JK Janji Revisi UU PA Jika Tak Sesuai MoU Helsinki

* PRESIDENTIAL *
-BANDA ACEH - Calon Presiden (Capres) Jusuf Kalla berjanji akan memperjuangkan agar Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) direvisi apabila tidak sesuai dengan butir-butir MoU Perdamaian Helsinki.

"Kalau memang ada pasal-pasal dalam UUPA tidak sesuai, maka akan kita revisi. UUD 45 saja bisa direvisi apalagi UUPA," katanya menjawab pertanyaan tokoh Partai Aceh di Banda Aceh, Sabtu.

Kalla yang juga Wakil Presiden Pemilu 2009 bersilaturrahmi dengan pengurus Partai Aceh di kantor partai lokal itu ketika berkampanye dilaogis di kantor partai tersebut.

Sebelumnya, pengurus Partai Aceh, Adnan Beuransyah menyatakan, masih banyak pasal di UUPA yang bertentangan dengan MoU Helsinki, sehingga undang-undang itu tidak bisa diterapkan.

Ia menyatakan, kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya ternyata harus ada campur tangan pemerintah pusat.

Dalam UUPA disebutkan, pemerintah pusat hanya menanggani lima bidang, yakni kebijakan fiskal, monoter, pertahanan, pengadilan, dan kebijakan luar negeri.

Untuk itu, ia mengharapkan agar Pemerintah pusat mengamandemen UUPA, sehingga sesuai dengan amanah MoU perdamaian Helsinki.

Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla yang didampingi Ketua Partai Aceh Muzakkir Manaf menyatakan, semua produk hukum di negara ini bisa dirubah apabila tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat banyak, termasuk UUPA.

"Semua produk hukum buatan manusia bisa dirubah. Hanya satu yang tidak bisa dirubah, yaitu Al-Quran dan Hadist. Kita akan pelajari kembali UUPA tersebut," katanya.

Kalla setuju bahwa pemerintah daerah harus diberi seluas-luasnya untuk mengatur ekonominya sedangkan pemerintah pusat mengatur lalu lintas perekonomian.

Menyangkut reintegrasi, Kalla menyatakan, sesuai dengan MoU Helsinki, Pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya untuk proses reintegrasi.

Program reintegrasi sudah berjalan, di mana Pemerintah memberikan dana dan dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh, katanya.(sihc/saci) ***