Dikecam Konflik Kepentingan, Dua Stafsus Milenial Jokowi Berbeda Gaya

CEO Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra

* INDONESIA HANGAT * Sumber Asli --JAKARTA: Di kala Indonesia konsentrasi menghadapi serangan wabah virus corona (Covid-19), dua staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, mendapat sorotan publik. Keduanya dikecam publik karena startup mereka terlibat proyek penanganan Covid-19.

Menghadapi sorotan dan kecaman tersebut Belva dan Andi menampilkan gaya yang berbeda. Belva yang pendiri Ruangguru memilih mundur dari stafsus. Sedangkan Andi yang CEO Amartha cukup hanya meminta maaf.

Belva menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat sejak 15 April 2020 pekan lalu, dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo per 17 April 2020. "Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan," ujar Belva, sebagaimana yang dia publikasikan pengumumannya di akun instagramnya, Selasa (21/4/2020).

Pengunduran dirinya ini tak lepas dari isu dan pemberitaan seputar program kartu pra-kerja, di mana Ruangguru menjadi salah satu platform terpilih untuk melaksanakan program pemerintah ini. Ini dinilai memiliki konflik kepentingan.  Perusahaan rintisan bidang pendidikan ini menjadi salah satu mitra pelatihan online Kartu Pra Kerja dengan total nilai proyek Rp20 triliun.

Belva memaparkan seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.

Sedangkan Andi dikecam masyarakat setelah dia mengirim surat kepada camat di seluruh Indonesia dan beredar di dunia maya. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet itu, dia meminta agar para camat mendukung edukasi dan pendataan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan PT Amartha Mikro Fintek.

Hal tersebut dikecam karena status Andi Taufan sebagai CEO Amartha selain staf khusus milenial Jokowi. Tindakan ini jelas berlawanan dengan aturan. Tak ada dalil yang membolehkan seorang staf khusus presiden mengirim edaran resmi atas nama pemerintah, apalagi menggunakan kop Setkab.

Andi Taufan pun kemudian meminta maaf lewat surat terbuka yang disampaikan pada Selasa (14/4/2020) dan menarik surat itu. Dia beralasan surat itu murni atas dasar kemanusiaan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Sebelum Belva mundur, Kantor Staf Presiden (KSP) menilai perdebatan publik tidak perlu diperpanjang. “Tidak perlu diperpanjang, toh sudah minta maaf, Andi Taufan. Dan kalau emang ada konflik kepentingan kan pasti ada evaluasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral saat dihubungi Bisnis, Jumat (17/4/2020).

Dia menjelaskan evaluasi tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski kedua staf milenial Jokowi itu dikecam publik, KSP tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mendahului Presiden. “Kita tunggu saja keputusan presiden seperti apa. Jangan mendahului Presiden,” ujarnya. ***