coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Senin, 22 Juni 2009

JK: Media Jangan Jadi Virus Negatif

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Calon presiden M Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, mengatakan, dirinya sangat menghormati pekerjaan pers Indonesia. JK, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, juga mengaku tidak pernah tersinggung dengan pemberitaan media yang terkadang menyudutkannya.

"Jika ada yang saya rasa perlu koreksi, biasanya hari Jumat saya beritahu. Kita jalankan tugas masing-masing saja," ujar JK pada acara Komitmen Capres Membangun Kebebasan, Senin (22/6) di Jakarta Media Center.



Di antara ketiga capres, JK merupakan satu-satunya calon yang tidak memiliki rekam jejak menuntut para pekerja pers ataupun media cetak dan elektronik.



Pada kesempatan itu JK mengimbau media agar jangan terlalu mengekspose realita kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Dikhawatirkan, hal tersebut akan memberikan inspirasi bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kekerasan sejenis. "Media jangan jadi virus negatif," ujarnya.



Terkait Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers, JK mengatakan, dirinya akan mempelajarinya kembali. RUU Rahasia Negara dijadwalkan disahkan DPR pada awal bulan Juli mendatang.



Mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat ini mengatakan, negara melindungi hak-hak warganya dalam mengeluarkan pendapat, seperti yang diamanatkan konstitusi. "Tapi, jangan sampai hak tersebut mencederai hak orang lain," ujarnya.



Tokoh pers senior Indonesia, Abdullah Alamudi, yang juga anggota Dewan Pers, mengatakan, secara pribadi JK memang menghormati kebebasan pers. "Tantangannya adalah bagaimana JK mendorong partai dan kadernya, terutama yang duduk di DPR, untuk mendukung kebebasan pers juga," ujarnya.



Dalam lima tahun belakangan ini, DPR mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengancam kebebasan pers, seperti UU Pemilu, UU Pilpres, dan UU ITE. (sihc/skoc) ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda