Soal Pungli SBY Sepakat dengan JK, Berbeda dengan Mega

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Pungutan liar adalah salah satu persoalan dalam tubuh birokrasi pemerintah yang meresahkan masyarakat. Dari tahun ke tahun rasanya tidak ada perbaikan dalam masalah ini. Moderator Debat Calon Presiden Anis Baswedan mengajukan persoalan ini kepada calon presiden Jusuf kalla.

Dalam acara yang berlangsung di Studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6), dan disiarkan langsung ini Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono diminta oleh moderator untuk mengomentari jawaban Kalla.

Menurut Kalla, persoalan pungli terjadi karena target-target yang tidak jelas. Dalam birokrasi kelurahan yang mengurus pembuatan KTP, misalnya, tidak ada kejelasan soal berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ketidakjelasan ini diperparah oleh ketidakdisplinan aparat pemerintah di tingkat kelurahan.

Untuk mengatasi hal ini, JK menegaskan, regulasi yang tidak jelas dan melahirkan pungli harus dipertegas. Selain itu, tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran harus diperlakukan. "Harus ada hukuman bagi yang ketahuan pungli," tegas JK.

Menanggapi jawaban JK ini, SBY menyatakan setuju. "Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla, perlu ada pengawasan dan penerapan mekanisme reward dan punishment," kata SBY.

Melengkapi jawaban JK, SBY menambahkan, jangan masyarakat dibuat tidak paham atas sejumlah peraturan yang rawan terjadinya pungli. Untuk pengurusan dokumen, lanjut SBY, semua aturan perlu dipasang secara kasat mata dan dapat dilihat oleh masyarakat.

"Saya ingin tambahkan, sosialisasi pada masyarakat perlu dijelaskan, pasang plang di tempat pengurusan. Kasih kotak aduan, siapa yang merasa dipermainkan bisa mengadu. Kemudian, pengawasan, pemimpin harus sering turun untuk lihat apa ada masalah," tambah SBY.

Sementara itu, menanggapi persoalan pungli ini, Megawati berpendapat, akar persoalan adalah mental bangsa. Pembangunan mental bangsa, tambah Mega, dimulai dari pendidikan dalam keluarga dan sekolah. "Pendidikan kita tidak lagi menerapkan pelajaran budi pekerti yang mengajarkan sikap jujur, tidak berbohong, kalau ada uang lebih dikembalikan," kata Mega. (sihc/skoc) ***