Kalla: Pemerintah Harus Lebih Tegas pada Ical

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah belum optimal menekan Lapindo untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur di Sidoarjo. Apalagi, semburan lumpur dari sumur Banjar Panji terjadi sejak tiga tahun lalu.

"Pemerintah harus lebih kuat daripada Lapindo. Harus lebih tegas.," kaya Jusuf Kalla saat datang ke kantor Majalah Tempo, Senin (25/5).

Lapindo ingkar memenuhi kewajiban membayar ganti rugi pada korban semburan lumpur dari perusahaan keluarga Bakrie itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memanggil Nirwan Bakrie dan meminta Lapindo segera membayar seluruh kerugian warga sesuai kesepakatan.

Selain itu, Kalla melanjutkan, pemerintah harus terus berupaya menutup semburan lumpur itu. "Dengan segala teknologi harus ditutup," katanya.

Kalla yang mencalonkan diri sebagai presiden 2009 itu membantah dirinya berpihak pada keluarga Bakrie. Sebelumnya, Kalla secara lugas menyatakan membela PT Bumi Resources, saat bursa efek hendak menghentikan sementara perdagangan saham anak usaha Bakrie itu.

"Saya bela perusahaan apa saja yang merupakan aset nasional. Kalau tidak dijaga waktu itu, bisa diambil aset itu. Jelek-jelek, Bakrie masih bayar pajak di Indonesia dan itu negara punya," katanya.

Dia pun menegaskan tak ada perlakuan khusus untuk kasus Lapindo."Bakrie itu hanya kontraktor dari kontrak kerja," ujarnya. (sihc/stic)
***