coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Selasa, 01 September 2020

Puan Maharani Minta Pemerintah Utamakan Keselamatan Masyarakat Dan Petugas Medis

KCI - JAKARTA: Ketua DPR RI DR (HC) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan menegaskan, Pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menangani pandemi tersebut.

 “Saat ini adalah saat krusial bagi Pemerintah untuk bergotong-royong bersama DPR RI, untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita, keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya,” kata Puan, usai Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020). 

Seperti dilansir dpr.go.id, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan duka mendalam, atas gugurnya 100 dokter yang menangani pandemi Covid-19. Bagi Puan, para dokter dan tenaga medis adalah pahlawan kesehatan yang bekerja keras menangani pandemi Covid-19. 

“Kami mengucapkan bela sungkawa, atas gugurnya dokter yang menjadi pahlawan kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah cepat agar ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan tetap memadai dalam penanganan Covid-19,” ujar Puan. 

Dalam kondisi darurat ini, kata Puan, Pemerintah harus memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. Puan menerima laporan tentang kapasitas rumah sakit yang berkurang setelah kasus pertama Covid-19 dilaporkan di Indonesia sejak enam bulan lalu. 

Saat ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 170 ribu, dengan lebih dari tujuh ribu orang meninggal dunia. “Fungsi Puskesmas dimaksimalkan dan diintegrasikan dalam sistem penanganan pasien Covid-19,” ujar wakil rakyat dapil Jawa Tengah V tersebut. 

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berharap Pemerintah dapat mencermati dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang dijalankan. Puan meminta Pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta petugas medis, seiring dengan upaya memperbaiki kondisi perekonomian. 

“Kami berharap Pemerintah bisa melakukan hal strategis dalam mengatasi hal ini. Jangan membiarkan, jangan sepertinya tidak apa-apa. Sudah waktunya Pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat,” ungkap Puan seraya berharap bantuan sosial untuk penanganan dampak Covid-19 terus dimaksimalkan penyalurannya. 

Perhatian Khusus 

Puan mengemukakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bentuk kegiatan pertemuan fisik dibatasi, seperti kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus Group Discussion (FGD), dan seminar yang biasa dilakukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat. 

“Pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian khusus di setiap komisi, bahkan komisi-komisi di DPR menindaklanjuti pengawasan penanganan pandemi Covid-19 dengan membentuk panja pengawasan,” kata Puan. 

Dia melanjutkan, fungsi pengawasan DPR dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); menerima audiensi; memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik, serta hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR. 

 “Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Sebagian besar tim tersebut merupakan tim yang dibentuk dari keanggotaan DPR periode sebelumnya, dan masih relevan untuk dilanjutkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu. Keberadaan tim pengawas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan UU dan/atau kebijakan Pemerintah. 

Selain itu, tim-tim pengawas tersebut juga memastikan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. “Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya,” tutup Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu. ***


 --------------------------------------------------------------------------- 
Berita Anda ingin dimuat di Kicita atau Media Nasional dan Daerah di Indonesia? Silakan kirim release atau hubungi kami di 087783358784 atau e-mail: aagwaa@yahoo.com. Kami memiliki jaringan kuat dengan media terakreditasi baik cetak, online, radio maupun televisi. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda