-JAKARTA - Dewan Pakar Megawati Institute Dr. Hendrawan Supratikno, mengatakan, ekonomi kerakyatan akan menjawab segala persoalan bangsa yang dihadapi seperti kemiskinan dan pengangguran.
“Sebab ekonomi kerakyatan mencakup ideologi pembangunan, visi, komitmen, keberpihakan, dan orientasi kebijakan atau program kerja,” kata Hendrawan, di sela Diskusi Perbandingan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz, di Jakarta Kamis [11/06] .
Hendrawan mengatakan, filsafat ekonomi kerakyatan itu harus diterjemahkan antara lain dalam politik regulasi, politik anggaran untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Contohnya, peraturan yang berpihak kepada masyarakat, pengalokasian anggaran pembangunan harus lebih banyak ke pedesaan sebab 60 persen masyarakat Indonesia ada di pedesaan.
Anggaran tersebut bukan lebih banyak untuk perjalanan dinas, perbaikan AC, peremajaan mobil dinas maupun perbaikan kantor.
“Karena pada intinya ekonomi kerakyatan itu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan, dalam ekonomi kerakyatan peran negara sifatnya proaktif, karena pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) menjelaskan negara mempunyai tugas untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam hal ini peran swasta tidak terpinggirkan, sebab prinsip ekonomi kerakyatan yakni perekonomian yang dikelola oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. (sihc/sbsc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih