Yusron: Presiden Tak Perlu Panik

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Yusron Ihza Mahendra menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak panik dalam menyambut pelaksanaan Pemilu 2009. Meski mencium adanya sinyalemen tentang kampanye "ABS" (Asal Bukan S), Yusron mengharapkan sinyalemen tersebut bukan menjadi sesuatu yang menggusarkan. Bahkan, dia menilai bahwa seharusnya diabaikan saja.
Yusron mengatakan, kepanikan dan rasa kurang percaya diri ditunjukkan SBY saat mengumpulkan petinggi TNI/Polri pada Kamis (29/1) lalu. Pengumpulan yang dilakukan guna memperoleh penegasan dan meyakinkan diri tentang sikap netralitas TNI/Polri terhadap politik praktis, lanjutnya, mungkin merupakan langkah yang didasari niat baik.

"Akan tetapi, langkah ini dapat memberi kesan bahwa Presiden panik dan kurang percaya diri. Adanya sinyalemen tentang kampanye "ABS" (Asal Bukan S) seperti yang disebutkan Presiden seharusnya bukan menjadi hal yang menggusarkan dan sebaiknya diabaikan," ungkap Yusron kepada Persda, Jumat (30/1).

Saran yang diberikan Yusron bukannya tanpa alasan. Hal itu mengacu pada pengalamannya saat menjadi orang nomor sembilan dalam Tim Resmi Kampanye SBY-JK pada tahun 2004. Waktu itu, kata Yusron, beredar kampanye ABM (Asal Bukan M). M yang menjadi sasaran kala itu, tidak menggubris rumor tersebut.

"M yang jadi sasaran kala itu, toh tenang-tenang saja. Kampanye-kampanye miring seperti itu merupakan hal yang lazim terjadi dan tidak perlu dipusingkan," tegas pria yang mengaku sedang berada di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Sementara itu, sehubungan dengan netralitas TNI/Polri, Yusron yakin bahwa kedua lembaga tersebut memiliki komitmen yang mutlak. Dan komitmen itu telah terbukti dalam Pemilu dan Pilpres 2004. Sebagai orang yang dalam 10 besar tim resmi kampanye SBY-JK, adik kandung Yusril Ihza Mahendra itu melihat bahwa saat itu TNI/Polri tetap netral. Bahkan, termasuk tidak berpihak kepada SBY-JK.

"Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, saya memuji sikap TNI/Polri ini. Dalam sidang-sidang kami dengan Dephan/Mabes TNI dan bahkan juga dengan Kapolri, kami sering mengonfirmasi masalah netralitas ini dan kami mendapat kesan TNI/Polri tetap konsisten," ujarnya.

Ditambahkan Yusron, TNI/Polri adalah penjaga ketertiban negara. Karena itu, sudah pas jika mereka merelakan untuk tidak menggunakan hak pilih yang membuatnya tidak terlibat sebagai pemain. DPR sendiri, yang salah satu tugasnya mengontrol jalannya pemerintahan, tentu akan terus mengamati sikap TNI/Polri terhadap politik. "Karena itu, Presiden tidak perlu merasa terlalu cemas," imbuh Yusron. (sihc/skoc)

***