-JAKARTA - Aktor senior Deddy Mizwar, yang sering disapa "Jenderal Naga Bonar", bersama Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi menyatakan kesiapannya memimpin bangsa Indonesia ke depan.
Kesiapan keduanya untuk maju ke kancah pemilihan presiden dan wakil presiden itu disampaikan dalam acara "Refleksi Politik Jenderal Naga Bonar" di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat.
"Selama ini saya tidak pernah bicara politik. Kalau sekarang saya bicara politik, tentu ada sesuatu yang mendorong saya. Kenapa? Karena ada yang salah `mengatur` negeri ini," ujar Deddy Mizwar.
Dalam pidatonya yang kerap diwarnai guyon dan celetukan segar itu, Deddy Mizwar mengatakan, pemerintahan demi pemerintahan telah berlalu, bahkan masa reformasi telah sepuluh tahun berjalan, namun masih menyisakan sekitar 40 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah, lanjutnya, tidak banyak bertindak melayani rakyat dan rakyat seringkali pasrah menerima keadaan. "Ini pertanda penurunan kualitas budaya bangsa. Pembangunan tidak menyentuh hal-hal yang fundamental," katanya.
Deddy pun mengkritik ketentuan perundangan yang tidak memberi peluang bagi calon presiden independen, serta ketentuan "parliamentary threshold" yang dikatakannya akan menghilangkan banyak suara rakyat yang memilih partai-partai kecil.
"Ketentuan mengenai pengajuan capres hanya oleh parpol atau gabungan itu telah merampok kedaulatan rakyat. Kenapa menghalangi munculnya pemimpin baru yang memberi harapan kepada rakyat. `Apa kata dunia`," katanya.
Meski demikian, Deddy yakin masih ada partai-partai pejuang yang akan mengusung capres yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mempunyai solusi untuk menghentikan keterpurukan, punya paradigma baru tentang sistem kenegaraan, punya keberanian, punya integritas dan tidak bermasalah.
"Kalau pemimpin bermasalah, jangankan memikirkan rakyat, menyelamatkan diri sendiri saja repot. Karena itu, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan saya, `Jenderal Naga Bonar` siap mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mengutamakan rakyat," katanya.
Sementara itu, dalam pidatonya, Saurip Kadi menyebut sistem kenegaraan yang "semrawut" karena mencampuradukkan sistem presidensial dengan sistem parlementer.
Ia juga berpendapat, dalam negara demokrasi seharusnya ada pemisahan antara negara dan pemerintah.
"Ke depan, kita harus meninggalkan sistem yang semrawut ini. Kita harus menyusun sistem baru berdasarkan ciri bangsa, akal sehat dan budi luhur," kata penulis buku "Mengutamakan Rakyat" itu.
Untuk itu, Saurip Kadi mengajak seluruh komponen bangsa untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi atau islah.
Dalam acara tersebut, tampak hadir pula sejumlah pimpinan partai politik seperti Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, dan PPNUI.
Sebelumnya, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar juga telah menyebut sejumlah nama yang dianggap layak dicalonkan menjadi presiden, dan salah satunya adalah Deddy Mizwar. (sihc/saci) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih