Wapres: Kepdes Harus Sejahterakan Rakyatnya Dulu

* PRESIDENTIAL *
-SEMARANG — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah masih menghitung berapa nilai gaji atau tunjangan yang tepat bagi kepala dan perangkat desa. Namun, hendaknya sekarang ini, kepala desa dan perangkat desa jangan utamakan kesejahteraan dirinya dulu, tetapi kesejahteraan rakyatnya dulu.

Demikian disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara silaturahim dengan para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Organisasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Provinsi Jawa Tengah di Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat (12/6) sore.

"Jangan hanya pikirkan kesejahteraan kepala dan perangkat desa, akan tetapi utamakan kesejahteraan rakyatnya dulu. Kalau sudah sejahtera, baru kesejahteraan perangkatnya dulu. Kalau kepala desanya, bisa bersamaan atau terakhir saja," ujar Wapres.

Diakui Wapres Kalla, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat memang perlu hukuman dan penghargaan untuk memacu dan memberikan sanksi jika kinerjanya jelek. "Karena, kalian adalah ujung tombak yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat di garda depan. Saya dukung program Pak Gubernur Jateng (Bibit Waluyo) yang menerapkan program Kembali ke Desa dan Membangun Desa," tambah Wapres Kalla lagi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Apdesi se-Provinsi Jawa Tengah Joko Waluyo menyatakan pentingnya kesejahteraan kepala dan perangkat desa untuk membangun desa mencapai kemakmuran.

Sementara itu, Bibit Waluyo mengeluhkan para kepala desa yang dalam dialog dengan Wapres Kalla hanya mempersoalkan soal kesejahteraan dirinya sendiri. "Dari tadi yang dipersoalkan kok soal duit melulu. Jangan! Kerja keras dan sejahterakan dulu rakyatnya, baru bisa sejahterakan dirinya. Kalau desa sudah sejahtera, tentu perangkat dan kepala desa bisa sejahtera juga," keluh Bibit.

Bibit juga terus terang mengaku tidak tahu apa yang dimaksud dengan Apdesi itu. "Saya baru dengar sore ini, apa itu Apdesi? Saya minta dijelaskan. Saya juga tidak setuju kongres-kongresan kepala desa yang baru lalu itu. Menurut saya, kongres itu kalau pemerintah yang mengadakan," kata Bibit. (sihc/skoc) ***