-BANDAR LAMPUNG — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, meminta gaji ke-13 yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada seluruh PNS dan TNI pada bulan Juni mendatang ditunda. Sebaiknya dibayarkan setelah pemilu presiden 8 Juli mendatang agar netralitas PNS dan keluarganya tetap terjaga.
Alasan Yuddy, jika gaji ke-13 itu dibayarkan sebelum pilpres hal itu bisa menarik netralitas TNI sebab Wapres Kalla pun bisa mengklaim bahwa pencairan gaji ke-13 merupakan program dirinya. "Jadi sebaiknya untuk independensi PNS dan keluarganya, gaji ke-13 ditunda setelah pilpres," ujarnya.
Permintaan itu merupakan salah satu dari dua permintaan yang akan disampaikan kepada Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Permintaan lainnya yang disampaikan oleh Yuddy adalah agar pasangan SBY-Boediono bisa menjaga netralitas TNI dalam memilih.
"Selain meminta tim kampanye SBY-Boediono tidak melakukan kecurangan dalam kampanye maupun pilpres seperti menarik netralitas TNI, kami juga akan minta penundaan pencairan gaji ke-13 PNS yang akan dibayarkan pada Juni mendatang," kata Yuddy.
Menurut Yuddy, dua permintaan itu diharapkan menjadi kesepakatan sebagai posisi tawar untuk memenuhi permintaan atau ajakan Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono yang juga Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengadakan pertemuan dengan para tim kampanye masing-masing calon presiden.
Sebelumnya, lanjut Yuddy, Hatta Rajasa meminta para tim kampanye masing-masing capres untuk bertemu membicarakan etika berkampanye yang baik yang tidak melanggar tata krama dan kesantunan politik.
Yuddy menegaskan, selama ini pasangan JK-Wiranto berkampanye cukup santun dan konstruktif serta tidak menyerang siapa pun. "Justru pihak lainlah yang melakukan kampanye efek terhadap figur seseorang," ujar Yuddy tanpa merinci lebih lanjut.
Lebih jauh dikatakan Yuddy, jika dua permintaan itu bisa dipenuhi, tim kampanye JK-Wiranto akan bersedia bertemu dengan Hatta Rajasa dan Tim Kampanye Mega-Prabowo.
Diakui Yuddy pertemuan seperti itu sangat positif asal mereka mau juga memenuhi permintaan pasangan JK-Wiranto. (sihc/soc) ***
AWAS!!! NUANSA POLITIK GAJI KE-13
BalasHapusPemerintah menyediakan anggaran Rp.143,8 triliun untuk gaji pegawai tahun 2009. Pencairannya akan dilaksanakan pekan ini. Seluruh Pegawai Negari Sipil, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer dan 14 pejabat lain termasuk Presiden, wakil presiden beserta menteri-menteri kan menikmati gaji tersebut.
Namun, ada nuansa berbeda dengan pencairan gaji ke-13 kali ini, yaitu saat mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden. Benarkah ini bermuatan politis???
Bagai udang dibalik batu, begitulah motif pemberian gaji ke-13. Sebagai bentuk upaya mensejahterahkan abdi negara, meringankan beban kebutuhan, selain itu, motif politik begitu kental mewarnai pencairan gaji tersebut. Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan juni dan paling lambat juli 2009, mendekati masa pilpres. Pernyataan itulah yang mengundang reaksi bahwa ada makna politis di balik pencairan gaji ke-13 tahun ini.
Tidak bisa dielakkan lagi, pencairan gaji ke-13 akan mempengaruhi opini publik. Bisa jadi sebagian masyarakat menelan mentah-mentah kebijakan itu, sehingga akan mempengaruhi keputusan politiknya saat pilpres 9 juli nanti. 3,7 juta Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia, belum lagi ditambah jumlah keluarga, anak-istri-suami dan lainnya kalau dirasionalkan dalam satu suara, akan menghasilkan keputusan yang signifikan.
Dengan demikian, prosesi pilpres yang bersih dan transparan hanya tinggal impian. Kebijakan politik ini jelas hanya menguntungkan calon incumbent.