KPU: Biaya Pilpres Satu Putaran Rp 4 Triliun

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Biaya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 jika berlangsung satu putaran sekitar Rp 4 triliun, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) A Hafiz Ashary di Jakarta, Kamis.

"Jika berlangsung satu putaran sekitar Rp4 triliun, namun jika dua putaran, maka bisa bertambah lagi. Kita usahakan tak akan meminta tambahan dana kecuali jika Pilpres berlangsung dua putaran," katanya pada jumpa pers dengan redaktur media cetak dan elektronik.

Ia menjelaskan, dana APBN tahun 2009 untuk pemilu legislatif dan Pilpres sekitar Rp13,5 triliun, namun dana itu telah diambil sebesar Rp2,8 triliun untuk membayar biaya pelaksanaan tahapan Pemilu yang sebelumnya dianggarkan pada tahun 2008.

"Saat itu dana pelaksanaan pemilu tahun 2008 sebesar Rp6,6 triliun tidak terserap semua sehingga dikembalikan ke negara Rp2,8 triliun, namun pelaksanaan anggaran 2008 itu mundur pada awal tahun 2009 sehingga menyerap anggaran 2009 sebesar Rp2,8 triliun," katanya.

Oleh karena itu, jika Pilpres 2009 berlangsung dua putaran, maka KPU akan meminta tambahan dana Rp2,8 triliun. "Menurut Pemerintah dana itu akan masuk dalam APBN perubahan," katanya.
Menurut Ashary, pihaknya sudah melakukan berbagai penghematan sehingga sampai saat ini dana APBN 2009 untuk Pemilu sudah bisa dihemat sampai Rp1 triliun.

Ia mengungkapkan, biaya terbesar pada Pemilu 2009 akan habis untuk honorarium petugas PPS, PPK dan Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) serta Panwas, dengan total sekitar Rp10,3 trilun karena sudah tidak ada lagi bantuan dari APBD untuk memberikan honorarium itu.

Terkait Pilpres 2009, Ashary menjelaskan, biaya logistik yang dianggarkan sekitar Rp660 miliar yaitu untuk pencetakan surat suara Rp121,7 miliar, distribusi surat suara Rp497,9 miliar, segel Rp3,3 miliar, dan tinta Rp37,1 miliar.

Ia juga membantah sejumlah sinyalemen yang mengatakan anggaran teknologi informasi (TI) mencapai Rp170 miliar, karena faktanya dana yang dikeluarkan untuk TI di KPU Pusat dan KPU di daerah keseluruhan hanya Rp33,58 miliar.

"Saya tidak tahu jika ada yang bicara biaya TI untuk Pemilu mencapai Rp170 miliar, bahkan ada yang mengatakan Rp210 miliar. Saya tak tahu sumber itu dari mana karena berdasarkan pagu anggaran hanya Rp33,58 miliar itu," katanya.

Ia menjelaskan, dana IT itu termasuk juga pengadaan scanner (alat pemindai, red) di 471 kota/kabupaten ditambah 33 provinsi, serta perangkat lunak aplikasinya. "Tidak ada proyek pengadaan di KPU yang dilakukan tanpa tender," tegasnya. (sihc/sadc) ***