Capres Prabowo Tak Gentar Terganjal Politisasi HAM

* PRESIDENTIAL *
- JAKARTA - Bakal calon presiden Prabowo Subijanto yang diusung Partai Gerindra tak gentar menghadapi politisasi masalah HAM untuk mengganjal pencalonannya di Pilpres 2009. Hal itu disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan salah seorang panelis, kriminolog UI Prof Dr Rony Nitibaskara, saat berbicara pada “Forum PPP Mendengar”, di Kantor DPP PPP, Senin malam [15/12].

Prabowo menegaskan, bahwa dirinya sangat menghormati hukum dan HAM dan hal itu telah dibuktikannya atas keputusan Panglima TNI yang memberhentikannya dari jabatan militer pada awal reformasi dulu.

Mantan Pangkostrad itu menambahkan, akan menolak setiap pesanan asing yang berupaya melakukan intervensi kepada bangsa ini lewat persoalan HAM masa lalu. “Saya hormati HAM dan hukum, tapi saya akan menolak mengikuti apapun yang dikatakan asing. Saya tidak mau membebek,” cetusnya.

Bahkan, sambung dia, kondisi rakyat Indonesia terus dimiskinkan oleh sistem perekonomian kapitalis yang sarat dengan praktek korupsi dan kolusi. Dicontohkannya, seorang pengusaha dengan mudah mengeruk kekayaan negara serta uang rakyat yang ada di perbankan untuk berbisnis perkebunan kelapa sawit.

“Dengan modal izin prinsip dari Pemda dan pemerintahpusat, dia bisa mendapatkan hak guna usaha perkebunan untuk jangka waktu 90 tahun. Lalu untuk modalnya mereka menjaminkan HGU itu ke bank,” jelas dia.



Namun, ujar Prabowo, belum satu pohon pun ditanam mereka sudah mendapat kucuran uang sedemikian banyak. “Betapa baiknya negara ini. Disinilah mulai terjadi pengkhianatan terhadap bangsa ini. Karenanya jika terus begini, sampai kapan pun Indonesia akan terus miskin,” katanya.



Kapitalisme Predator

Menyoal imbas krisis global yang dihadapi Indonesia,Prabowo menyarankan, adanya perubahan mazhab ekonomi Indonesia dari model kapitalisme predator yang telah membawa kemelaratan bagi bangsa ini kearah usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Menurut dia, negara-negara maju telah meninggalkanrezim kapitalisme pasar bebas dan mulai melakukannasionalisasi terhadap korporasi yang telah menguasai hajat hidup orang banyak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, ada satu keyakinan di partainya bahwa siapapun yang nanti jadi presiden pasti punya gagasan-gagasan brilian untuk bangsa ini. “Karenanya PPP merasa perlu menggali bagaimana gagasan-gagasan itu sedini mungkin dan siapa tahu PPP bisa ‘jatuh cinta’ turut mencalonkan kandidat tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, Forum PPP Mendengar bukanlah wahana uji kepatutan dan kelayakan capres atau ajang mencari duit dari capres. “Kita ingin mengetahui sejauhmana para capres melontarkan visi dan misi guna memberi pencerahan bagi bangsa ini agar bangkit dari keterpurukan,” papar dia. (sihc/sbsc) ***