Etnik Tionghoa Gugat Prabowo Soal Tragedi 1998

* PRESIDENTIAL *
-SURABAYA - Kaum etnik Tionghoa menggugat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto terkait Tragedi Mei 1998 yang banyak menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga negara Indonesia (WNI) keturunan itu.

"Tolong Pak Prabowo jelaskan dalam forum ini mengenai tragedi 1998 yang banyak menewaskan kaum kami itu," kata Koordinator Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu, Sidharta Adimulya, kepada Prabowo yang baru saja berorasi di depan kaum etnik Tionghoa di Surabaya, Rabu malam.

Sidharta minta Prabowo turut bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ribuan orang karena pada saat itu Cawapres dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menjabat Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Prabowo tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Perlahan-lahan, dia beranjak dari kursinya, lalu meraih mikrofon yang diletakkan di depan moderator.

Dia berdiri dan maju beberapa langkah ke sisi kiri panggung besar yang disediakan pihak panitia di salah satu hotel di Jalan Tambak Bayan Surabaya itu agar lebih dekat lagi dengan si penanya.

"Mei 1998 itu sudah berlalu. Kalau masih meminta tanggung jawab saya, berarti mereka-mereka itu bodoh," katanya dengan nada tinggi.

Ia menganggap tuduhan bahwa dirinya sebagai dalang dalam tragedi kemanusiaan itu adalah fitnah. "Tadinya kedatangan saya ke sini untuk menjelaskan visi ekonomi saya, tapi nggak apalah saya menjelaskan Tragedi Mei 1998 karena memang ada yang bertanya soal itu," katanya dalam acara yang dipadati kaum etnik Tionghoa dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra itu.

"Kalau orientasi saya pada waktu itu semata-mata demi kekuasaan, mengapa tidak saya lanjutkan. Padahal kesempatan saya untuk menjadi Presiden pada waktu itu sangat terbuka lebar," kata mantan putra menantu Suharto itu menambahkan.

Ia mengaku pada saat itu, sudah berhasil menguasai Istana Presiden dan mengendalikan 34 batalion atau 2/3 kekuatan TNI Angkatan Darat (AD) lengkap dengan peralatan perangnya.

"Tapi, karena saya ingin mempertahankan Undang-undang Dasar 1945, saya terpaksa berhenti dan kemudian bersedia dipecat dari TNI," kata jenderal purnawirawan bintang tiga itu.

Prabowo meneladani pemimpin Cina, Deng Xiaoping yang menjadikan negaranya disegani di bidang ekonomi. "Deng Xiaoping itu dipecat dari militer sampai tiga kali, sedang saya baru satu kali," katanya disambut tepuk tangan hadirin. (sihc/saci)
***