JK: Pemenuhan Alutsista Tergantung Kemauan Pemimpin

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga calon presiden Partai Golkar, mengakui, dana yang dialokasikan di APBN sampai kapan pun tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran bagi alat utama sistem kesenjataan TNI.

Oleh sebab itu, diperlukan kemauan politik para pemimpin bangsa untuk menerobos kebuntuan-kebuntuan anggaran, seperti mengubah kredit ekspor (KE) yang tergantung pada dana luar negeri dengan kredit perbankan dan produksi alutsista dalam negeri.

"Tentu, ada cara dan risiko-risikonya. Akan tetapi, namanya pemimpin, kalau tidak mau mengambil risiko ya dia bukan pemimpin. Jadi, harus ada kemauan politik dan terobosan ekonomi," ujar Kalla menjawab pers, seusai bertemu 10 perwira tinggi TNI di Posko Slipi II Partai Golkar, Jakarta, Senin (25/5) petang.

Menurut Kalla, dahulu caranya tidak dipikirkan untuk menerobos kebuntuan-kebuntuan di APBN. "Setelah kita ubah caranya, KE dengan kredit perbankan dalam negeri, selesai. Begitu juga kapal, panser, pesawat, dan lainnya. Kita bisa memperbaiki sekarang," ujarnya.

Dipaparkan Kalla, cara-cara tersebut di antaranya dengan menghemat anggaran di pos subsidi BBM dan listrik tahun ini dan tahun depan. "Pada tahun 2010 mendatang, Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih. Kita akan mempunyai ratusan triliun rupiah, yang bisa kita pakai untuk membelanjakan barang, termasuk untuk alutsista TNI," lanjutnya.

"Dulu, Pak Bernard Ken Sondakh (mantan Kepala Staf TNI-AL) membuat industri dalam negeri. Itu, jalan, karena inovasi. Lalu kita buat panser dan buat senjata dalam negeri. Itu membutuhkan proses yang berbeda. Dulu harus pakai KE, sekarang kita buat kredit dalam negeri, yang bisa digunakan untuk kredit senjata dalam jangka panjang," ujar Kalla.

Harga diri bangsa

Lebih jauh dikatakan Kalla, keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini terlalu banyak biaya yang sebenarnya bisa dikurangi seperti subsidi listrik, serta biaya lain yang bisa dikurangi dengan teknologi.

Sementara itu, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Soemarsono, menambahkan, Kalla dinilai sosok politisi yang sangat komit dengan perkembangan TNI.

"Dulu, waktu Menko Kesra, yang ngotot supaya TNI diberikan ini dan itu adalah beliau. Sebagai Wapres, beliau juga memiliki komitmen yang sama. Masalah TNI itu adalah masalah pertahanan, sedangkan masalah pertahanan adalah masalah harga diri bangsa," ujar Soermarsono, yang kini Sekjen DPP Partai Golkar.

Tentang kondisi yang alutsista seperti sekarang, Soemarsono menambahkan, dia merasakan bagaimana susahnya anggota TNI di satu sisi, yakni adanya tanggung jawab yang besar, dan di sisi lain, dukungannya sangat minim.

"Akibatnya, kondisi itu diakui sangat tidak seimbang. Akan tetapi, sebagai TNI, kita ya tunduk, apa kata pemimpin. Kita tidak pernah... karena dinilai kurang, lantas kita melawan," demikian Soemarsono. (sihc/skoc)
***