Presiden Minta Menlu Tangani Kasus Hukum Balibo

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Adanya permintaan kembali untuk melakukan proses hukum kasus Balibo Five yang terjadi tahun 1975 di salah satu negara bagian Australia ditanggapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan memerintahkan Menlu Hassan Wirajuda menangani masalah tersebut.

Berbicara pada awal rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mengatakan, ini tentu bertentangan dengan semangat Indonesia dan Timor Leste untuk melihat ke depan.



"Terus terang, ini tentu bertentangan dengan semangat kita untuk melihat ke depan. Semangat antara Indonesia dengan Timor Leste sendiri untuk mengakhiri segala sesuatu yang mengganggu hubungan Indonesia dengan Timor Leste dengan membentuk Comission of Truth and Friendship," katanya.



Langkah Indonesia dan Timor Leste membentuk komite itu pun, kata Yudhoyono, juga dihargai oleh Australia.



"Australia pun mendukung Pak Hassan, langkah-langkah CTF ini untuk pengakhiran secara bijak dan kemudian lebih melihat ke depan dengan sejumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh kedua pihak, baik Indonesia maupun Timor Leste. Ini penting agar hubungan kita dengan Australia yang sekarang dalam keadaan baik, bahkan sangat baik, itu tidak terganggu dengan masalah-masalah yang muncul," tegasnya.



Presiden mengatakan, semangat untuk berpikir positif seharusnya dikedepankan. Bila pola pikir yang digunakan seperti saat ini, Indonesia bisa saja menggugat kasus Westerling, kasus kerja rodi dan hal lainnya.



"Ya terus terang, kalau kita harus menggunakan cara berpikir mundur ke belakang, kita bisa masuk era westerling, kita kerja rodi, penjajahan itu sendiri menurut saya pelanggaran berat terhadap HAM, bagi bangsa yang cerdas, bangsa yang arif tentunya kita melihat ke depan," katanya.



Presiden meminta masalah ini dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal - hal besar yang bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Australia. (sihc/saci)

***