SBY dan JK Saling Klaim, ke Mana "Bersama Kita Bisa?"

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Dua calon presiden incumbent, yang masih menjabat Presiden dan Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, semakin sering saling sindir soal klaim peran masing-masing dalam keberhasilan program pemerintah.

Tindakan saling klaim keduanya menambah semakin 'panasnya' pertarungan menjelang pemilihan presiden (pilpres). Pengamat politik UI, Andrinof Chaniago, menilai porsi klaim sudah over dosis dan melampaui batas. Bahkan, ia menyentil SBY dan JK dengan slogan "Bersama Kita Bisa" yang mengantarkan keduanya ke posisi sekarang pada Pilpres 2004 lalu.

"Kalau klaim terus-menerus, siapa yang benar, siapa yang salah? Dulu katanya 'Bersama Kita Bisa'. Ke mana slogan itu?" ujar Andrinof pada diskusi mingguan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Terakhir, saling klaim antarkeduanya semakin memanas setelah JK membuka tabir di balik kesepakatan Helsinki untuk perdamaian Aceh, di mana ia memiliki peran besar. "Soal Aceh, boleh-boleh saja diklaim, tapi tunjukkan juga bagaimana konsep untuk menyelesaikan konflik yang masih ada. Seperti Papua, jangan dianggap sepi. Apa konsep pemimpin untuk mengatasi konflik tersebut?" kata Andrinof.

Klaim yang dilakukan para capres, dalam pandangan Andrinof, tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai presiden. "Klaim sudah sangat over dosis. Jadi cukuplah," lanjutnya.

Tim sukses JK-Wiranto, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, apa yang disampaikan JK tak sekadar klaim, melainkan fakta. "Penyelesaian Aceh memang inisiatif dan kenekatan JK. Tidak ada yang bertanggung jawab jika perdamaian itu gagal kecuali JK. Sebab, dia yang membuat jaminan dengan tulisan tangan," kata politisi Partai Bulan Bintang ini.

Sementara itu, anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menyatakan, klaim atas keberhasilan pemerintah oleh seorang presiden merupakan hal yang wajar. Pada sistem presidensial, menurutnya, andil presiden dalam mengambil langkah strategis pemerintahan memang cukup besar.

"Klaim itu memang harus dilakukan. Kalau tidak, bodoh sekali. Dan wajar dilakukan oleh presiden, karena dia yang memimpin pemerintahan," kata Bara. (sihc/skoc) ***