JK: Indonesia Belum Membutuhkan IMF

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Indonesia belum membutuhkan bantuan dana dari Dana Moneter Internasional (International Monitary Fund/IMF). Kalaupun Indonesia mengalami kesulitan likuiditas, maka dana talangannya akan diambil dari Bank Dunia atau Asian Development Bank (ADB). "Itupun kalau diperlukan (dana Bank Dunia dan ADB)," ucapnya, di Jakarta, Jumat.

Terkait dengan dampak krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, Wapres mengatakan, sampai sejauh ini pemerintah masih bisa menjaga fundamental ekonomi dan postur anggaran negara. "Kalaupun meminjam, tidak akan digunakan untuk anggaran pembangunan. Jadi hanya sebagai cadangan," tuturnya.

Wapres juga optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap baik. Ini dikarenakan sumber krisis finansial global tidak berasal dari masalah ekonomi di dalam negeri, melainkan bermuara pada krisis di AS. Untuk itu, dalam satu atau dua bulan ke depan, pemerintah masih akan memantau perkembangan ekonomi yang terjadi untuk menentukan revisi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Sebab, krisis finansial global tentu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. "Kita lihat dulu perkembangan, karena revisi APBN kan bersifat asumsi. Jadi tidak ada yang bisa menafsirkan," ucapnya.

Menurut Wapres, saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa menetapkan berapa harga minyak atau berapa kurs rupiah yang ada. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah menunggu perkembangan. Apalagi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat bergantung pada faktor eksternal. Sementara untuk di dalam negeri sendiri sebenarnya stabil dan tidak ada masalah. "Ini tergantung keadaan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi sulit dihitung. Tetapi pelan-pelan akan terjadi keseimbangan baru," tutur Wapres.

Sementara itu, terkait penanganan krisis, pemerintah akan berupaya menjaga kelangsungan dunia usaha dan membantu semua pengusaha yang sedang mengalami kesulitan.

Kalla mengatakan, pemerintah mempunyai kepentingan untuk menjaga kelangsungan para pengusaha nasional. Perlindungan kepada pengusaha nasional merupakan hal yang wajar dan banyak dilakukan banyak negara di dunia. "Jangan terlalu curiga dengan semua pengusaha nasional, bahaya ini. Siapa nanti yang bayar pajak? Pengusaha nasional juga yang membayar pajak. Asing (pengusaha asing), mereka akan pergi," kata Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, pemerintah AS dan Jepang juga membantu pengusaha nasionalnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang wajar. "Jadi, kalau ada pengusaha nasional yang kesulitan, mari kita jaga," ujarnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, dampak krisis keuangan global terus bergulir dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. "Sekarang krisis sudah bertiup-tiup mengenai kita, tidak bisa kita hindari. Kita hanya mencoba mengatasi efeknya sebaik mungkin," katanya.

Krisis yang berawal dari AS dan membuat kesulitan ekonomi melanda masyarakatnya tersebut, tutur Wapres, kemudian merembet ke perekonomian negara lainnya, termasuk Indonesia. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di AS, masyarakat AS pun berusaha mengurangi pengeluaran, termasuk dengan menekan biaya perjalanan. "Akibat krisis ini di Amerika, warganya mengurangi jalan-jalan dan mengurangi pesiarnya," tutur Wapres.

Akibat dari keputusan untuk jarang bepergian tersebut, lanjutnya, mobil-mobil di AS jadi jarang digunakan, apalagi sampai menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya, karena mobil-mobil tersebut jarang dipakai ke luar rumah, maka ban mobil yang dipakai pun jadi lebih awet. Dengan demikian, maka akan berdampak pada Indonesia sebagai salah satu pengekspor karet terbesar di dunia. Ini karena karet dari Indonesia digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban di AS. "Karena jarang dipakai mobilnya, bannya juga tidak diganti-ganti. Karena bannya tidak diganti, jadi berdampak pada ekspor karet kita yang menurun," tuturnya.

Sementara itu, mantan Menneg BUMN Tanri Abeng mengatakan, ekonomi Indonesia dinilai belum stabil dan tidak memiliki pondasi yang kukuh. Ini terbukti dengan ikut terkena imbas krisis global yang melanda dunia saat ini. "Kita lihat Malaysia dan negara lain bisa bangkit kembali setelah terkena dampak krisis global. Tapi ekonomi kita semakin terpuruk. Ini menandakan ekonomi Indonesia belum stabil," katanya.

Untuk itu, menurut Tanri, pola bisnis saat ini perlu diubah karena sudah memasuki era globalisasi. Saat ini yang lebih dibutuhkan adalah kompetensi dan kemampuan pengusaha, sehingga investor dari luar negeri mau bekerja sama untuk investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung upaya pengusaha dengan membangun kepercayaan.

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan, dampak krisis keuangan global akan dirasakan kalangan pengusaha Indonesia pada awal dan pertengahan 2009. Diperkirakan saat itu ekonomi AS dan Eropa memasuki resesi. "Saat itu, pasti banyak pasar ekspor kita selama ini menghentikan pesanan. Ini akan mendatangkan kesulitan kepada pengusaha," ujarnya.

Untuk menghindari kebangkrutan usaha yang dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja secara besar-besaran slah stunya dengan penundaan kewajiban pembayaran pajak bagi usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. "Daripada nanti banyak pengusaha yang melakukan PHK, lebih baik kalangan usaha berunding dengan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian," tuturnya.

Di lain pihak, sebanyak 50.000 pekerja di sektor industri baja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyusul terjadinya penurunan produksi baja hingga 50 persen pada tahun ini. (ssko) ***