Pengamat: Wajar Megawati Kritik SBY-JK

* PRESIDENTIAL *
-KUPANG - Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nicolaus Pira Bunga SH.MHum mengatakan, kritik yang dilancarkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan SBY-JK saat ini adalah sesuatu yang wajar.
"Sebagai partai oposisi, kritik yang dilancarkan Megawati terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Jusuf Kalla -- adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi," katanya di Kupang, Jumat.

Ketika berlangsungnya Rakernas PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah, belum lama ini, Megawati menyatakan, pemerintahan sekarang gagal dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok rakyat (sembako).

Kebijakan penurunan harga BBM, menurut mantan Presiden RI ke-5 itu, sebagai kebijakan setengah hati yang hanya dilakukan untuk menarik simpati publik, bukan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah telah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak yaitu yoyo yang terlempar ke sana ke mari. Kelihatannya indah, tetapi pada dasarnya membuat rakyat tak menentu hidupnya," kata calon presiden dari PDI Perjuangan itu, Selasa (27/1).

Kritik yang dilancarkan Megawati terhadap pemerintahan SBY-JK itu kemudian menuai banyak protes dari masyarakat dengan mengacu pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang dinilai banyak merugikan rakyat dan negara terutama kebijakan menjual sejumlah aset negara kepada pihak asing.

Pira Bunga yang juga dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengakui banyak kelemahan dan ketimpangan yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Ketika partai yang dipimpin Megawati memilih menjadi oposisi pemerintah, sangatlah wajar jika Megawati melancarkan kritik tersebut kepada pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini," katanya.

Di negara mana pun, kata dia, partai politik yang memilih oposisi dengan pemerintah wajib melakukan kontrol dan kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa sebagai perwujudan adanya proses demokratisasi di negara bersangkutan.

"Partai oposisi di negara kita, tampaknya belum terlalu populer sehingga kritik yang disampaikan selalu dibalas pula dengan kritik yang pada akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menyelesaikan persoalan negara," katanya menambahkan. (sihc/saci)

***