Presiden Desak Bisnis Pro Rakyat Miskin

* PRESIDENTIAL *
-LIMA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sudah saatnya kalangan bisnis dunia tidak melupakan keberadaan masyarakat miskiin yang terkena dampak krisis global.

"Ini adalah kenyataan bahwa globalisasi dan upaya menjalankan bisnis harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar kita. Ini harus bersifat partisipatif, melibatkan dan bisa mengurangi masyarakat miskin," kata Presiden di depan forum APEC CEO di Gedung Departemen Pertahanan Lima, Peru, Jumat.

Presiden menjadi pembicara dalam diskusi panel bersama pimpinan utama Freeport McMoran Copper and Gold Richard Adkerson, pimpinan Alibaba grup Jack Ma, Kepala riset dan strategis Microsoft Corporation Craig Mundie serta moderator general manajer Daewoo Asia Nick Reilly.

Dalam pidatonya yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakadilan dan Kemiskinan: Tantangan Bagi Negara Berkembang APEC," Presiden mengemukakan tantangan untuk mencapai pertumbuhan, globalisasi, keadilan dan pengurangan kemiskinan semakin tidak mudah akibat krisis keuangan global kini.

"Ini akan menjadi tantangan yang mengerikan. Kita harus bisa keluar dari krisis dan mempertahankan tingkat pertumbuhan, tetapi kita juga harus menjaga kelompok masyarakat yang paling terkena dampak krisis ini," katanya.

Presiden percaya kalangan bisnis memiliki tanggungjawab moral dan kewajiban untuk membantu masyarakat dunia yang tengah dilanda kesulitan.

Pada saat puncak krisis minyak dunia, negara penghasil minyak dan perusahaan minyak mendapatkan kekayaan sangat besar hampir 2,3 triliun dolar AS dalam setahun.

"Kekayaan sebesar itu seharusnya juga memunculkan kepekaan moral. Saya tidak setuju nasionalisasi, tetapi saya percaya pada semboyan 'yang kuat harus membantu yang lemah' dan yang bernasib baik harus bisa berguna untuk menegakkan semangat kepedulian dan solidaritas kemanusiaan," katanya.

Kebersamaan itu sangat dibutuhkan karena dampak krisis keuangan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi bisa menjauhkan dari target MDGs 2015.

Bank Dunia telah memperkirakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sebanyak satu persen bisa menambah orang miskin sebanyak 20 juta orang.

Dalam kerangkan program pengentasan kemiskinan, Presiden meminta dunia usaha dan pemerintah bekerja bersama.

Dlam kondisi krisis ini pemerintah juga harus tetap menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan ini berarti melanjutkan program perdagangan dan investasi sesuai dengan batas-batas reformasi struktural.

"Ini semua adalah komponen kunci dari program APEC yang tidak hanya harus dilanjutkan tetapi juga harus dipercepat. Krisis menyadarkan diperlukannya komitmen untuk melakukan reformasi itu, untuk mengurangi biaya di sektor usaha yang bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil dan menengah," kata Presiden.

Forum APEC ke-16 akan memasuki pertemuan tingkat pemimpin negara pada Sabtu - Minggu (22 - 23/11) besok. Sebanyak 21 kepala negara dan pemerintahan anggota APEC sudah berada di Lima. (sihc/saci) ***