Hal ini disampaikan Markus Jitmau ketika dihubungi di Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/2/2021). Dia menjelaskan, ada dua alasan (dasar) mengapa ia memberi penegasan tentang jatah wakil bupati adalah milik PDI Perjuangan.
Alasan pertama karena sedari awal pengusungan pencalonan kedua jabatan tersebut (bupati dan wakil bupati), Golkar dengan 7 kursi mengusung Bernard Sagrim untuk posisi bupati, dan PDI Perjuangan dengan 3 kursi mengusung Paskalis Kocu (kader PDIP) untuk jabatan wakil bupati, sedangkan dua partai pendukung lain Nasdem dan PKS masing-masing hanya 1 kursi. Apapun perubahan kursi yang terjadi sekarang, tetapi menyangkut PAW untuk jabatan posisi Wabup Kab Maybrat, jatahnya tidak berubah tetap milik PDI Perjuangan, bukan partai lain sebut Markus.
Dasar kedua, diduga ada indikasi bahwa salah satu dari empat partai pengusung (Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem dan PKS) berniat ingin “menguasai” dua jabatan tersebut bupati dan wakil bupati, tentu dengan alasan sangat politis.
Karena itu ketika Wakil Bupati Maybrat Paskalis Kocu berhalangan tetap karena meninggal dunia Agustus 2020 yang lalu otomatis penggantinya haruslah tetap dari PDI Perjuangan, bukan dari Golkar. Dan, untuk pengisian kekosongan tersebut, sesuai prosedur dan mekanisme yang ada, DPRD Maybrat memberntuk panitia khusus (pansus) mengirim surat ke semua partai pendukung untuk mengajukan nama calon Wabup Kab Maybrat.
Markus mengatakan, sebagai kader senior PDI Perjuangan di Kabupaten Maybrat dia turut mengajukan nama dirinya – melalui mekanisme yang ada - untuk maju sebagai calon Wabup Kab Maybrat. Namun, ketika DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mybrat mengajukan tiga nama bakal calon, terlihat bahwa salah satu nama calon adalah bukan dari kader PDI Perjuangan tetapi dari Partai Golkar.
Ketiga
nama calon yang diajukan itu, yakni nomor urut pertama Hanok Jitmau (dari kader
PDIP dengan jabatan sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab Maybrat), nomor urutan kedua, Sorteis Wanane ( dari
kader Golkar dengan jabatan sebagai Sekretaris DPC Partai Golkar Kab Maybrat),
dan urutan ketiga Markus Jitmau mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP
Provinsi Papua Barat.
Sekarang, dari tiga calon yang diajukan, calon nomor urut pertama, Hanok Jitmau, mengundurkan diri. Tinggal dua nama. Dari dua nama ini nomor urut pertama adalah calon dari Golkar, dan nomor kedua dari kader PDI Perjuangan Markus Jitmau. Bisa saja karena berdasarkan nomor urut, bila urutan pertama mengundurkan diri, otomatis hak nomor satu jatuh ke nomor urut dua.
Bila itu terjadi maka yang jadi Bupati dan Wakil Bupati mendatang semuanya dari Golkar. Dan tampaknya diduga seperti itulah setingan PAW untuk jabatan Wakil Bupati Kab Maybrat nantinya.
Padahal, - bila ditelusuri rekam jejak seorang politisi dengan dengan akal sehat - Markus Jitmau yang diposisikan pada nomor urutan ketiga (sekarang kedua), adalah kader senior PDI Perjuangan yang cukup berpengalaman. Harusnya dia ditempatkan di nomor urut pertama atas senioritasnya, bukan di urutan ketiga.
Markus pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan 2000-2005, pernah menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong selatan 2005-2010, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maybrat 2010-2015, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan 2015-2020 dan Anggota DPRD Kabupaten Sorsel 2004-2009, dari Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kabuptaen Maybrat 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sebelum melibatkan diri secara penuh di PDI Perjuangan, Markus Jitmau berkiprah hebat di dua organisasi yang membesarkannya hegemoni politiknya yakni organisasi GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indosnesia) dan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Pada dua organisasi yang mendidik kader-kader muda Indonesia ini, figur politisi anak asli Maybrat ini , pernah menjabat sebagai Ketua GMKI Cabang Sorong tahun 2002 – 2004. Kemudian di organisasi KNPI pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kota Sorong periode 2011 – 2014.
Dari
deretan pengalaman di bidang politik kepartaian dan integritas diri terhadap
PDI Perjuangan tampaknya pilihan – menurut akal sehat - mestinya jatuh pada Markus Jitmau, bukan
yang lain.
Atas dasar hal-hal di atas, dia meminta kepada DPP PDI Perjuangan untuk tetap memilih kader partai yang loyal dibandingkan harus memilih figur dari partai yang lain, sekalipun partai koalisi.
Markus mengatakan dia yakin, para pimpinan di DPP PDI Perjuangan tidak menutup mata terhadap realitas politik yang terjadi di Kabupaten Maybrat khususnya menyangkut PAW jabatan wakil bupati ini. “Saya sebagai kader PDI Perjuangan tidak terima, kalau PDI Perjuangan sebagai partai besar dikendalikan oleh partai lain di Kabupaten Maybrat. Orang (PDI Perjuangan) berjuang dengan berlumuran darah dan air mata di Kabupaten Maybrat,” sebut Markus dengan nada meninggi.
Karena itu dia berharap DPP PDI Perjuangan tidak menutup mata terhadap realitas politik di Maybrat, dan lebih mementingkan memilih calon dari kader partai yang berpengalaman.“Terus terang saya bisa menaikkan jumlah kursi PDI Perjuangan lebih dari tiga kursi di tahun 2024 yang akan datang. Lebih satu atau lebih dua kursi, yang pasti bisa tambah kursi lebih dari tiga,” sebut Markus Jitmau tegas. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih