-JAKARTA — Pengamat politik Universitas Indonesia, Bonny Hargens, meminta Presiden Yudhoyono serius menetapkan menteri di bidang ekonomi dan menteri di bidang hukum. Pasalnya, permasalahan yang dihadapi Indonesia berada di dua bidang tersebut.
"Presiden harus serius menetapkan menteri-menteri di bidang ekonomi dan hukum karena permasalahan kita di situ, yaitu ekonomi yang kurang baik dan korupsi," katanya dalam acara Dialog Kenegaraan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/9).
Bonny juga meminta agar Presiden Yudhoyono profesional dalam menentukan menteri di kabinet mendatang. Sebab, hal itu akan memengaruhi kinerja kabinet yang akan berimbas pada terpenuhi tidaknya janji-janji politik Yudhoyono kepada masyarakat.
"Tidak mendengarkan suara-suara dari dapur, anak dan suara-suara lain. Tapi ia (Presiden Yudhoyono) harus menempatkan orang yang benar-benar mampu mengisi kabinet tersebut," katanya.
Mengenai komposisi ideal menteri, Bonny menilai, 60:40 merupakan komposisi yang ideal. Yaitu 60 untuk pos menteri yang berasal dari partai politik dan 40 untuk pos menteri dari kalangan profesional.
Lebih lanjut Bonny mengatakan, pemerintahan yang baru harus memiliki paradigma pengembangan ekonomi yang baik bagi masyarakat tidak mampu. Hal itu perlu dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah.
"Pemerintah baru harus punya suatu paradigma pengembangan ekonomi yang baik bagi masyarakat bawah harus komitmen membangun ekonomi," katanya. (sihc/skoc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih