Erick Thohir Digoyang 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Dan WNA

Alamsyah Saragih

KCI - JAKARTA: Ombudsman RI mencatat, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN. Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, indikasi rangkap jabatan di posisi dewan komisaris ini akan dikonfirmasi kepada Kementerian BUMN.

"Pada tahun 2019, komisaris terindikasi rangkap jabatan ini sebanyak 397 pada BUMN. Dan juga kami diberikan data ada 167 anak perusahaan terindikasi (rangkap jabatan) karena butuh divalidasi," urainya saat melakukan konferensi pers virtual, Minggu (28/6/2020).

Seperti dilaporkan kumparan.com, Alamsyah menuturkan, adanya rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara karena akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan.  Untuk itu, Ombudsman akan terus memperhatikan proses rekrutmen BUMN. Ia bilang, rangkap jabatan ini otomatis setiap komisaris akan mendapatkan penghasilan double.

Saat ini, terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Namun hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusi kepada 76 persen pendapatan sebesar Rp 210 triliun pada tahun lalu.

"Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa merugi. Mereka juga memiliki rangkap penghasilan," lanjutnya.

WNA Drektur BUMN

 Sementara itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait rumor adanya warga negara asing (WNA) yang menjadi direktur di BUMN. Orang yang dikabarkan menjadi direktur BUMN itu adalah Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika IHC (Pertamedika) Antonius Rainier Haryanto yang disebut-sebut sebagai warga negara Australia.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, Antonius merupakan diaspora Indonesia yang diminta untuk mengabdi di Indonesia. Antonius menempuh pendidikan SMA dan universitas di Indonesia.

"Jadi sekarang BUMN juga mencari talent-talent Indonesia yang berada di luar negeri dan merupakan diaspora. Hampir semua negara akan mencari diasporanya untuk membangun bangsanya," katanya kepada awak media, Jumat (26/6/2020).

Dia menjelaskan, Pertamedika sendiri bukan BUMN. Pertamedika merupakan anak usaha perusahaan pelat merah. Arya juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada direktur anak usaha BUMN yang bukan warga negara Indonesia (WNI).

"Dan direktur anak perusahaan bukan warga negara Indonesia bukan pertama kali, bisa dilihat Telkomsel, Mandiri Sekuritas dan lain-lain," jelasnya seperti dilansir detikFinance.

Dia kemudian menegaskan, jika orang asing disebut sebagai direktur di BUMN adalah kabar bohong alias hoax. "Jadi info bahwa direktur BUMN itu pertama kali ini asing itu hoax," tutupnya.

Ditanya soal kewarganegaraaan Antonius, Arya membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini sebagai langkah menarik diaspora membangun bangsa. "Benar WNA," kata Arya.

Mengutip laman Pertamedika, Antonius lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 1978 dan erdomisili di Jakarta, Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika IHC berdasarkan keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Bina Medika IHC tentang pergantian direksi.

Antonius lulus dari Fakultas Tehnik Sipil di Universitas Katolik Parahyangan (2001), menyelesaikan strata 2 Teknik Manajemen Lingkungan di University of New South Wales, Sidney Australia (2003), dan sedang menyelesaikan strata 3 Built Environment di University of New South Wales, Sydney Australia. Antonius pernah menjabat sebagai direktur (Parttime), PT Deloitte Consulting Indonesia dari Januari 2020-April 2020.  ***