-JAKARTA - Wacana mengenai koalisi dari partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar untuk bergabung dengan partai-partai di dalam pemerintahan telah melahirkan kekhawatiran bagi rakyat. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan sembilan organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (7/9) siang.
Bergabungnya partai besar dalam koalisi besar pemerintah diyakini akan menghambat bergulirnya proses check and balances, serta menciptakan kehidupan demokrasi yang tidak wajar. "Kami khawatir dengan perjalanan demokrasi apabila partai-partai besar berkoalisi dengan pemerintah. Karena tidak akan ada koreksi, yaitu check and balances, dan proses demokrasi yang dijalankan pemerintah tidak akan normal," ujar Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Arif Mustofa seusai pertemuannya dengan Wapres.
Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan tersebut, sembilan organisasi kemahasiswaan tersebut menyatakan siap untuk berkonfrontasi dan menggulirkan gerakan ekstra parlementer guna membela hak rakyat atas kehidupan demokrasi yang sehat. "Kami siap berkonfrontasi," kata Arif.
Selain HMI, delapan organisasi mahasiswa lainnya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Keluarga Mahasiswa Buddha Indonesia (Hipmahbhudi), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Para pimpinan dari semua organisasi ini hadir dalam pertemuan tersebut. (sihc/skoc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih