-JAKARTA - Pasangan M. Jusuf Kalla-Wiranto masih berpeluang untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Juli depan, jika pasangan ini tetap memegang komitmen pada janji-janji yang diucapkan dan teguh mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
"Mendekatnya PDIP pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), capres dari Partai Demokrat, bukan halangan bagi JK-Wiranto jika mereka tetap memegang komitmen dan melaksanakan janji-janjinya, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat lebih cepat bila mereka menang, di samping memperhatikan tuntutan-tuntutan kembali kepada UUD 1945," kata politisi senior Golkar, Pinantun Hutasoit, Selasa.
Dari Singapura melalui telepon seluler dia mengatakan, andaikata Partai Demokrat jadi berkoalisi dengan PDIP, jangan dianggap bahwa peluang pasangan JK-Wiranto menjadi kecil dalam pilpres mendatang.
"Kita harus mengakui bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat masih lambat sejak reformasi 1998, karena itu manakala ada capres-cawapres yang mengusung percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, saya yakin akan menarik perhatian rakyat," katanya.
JK-Wiranto juga diharapkan menampung keluhan berbagai tokoh masyarakat, antara lain yang disuarakan oleh mantan Kasad Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto, bahwa kita perlu kembali ke UUD 1945 karena proses amandemen UUD 1945 sarat dengan pengaruh asing, katanya.
Pinantun berpendapat, jika memang amandemen UUD 1945 sarat dengan pengaruh asing, apalagi jika tak sesuai dengan jati diri UUD 1945 yang merupakan dasar berbangsa dan bernegara, sebaiknya `kita kembali ke jati diri bangsa yang berdasar pada UUD 1945.`
Mantan anggota Dewan Penasehat Partai Golkar ini mengatakan, ini adalah antara lain masalah yang perlu ditampung dan diperjuangkan JK-Wiranto. "Ini adalah titik balik yang positif bagi Partai Golkar," katanya.
Ia juga berpendapat, beda pendapat antara SBY dan JK dalam hal percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat tak harus menimbulkan konflik yang memicu perpecahan di kalangan rakyat.
"Mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, kita harus menyadari, bahwa makin cepat justru makin baik," tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, berpendapat, jika dua kekuatan politik, Partai Demokrat dan PDIP, bergabung maka dikhawatirkan bakal membuat iklim demokrasi tidak kondusif.
"Bukan hanya demokrasinya yang terancam, pemerintahannya juga tidak ada kontrol dari parlemen. Apalagi jika nantinya Golkar juga ikut-ikutan bergabung, nanti di parlemen hanya tukang stempel saja," kata Ikrar.
Ia mengaku heran jika PDIP sampai berkoalisi dengan Demokrat. Sebab, selama ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini telah menjadi ikon oposisi. Karena itu, jika nantinya PDIP memilih bergabung dengan Demokrat, terkesan bahwa PDIP berorientasi pragmatis. (sihc/saci)
***