belanda yang menjadi pembicara tamu pada seminar tersebut, Nedeem Ricardo Syahriel Breed.

Ia mengakui, sistem liberal yang berkembang di negaranya sejak 1991, justru banyak menimbulkan persoalan yang sampai saat ini belum ada solusinya.

"Belanda pernah menerapkan sistem sosialis (komunis) namun setelah keruntuhan Uni Soviet, sistem itu juga ambruk dan atas desakan gereja-gereja, pemerintah kami kemudian menerapkan sistem liberal yang berkembang sejak 1991. Namun, sistem itu ternyata justru menimbulkan banyak masalah dan saat ini belum ada solusi yang tepat untuk keluar dari krisis yang dialami negara kami," ujarnya.

"Angka pengangguran di Belanda terus meningkat bahkan banyak orang cenderung melakukan aksi bunuh diri akibat tidak memiliki pandangan hidup yang jelas serta akibat sistem liberalisasi semua aspek kehidupan," kata Nedeem yang juga seorang Da`i di negeri Kincir Angin tersebut. (sihc/saci)
***