coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Sabtu, 20 Juni 2009

SBY Klaim Berhasil Pangkas Birokrasi

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim telah berhasil menertibkan rekening liar, penertiban aset negara dan reformasi birokrasi selama lima tahun pemerintahannya.

“Sebagai gambaran, saya selaku (orang) yang sedang mengemban amanah, terus melakukan langkah-langkah penataan dan penertiban dalam pengelolaan, terutama jajaran pemerintahan di bawah saya," kata Yudhoyono, saat membuka Rapimnas Persatuan Wredhatama Republik Indonesia, di Istana Negara, Jumat (19/6). "Harapan saya, lembaga-lembaga negara yang lain juga akuntabel kepada rakyat,”

Yudhoyono menambahkan, penertiban telah dilakukan. Jumlahnya ada sebanyak 39.477 rekening dengan nilai Rp 35,9 triliun, ditambah dalam mata uang asing USD 237 juta (atau setara Rp 2,4 triliun).
“Dulu, banyak sekali rekening liar, tidak jelas siapa yang mengelola, laporannya kepada siapa, untuk apa. Uang sebesar itu, bayangkan, kalau rekeningnya tidak tertib. Siluman," kata Yudhoyono. Selanjutnya, kata dia, "Kita bikin tertib. Tidak ada departemen/kementerian dan lembaga yang boleh membuka rekeningnya masing-masing yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan.”

Soal reformasi birokrasi, Yudhoyono juga mengaku banyak kemajuan. "Tidak jujur kalau dianggap tidak ada kemajuan sama sekali,” katanya. Ia menyebutkan, dulu untuk mengurus perijinan, mejanya banyak, pintunya banyak. Ia pun khawatir amplopnya juga banyak. "Sekarang, perijinan hampir semuanya satu atap. Tahun 2004, baru ada 5 kota, sekarang mencapai 350 kabupaten/kota. Jumlahnya sudah 70 persen di seluruh Indonesia," kata Yudhoyono, “Kita harap tahun-tahun mendatang siapa pun yang memimpin bisa 100 persen.” katanya.

Soal ijin usaha, Yudhoyono melanjutkan, dulu diperlukan waktu rata-rata 151 hari. Selama 4,5 tahun ini, menurut dia, sudah dipangkas dan turun menjadi 76 hari. "Kita belum puas harus, kita pangkas lagi mendekati 30 hari," katanya. (sihc/stic) ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda