Tim JK-Win: SBY Gunakan Politik Melankolis

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Capres-Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto, Yuddy Chrisnandi menilai Capres Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan politik melankolis yakni politik untuk dikasihani.

"Misalnya mengatakan bahwa pihaknya dikeroyok, yang kalau beliau seorang ksatria, tidak akan menggunakan cara-cara ini, seolah didzolimi," kata Yuddy di atas pesawat seusai kampanye Capres-cawapres JK-Wiranto di Padang, Minggu.

Menurut Yuddy, SBY telah menciptakan instabilitas dengan berbagai kata-kata bersayap, padahal seharusnya SBY cukup dengan menunjuk orang dan memberi sanksi siapa yang dianggapnya "masih menjabat tetapi mengobok-obok pemerintah".

"Kalau itu ditujukan pada JK, itu salah alamat karena JK tak pernah mengobok-obok dan menjelek-jelekkan pemerintah," katanya.

Ia juga menyatakan salah alamat pernyataan SBY yang menuding ada pejabat berbisnis, kepada JK.

JK, ujarnya, berasal dari keluarga saudagar yang telah berbisnis di sektor riil sejak masa revolusi seperti bisnis pabrik semen, perhotelan, pusat perbelanjaan, serta dealer mobil.

"Saya jamin 95 persen bisnis keluarga JK tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintahan dan hanya lima persen yang bisa saja berhubungan dengan pemerintahan, tapi itu pasti ikut tender," katanya.

Tapi kalau ada yang salah dari keluarganya, lanjut dia, proses saja secara hukum, JK tidak akan menghalangi, tapi tunjukkan siapa dan yang mana kesalahannya.

Menurut dia, pebisnis yang terpilih menjadi pemimpin lebih baik dari pada seorang pemimpin yang menggunakan pebisnis untuk membiayai politik.

Yuddy juga menganggap pernyataan suatu lembaga survei bahwa SBY-Boediono bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran sebagai teror politik dan juga menggiring opini masyarakat dengan pandangan yang menyesatkan.

"Dalam pandangan kami tidak realistis menyampaikan bahwa pemilu akan satu putaran karena yang menentukan adalah rakyat, bukan lembaga survei yang berafiliasi pada tim sukses pasangan tertentu," katanya.

Kesimpulan lembaga tersebut, menurut dia, adalah upaya membentuk opini dan kecenderungan memaksakan kehendak.

"Ini tidak demokratis dan agar semua pihak mewaspadai ini. Jadi mari lakukan pemilu dengan demokratis dan jujur," katanya.

Yuddy juga menyampaikan pernyataan JK di Aceh, Sabtu, bukan semata-mata klaim, dan bukan merupakan upaya mengesampingkan peran SBY dalam perdamaian Aceh.

"Beliau hanya menyampaikan fakta dalam kapasitas sebagai Capres yakni tiga poin, pertama, mengenai program ke depan jika menjadi Presiden, lalu keunggulan agar rakyat mau memilih dan merespon keinginan masyarakat," katanya. (sihc/saci) ***