-JAKARTA — Banyaknya pensiunan jenderal yang bergabung dalam tim sukses pasangan capres-cawapres adalah hal wajar. Purnawirawan tidak berbeda dengan rakyat biasa. Demikian diungkapkan mantan Panglima TNI Djoko Suyanto.
"Purnawirawan kan sama dengan Anda-anda ini. Apa bedanya? Kan boleh. Apa bedanya incumbent memanfaatkan teman-teman yang lain, memanfaatkan profesi yang lain," ungkap Djoko saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (27/5).
"Saya sekarang adalah Djoko Suyanto, warga sipil," tegas pria yang menjabat sebagai Panglima TNI periode 2006-2007 itu.
Pekan lalu, 10 orang purnawirawan (AU) menyatakan dukungan kepada JK-Wiranto, antara lain mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh. Di kubu Mega-Prabowo, sebelum pencalonan presiden resmi diajukan, 19 purnawirawan jenderal bertemu Mega-Prabowo. Pasukan jenderal itu dipimpin mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono. Seorang mantan tim sukses SBY-JK pada Pilpres 2004, yakni Letjen (Purn) M Yasin juga bergabung Mega-Pro.
Menurut mantan Panglima Djoko Suyanto, keterlibatan purnawirawan dalam pemilu tidak dilarang dalam undang-undang. Layaknya warga sipil di Indonesia, purnawirawan bebas menentukan pilihannya. Tentu saja kebebasan ini berbeda ketika mereka masih aktif sebagai anggota TNI.
Bagaimana dengan jaringan yang terbentuk waktu masih menjabat di TNI? Djoko menegaskan, secara organisasi dia tidak bisa memerintahkan seorang kopral atau prajurit TNI lainnya. Kalau pun bisa, Djoko yakin anggota TNI tersebut tidak akan mau menurutinya.
"Karena saya sendiri mengerti, mereka juga ngerti. Jangan khawatir soal TNI. Saya yakin betul itu," kata Djoko.
Djoko sendiri yakin TNI akan tetap bersifat netral dalam pilpres mendatang. Di kalangan TNI, terutama yang masih aktif, tidak dikenal istilah politik. "Politik TNI enggak ada. Politik TNI itu politik negara," terangnya.
"Enggak mungkin jenderal mendukung (pasangan capres-cawapres). TNI kan netral. Jangan terlalu menganggap rendah TNI. TNI sudah tahu posisinya di mana. Pak Djoko Santoso (Panglima TNI) pasti akan mengawal proses demokrasi saat ini dengan baik. Susah payah kita menjaga kenetralan, itulah yang akan dijaga TNI," kata Djoko. (sihc/skoc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih